oleh

Perkara sengketa Pilkada Surabaya tak diterima MK karena ambang batas

-Umum-3 views

Ilustrasi – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi didampingi Tri Rismaharini saat merayakan kemenangan Pilkada Surabaya 2020 di Kantor DPC PDIP Surabaya beberapa waktu lalu. ANTARA/HO-Media Center Eri-Armuji/aa.

Selisih perolehan suara antara Machfud Arifin-Mujiaman & Eri Cahyadi-Armuji adalah 145.746 suara atau sebesar 13,89 persen.Jakarta (ANTARA) – Permohonan perselisihan hasil Pilkada Surabaya yg diajukan pasangan Machfud Arifin & Mujiaman tidak diterima Mahkamah Konstitusi karena tidak memenuhi persyaratan ambang batas selisih perolehan suara.

beincash

Dalam sidang pengucapan putusan & ketetapan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa, yg disiarkan secara daring, Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul menyebutkan jumlah disparitas perolehan suara antara pemohon & pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 0,5 persen atau sebanyak 14.795 suara.

Sementara itu, selisih perolehan suara antara Machfud Arifin-Mujiaman & Eri Cahyadi-Armuji adalah 145.746 suara atau sebesar 13,89 persen.

“Dengan demikian, selisih perolehan suara pemohon dengan peraih suara terbanyak, yaitu pasangan calon nomor urut 01 melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 Ayat (2) huruf d UU 10/2016,” ujar Manahan M.P. Sitompul.

Baca juga: Bungkamnya KPU Surabaya dalam sidang di MK

Selain itu, Mahkamah Konstitusi berpendapat dalil & alat bukti milik Machfud Arifin & Mujiaman tidak cukup memberikan keyakinan kepada majelis hakim untuk menyimpangi ketentuan pasal itu & meneruskan ke pembuktian.

Untuk itu, walaupun permohonan yg diajukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi & diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, permohonan tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Adapun dalam permohonannya, pemohon menyebut terjadi pelanggaran yg dilakukan Pemerintah & Wali Kota Surabaya untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 01.

Kecurangan yg disebut pemohon, antara lain Tri Rismaharini yg saat itu masih menjabat sebagai wali kota seolah jadi simbol pemenangan pasangan Eri Cahyadi-Armuji dengan mengpakai bantuan sosial pemerintah pusat untuk pemenangan serta memobilisasi rukun tetangga & rukun warga melalui pembagian penghargaan.

Baca juga: Bawaslu: Risma tak terbukti lakukan pelanggaran pilkada

Sementara itu, Pemerintah Kota Surabaya didalilkan di antaranya mengerjakan perbaikan kepada fasilitas yg diajukan oleh warga pendukung pasangan Eri Cahyadi-Armuji, mengerjakan program pemberian makan gratis untuk pemilih lanjut usia & memobilisasi aparatur sipil negara.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2002773/perkara-sengketa-pilkada-surabaya-tak-diterima-mk-karena-ambang-batas

ligafox

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *