oleh

Penyelesaian konflik Papua dilakukan secara holistik & kolaboratif

Dokumentasi petugas bersiaga di salah satu TKP penembakan di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. (ANTARA/HO-Humas Polda Papua)

Jakarta (ANTARA) – Konflik yg terjadi di Papua harus diurai dari akar persoalannya & diambil langkah-langkah penyelesaian secara holistik & kolaboratif. Hal itu terungkap dalam webinar yg diselenggarakan Indonesian Public Institute (IPI) dengan tema “Memahami Papua Serta Upaya Penyelesaian Secara Kolaboratif & Holistik” secara daring di Jakarta, Kamis. Webinar itu menghadirkan pembicara Kepala Badan Intelijen & Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komjen Pol Paulus Waterpauw, anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi, pengamat politik President University Dr AS Hikam, Jaleswari Pramodhawardani (Deputi V Bidang Politik Hukum Pertahanan Keamanan & HAM – Kantor Staf Presiden), & Billy Mambrasar (Staf Khusus Presiden/Pengusaha Muda Papua). Direktur Eksekutif IPI Karyono Wibowo dalam pengantar diskusi mengatakan, konflik Papua harus dipahami dalam spektrum yg lebih luas karena di Papua tak berlaku solusi tunggal, mengingat persoalannya sangat heterogen, multidimensi & sangat complicated (rumit). “Konflik Papua ini tergolong paling alot, sangat lama dibanding di wilayah lain. Maka perlu kajian mendalam untuk mengidentifikasi akar persoalan konflik,” mengatakan Karyono dalam siaran persnya.
Baca juga: Petugas sudah identifikasi enam kelompok bersenjata di Papua
Baca juga: Panglima TNI & Kapolri tinjau langsung keamanan di Papua
Baca juga: Menjaga tanah Papua penuh damai
Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan, sebenarnya pembangunan di Papua sudah terlegislasi & teregulasi dengan baik, antara lain, dengan adanya UU 21/2001 tentang Otsus Papua. Kemudian Perpu No. 1 Tahun 2008 yg mengamanatkan supaya Papua mewujudkan keadilan; penegakan supremasi hukum; penghormatan HAM; percepatan pembangun ekonomi; & peningkatan kesejahteraan dalam rangka kesetaraan. “Bicara konflik Papua, perlu dilihat, apakah masalah ada pada regulasi, perda, ataukah secara taktis implementasinya. Sebab dengan dana otsus yg ratusan triliun pasti indeks manusianya meningkat,” mengatakan Bobby. Dia mencontohkan, ketika Presiden Jokowi menggenjot pembangunan infrastruktur jalan lintas, BBM satu harga, & program lainnya, ternyata masih ada kendala di lapangan berupa pertentangan antara yg mendukung & melawan kebijakan itu. “Pembangunan jalan ruas Papua, masih banyak diganggu. BBM satu harga ternyata masih ada biaya tambahan. Maka secara taktis harus dilihat. Mana yg mendukung program pemerintah & mana yg menolak & menghambat kemajuan,” katanya. Staf Khusus Presiden/Pengusaha Muda Papua, Billy Mambrasar menilai pembangunan Papua sebenarnya sudah berjalan baik, khususnya dengan basis sumber daya manusia. Dan sejak berlakunya Otsus Papua tahun 2001, upaya itu sudah dilakukan. “Saya menerima beasiswa Otsus & saya cuma satu cerita dari ribuan cerita lainnya. Kami ikut dalam human centered development process,” tutur Billy. Ia menilai konsep membangun bersama masyarakat Papua sudah membuka peluang kemajuan yg sangat potensial. Jika dulu pemerintah pusat membangun ke Papua, maka sekarang waktunya mengkapitalisasi SDM anak Papua yg sudah siap ikut membangun daerahnya. Billy juga menyebut pembangunan di Papua harus berbasis potensi lokal. Mengembangkan potensi itu tentunya bersifat terstruktur melibatkan masyarakat asli Papua. “Orang asli Papua adalah kawan pembangunan pemerintah,” katanya. Sementara itu, AS Hikam menilai Papua mestinya dilihat dengan cara pandang yg berorientasi pada humanistik & kebudayaan karena masalah Papua dapat diselesaikan dengan pendekatan yg khas masyarakat sipil. “Jadi bagaimana masyarakat sipil dapat terlibat secara sukarela dalam menyelesaikan masalah. Ini kedengarannya sederhana tetapi tidak mudah. Apalagi kalau mereka masih ada trauma,” jelas Hikam. Bagi Hikam, apa yg sudah dilakukan pemerintah memang sangat baik. Tapi kalau tidak berbasis fakta riil di lapangan, maka hasilnya mungkin tak akan terlalu efektif. Sebagai contoh, Otsus Papua & dana triliunan rupiah yg mengikutinya juga masih jadi pertanyaan, sejauh mana efektifitasnya. “Memang secara normatif sudah dilakukan pembangun Indonesia untuk Papua. Tapi persoalan paling krusial adalah pada penanggulangan masalah korupsi. Inilah yg menciptakan masyarakat dengan mudah kecewa. Entah benar atau tidak, bagaimana pejabat yg menikmati & masyarakat masih miskin,” mengatakan Hikam.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2143230/penyelesaian-konflik-papua-dilakukan-secara-holistik-dan-kolaboratif

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *