oleh

Penyalahgunaan dana Otsus, Mahfud: Penegakan hukum akan dilakukan

-Umum-7 views

Menko Polhukam Mahfud MD saat memberikan sambutan pada kegiatan audiensi dengan Forum Kepala Daerah se-Tanah Tabi & Sairei (FORKADA) Provinsi Papua di Jakarta, Senin (22-2-2021). ANTARA/HO-Humas Kemenko Polhukam/pri.

Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, & Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan pihaknya sudah mengumpulkan lembaga penegak hukum untuk mengusut dugaan penyalahgunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

beincash

Mahfud mengatakan hal itu menanggapi pernyataan tokoh masyarakat Papua Pendeta Albert Yoku yg meminta supaya dilakukan penegakan hukum bagi pejabat-pejabat pemerintah daerah yg menyalahpakai dana Otonomi Khusus saat audiensi dengan Forum Kepala Daerah se-Tanah Tabi & Sairei (Forkada) Provinsi Papua di Jakarta, Senin (22/2).

Mahfud dalam siaran pers yg diterima, Selasa, mengatakan lembaga penegak hukum yg sudah dikumpulkan, yakni Kejaksaan Agung, KPK, & Polri supaya penegakan hukum di Papua segera dilakukan.

Baca juga: Polri duga ada penyelewengan anggaran Otsus Papua & Papua Barat

“Soal penegakan hukum ini sering saya dengarkan bila berdialog dengan masyarakat & tokoh Papua. Karena itu kami menindaklanjuti, kami mengumpulkan Kejaksaan Agung, KPK, Polri untuk membawa aspirasi ini, penegakan hukum akan kita tindaklanjuti,” ujar Mahfud.

Terkait pemekaran provinsi, Menko Polhukam menegaskan akan menindaklanjuti dengan dua langkah. Pertama, proses legislasi yg nanti akan dihinggakan ke regu melalui Kemendagri.

“Kedua, saya sudah minta Deputi Satu Kemenko Polhukam untuk segera memetakan supaya wilayah pemekarannya tepat, termasuk mengkaji usulan dari para kepala daerah & tokoh masyarakat setempat,” mengatakan Mahfud.

Baca juga: Wapres minta dana otsus Papua, Papua barat dievaluasi menyeluruh

Sementara itu, tokoh perempuan yg juga Ketua Persekutuan Wanita Gereja Kristen Injili (PW GKI) Papua Dorince Mehue meminta pemerintah pusat mengevaluasi penggunaan & pengelolaan dana Otsus sejak 2002 hingga saat ini.

“Otsus ini berkah dari Tuhan melalui pemerintah pusat, tetapi disalahpakai oleh sejumlah orang sehingga dampaknya tidak hingga ke rakyat Papua,” mengatakan Dorince.

Menurut Dorince, pemerintah pusat perlu mengerjakan evaluasi bersama dengan Majelis Rakyat Papua & Papua Barat, termasuk mengevaluasi kesenjangan antarwilayah adat yg masih terjadi.

“Provinsi Papua mesti dimekarkan untuk mencapai keadilan sehingga tidak cuma sejumlah wilayah & wilayah adat saja yg mendapatkan dana Otsus yg cukup. Kami siap untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat,” katanya.

Baca juga: Anggota DPD: Otsus Papua harus dievaluasi menyeluruh

Hadir dalam kesempatan ini Kepala BSSN Hinsa Siburian, yg juga mantan Pangdam Papua, Sesmenko Polhukam Mayjen TNI Tri Soewandono yg juga mantan Danrem Papua, Deputi Bidang Poldagri Kemenko Polhukam, Staf Khusus Menko Polhukam, Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP), Kepala Daerah & DPRD Provinsi Papua serta regu pemekaran Provinsi Papua.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2013450/penyalahgunaan-dana-otsus-mahfud-penegakan-hukum-akan-dilakukan

ligafox

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *