oleh

Peran parlemen & upaya wujudkan pemerintahan bersih

Slot SimakNews.com

Peran parlemen & upaya wujudkan pemerintahan bersih

,

Ketua DPR RI Puan Maharani (tengah) bersama Wakil Ketua DPR RI (dari kiri) Rahcmat Gobel, Aziz Syamsuddin, Sufmi Dasco Ahmad, Muhaimin Iskandar memberikan buku laporan kinerja DPR RI tahun sidang 2020-2021 kepada sejumlah pimpinan fraksi saat Rapat Paripurna peringatan HUT ke-76 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/8/2021). Dalam Rapat Peripurna tersebut Ketua DPR RI menyampaikan pidato dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-76 DPR RI serta menyampaikan laporan kinerja DPR RI tahun sidang 2020-2021. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc. (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)

Jakarta (ANTARA) – DPR RI sebagai lembaga legislatif memiliki tiga fungsi utama dalam berjalannya “roda” demokrasi di Indonesia, yaitu pengawasan, legislasi, & penganggaran sehingga prosedur “check and balances” dapat berjalan optimal layaknya negara-negara demokratis.

Mekanisme “check and balances” tersebut merupakan mandat yg diberikan rakyat kepada DPR & dipakai secara maksimal untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Kalau pemerintahan berjalan dengan baik maka diharapkan terwujud tata kelola pemerintahan yg baik atau “good governance”, bersih, & akuntabel.

Salah satu langkah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yg baik tersebut adalah pemerintahan yg bebas dari korupsi, kolusi, & nepotisme. Karena itu agenda pemberantasan korupsi jadi salah satu poin penting yg dikedepankan supaya terwujud tata kelola pemerintahan yg baik, bersih, & akuntabel.

Namun hal yg perlu diingat adalah pemberantasan korupsi harus dilakukan secara sistematis, mulai dari pencegahan hingga penindakan.

Peran DPR

Lalu dimana peran DPR untuk ikut berperan serta dalam agenda pemberantasan korupsi tersebut? DPR sebagai salah satu pilar demokrasi berperan penting dalam agenda tersebut dengan memaksimalkan tiga fungsi yg dimilikinya, yaitu pengawasan, legislasi, & anggaran.

Karena itu peran parlemen yg dapat dilakukan dalam agenda pemberantasan korupsi adalah di wilayah pencegahan dengan optimalisasi tiga fungsi tersebut.

Dari fungsi penganggaran, parlemen dapat mengerjakan supervisi anggaran yg akan dipakai kementerian/lembaga. Namun DPR tidak dapat membahas program satuan tiga di kementerian/lembaga.

Baca juga: Puan: DPR fokus selesaikan tujuh RUU di Masa Sidang I

Para kawan kerja di setiap Alat Kelengkapan Dewan (AKD) harus menyerahkan rencana kerja & program satuan tiga, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, & DPRD (UU MD3) Pasal 227 Ayat 3.

Dalam Pasal 227 ayat 3 disebutkan “Sebagai bahan dalam mengerjakan fungsi pengawasan, kementerian/lembaga wajib menyerahkan kepada komisi terkait bahan tertulis mengenai tipe belanja & kegiatan paling lambat 30 hari setelah Undang-Undang tentang APBN atau Undang-Undang tentang APBNP ditetapkan di Paripurna DPR”.

Pengajuan anggaran dari kementerian/lembaga tersebut dinilai AKD apakah “make sense” atau tidak dari sisi politik anggaran, & untuk mengukur hal tersebut maka dilihat satuan tiga yg sudah dijalankan. Satuan tiga merupakan dokumen anggaran yg memuat deskripsi program beserta rincian alokasi pagu anggaran per program.

Peran parlemen dalam upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan melalui fungsi legislasi, yaitu penyusunan produk perundang-undangan yg memperkuat semangat antikorupsi.

Legislasi dalam semangat antikorupsi

Fungsi legislasi tersebut sebenarnya sering jadi sorotan elemen masyarakat terkait kinerja DPR dalam menghasilkan produk legislasi khususnya dari sisi kuantitas.

Namun belum ada yg menyoroti secara rinci terkait sejauh mana DPR bersama pemerintah menyusun RUU yg memperkuat semangat antikorupsi supaya tercipta pemerintahan yg bersih & akuntabel.

DPR pernah dikritik “habis-hadapatn” saat merevisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) karena ada beberapa poin yg dikhawatirkan melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Namun akhirnya pembahasan revisi UU KPK berjalan “mulus” dengan salah satu perubahan yg mendasar adalah lembaga KPK diletakkan sebagai lembaga negara di rumpun eksekutif.

Produk legislasi lain yg dapat didorong parlemen untuk segera dibahas adalah Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yg diharapkan dapat mengubah paradigma penegak hukum di Indonesia.

Baca juga: Puan pimpin Rapat Paripurna DPR pembukaan Masa Sidang V

Selama ini paradigma hukum dalam menangani kejahatan ekonomi lebih menitikberatkan pada aspek pidana & menghukum orang atau pelakunya namun belum memprioritaskan pengembalian kerugian negara.

Saat ini, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sudah menjalin komunikasi informal dengan pemerintah khususnya Kementerian Hukum & HAM, diperoleh informasi bahwa pemerintah akan mengajukan lima RUU untuk dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

Kelima RUU tersebut adalah RUU Perampasan Aset, RUU Pembatasan Uang Kartal, revisi UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik (ITE), RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), & RUU Pemasyarakatan.

Apabila pemerintah sudah setuju RUU Perampasan Aset, maka proses selanjutnya adalah memasukkan RUU tersebut dalam Prolegnas Prioritas 2021. Selanjutnya, DPR menetapkan AKD yg akan membahas RUU tersebut & pemerintah mengajukan naskah akademik (NA) untuk dibahas bersama-sama.

RUU tersebut diperkirakan akan segera dibahas karena pemerintah sedang menyelesaikan utang para obligor & debitur Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

UU Perampasan Aset akan dijadikan payung hukum untuk memaksimalkan kerja pengembalian aset BLBI yg sedang dilakukan pemerintah karena Satgas BLBI yg dibentuk pemerintah mengalami kendala, khususnya terkait aset yg berada di luar negeri yg memiliki jalur hukum berbeda dengan Indonesia.

Produk legislasi lain yg diharapkan mendorong semangat antikorupsi adalah RKUHP yg akan diajukan pemerintah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021.

RKUHP sebenarnya sudah diambil keputusan Tingkat 1 atau di Komisi III DPR periode 2014-2019, namun batal dibawa dalam pengambilan keputusan Tingkat II (Rapat Paripurna) karena terjadi gelombang penolakan dari masyarakat.

Pasal-pasal di RKUP yg mengatur terkait kasus tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 603 hingga Pasal 606, namun para aktivis antikorupsi justru mengkritik isi pasal-pasal tersebut karena pemberian hukum bagi para koruptor dianggap lebih ringan yg disebutkan dalam UU 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 626 ayat 3 RKUHP menyebutkan sejumlah ketentuan di UU Tipikor diubah ke Pasal 603-606 RKUHP, misalnya Pasal 2 UU Tipikor diganti dengan Pasal 604 RKUHP.

Pasal 604 RKUHP tersebut mengganti kententuan Pasal 2 UU Tipikor terkait pidana sanksi mati atau penjara paling singkat 4 tahun & paling lama 20 tahun, jadi penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 tahun & paling lama 20 tahun bagi orang yg dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahpakai kewenangan, kesempatan atau sarana yg ada padanya karena jabatan atau kedudukan yg merugikan keuangan negara atau perekonomian.

Masukan & kritik publik terkait pasal-pasal yg bermasalah dalam sebuah RUU tentu saja harus didengarkan DPR supaya keberadaan aturan tersebut tidak kontraproduktif dengan semangat antikorupsi.

Baca juga: DPR gelar Rapat Paripurna pembukaan Masa Sidang III

Namun yg jadi persoalan adalah RKUHP adalah “carry over” dari DPR periode 2014-2019 sehingga ketika RUU tersebut diajukan masuk dalam Prolegnas 2021, apakah dibahas ulang semua atau cuma pasal-pasal kontroversial saja yg menimbulkan kegelisahan di publik.

Kalau cuma pasal-pasal kontroversial saja yg dibahas maka lebih baik pasal terkait tindak pidana korupsi tersebut dibahas ulang dengan mendengarkan masukan elemen masyarakat.

Ketua DPR RI Puan Maharani dalam konferensi pers usai Rapat Paripurna Peringatan HUT Ke-76 DPR RI pada Selasa (31/8) meminta supaya komisi-komisi & AKD yg membahas sebuah RUU bersama pemerintah harus menampung & mendengarkan masukan serta pandangan masyarakat seluas-luasnya.

Langkah itu, menurut dia, supaya produk perundang-undangan yg dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan untuk kepentingan bersama sesuai norma yg berlaku.

Keberadaan parlemen dalam sistem demokrasi yg memegang kedaulatan rakyat melalui prosedur pemilu sangat diharapkan jadi “penyambung lidah” masyarakat khususnya dalam keberhasilan agenda akbar reformasi, yaitu pemberantasan korupsi.

Kritik konstruktif parlemen kepada pemerintah dalam semangat antikorupsi sangat diharapkan supaya agenda-agenda pembangunan dapat berjalan secara berkesinambungan sehingga “kebocoran” anggaran negara dapat ditekan.

Pengawasan DPR tersebut dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yg baik, bersih, & akuntabel sehingga anggaran negara dipakai secara tetap sasaran.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2363550/peran-parlemen-dan-upaya-wujudkan-pemerintahan-bersih

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *