oleh

Pengesahan UU Otsus sebagai wujud komitmen pemerintah untuk Papua

Slot SimakNews.com – Pengesahan UU Otsus sebagai wujud komitmen pemerintah untuk Papua,

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kanan) menyampaikan pandangan pemerintah kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (ketiga kanan) disaksikan Azis Syamsudin (kiri) & Rahmat Gobel (kedua kanan) saat Rapat Paripurna DPR RI Ke-23 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (15/7/2021). Rapat tersebut mengesahkan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua. ANTARA FOTO/Joni Iskandar/HO/mrh/hp.

Jakarta (ANTARA) – Rancangan Undang-undang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua (Otsus Papua) resmi disahkan jadi Undang-undang (UU) dalam Rapat Paripurna di DPR RI, Kamis 15 Juli 3021.

RUU Otsus Papua yg sudah disetujui & disahkan di DPR RI itu merupakan upaya bersama & wujud komitmen Pemerintah, DPR RI, & DPD RI untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan otonomi spesifik di Provinsi Papua sudah berjalan selama 20 tahun. Dalam perjalanannya, banyak hal yg sudah berhasil dicapai, namun ada pula yg perlu diperbaiki.

Salah satu contoh yg perlu perbaikan, yaitu menyangkut pemerataan pembangunan antarkabupaten/kota di Provinsi Papua & Papua Barat. Untuk itu, perlu diambil kebijakan strategis di antaranya dengan mengerjakan perubahan kepada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua.

“Dalam pembahasannya, kita berpijak pada prinsip-prinsip untuk melindungi & menjunjung harkat & martabat Orang Asli Papua & mengerjakan percepatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua,” ujar Mendagri.

Sesuai dengan Surat Presiden (Surpres) terkait pengajuan rancangan undang-undang tersebut, pemerintah mengajukan perubahan cuma pada 3 pasal, yakni Pasal 1 tentang Ketentuan Umum, Pasal 34 tentang Keuangan, & Pasal 76 tentang Pemekaran Daerah.

Namun dalam perkembangannya dengan mengikuti dinamika diskusi produktif & berkualitas serta mendengarkan aspirasi masyarakat, akhirnya rapat panitia spesifik sudah menetapkan perubahan atas 20 pasal sebagai berikut, sebanyak 3 pasal usulan sesuai Surpres & 17 pasal di luar usulan pemerintah sebagaimana Surpres.

“Perubahan pada pasal-pasal tersebut mencerminkan kebijakan afirmasi yg kuat kepada Orang Asli Papua (OAP) sebagai perwujudan komitmen seluruh elemen bangsa,” mengatakan Mendagri Tito.

Kebijakan afirmasi tersebut terdiri atas tiga kerangka utama, pertama, & terkait politik afirmasi.

Perubahan undang-undang itu menambahkan penyebutan untuk DPRD kabupaten/kota dengan DPRK & menambahkan unsur DPRK dari OAP melalui prosedur pengangkatan dengan jumlah 1/4 dari jumlah anggota DPRK yg dipilih dalam pemilihan umum, & sekurang-kurangnya 30 persen dari unsur perempuan OAP.

Kedua, Afirmasi OAP di bidang Ekonomi. Perubahan beberapa pasal menunjukkan keberpihakan kepada OAP di bidang ekonomi.

Melalui undang-undang tersebut dana otonomi spesifik ditingkatkan dari 2 persen jadi 2,25 persen dengan perbaikan dalam hal tata kelola.

Selain itu, di bidang ekonomi sudah disepakati bahwa dana bagi hasil (DBH) migas sebesar 70 persen untuk Provinsi Papua Barat diperpanjang dari 2026 jadi 2041 untuk diperpakai semaksimal mungkin meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Dukungan pendanaan dalam bentuk dana otsus & dana bagi hasil migas tambahan disertai dana tambahan infrastruktur & transfer ke daerah lain diharapkan dapat mendukung Pemerintah Daerah Papua mempercepat pembangunan di wilayah Papua.

Sebagai upaya mendorong peningkatan pembangunan sektor prioritas, yaitu pendidikan, kesehatan, & infrastruktur sudah diatur besaran penggunaan penerimaan dalam rangka otonomi spesifik untuk sektor-sektor prioritas tersebut.

Dengan ketentuan itu, penggunaan dana otsus diharapkan lebih tepat target & lebih memberikan dorongan untuk kesejahteraan masyarakat Papua, khususnya OAP.

Ketiga, perbaikan tata kelola pemerintahan. Perubahan yg sudah disepakati menekankan aspek perbaikan tata kelola pemerintahan melalui peningkatan koordinasi & pelaksanaan pengawasan.

Baca juga: Bupati Asmat & Walkot Jayapura apresiasi UU Otsus yg baru

Hal itu dilakukan oleh DPR RI, DPD RI, BPK, & perguruan tinggi negeri serta pembentukan badan spesifik yg berada di bawah presiden untuk mengerjakan koordinasi, sinkronisasi, & harmonisasi pelaksanaan otonomi spesifik di Provinsi Papua.

Ada pun bentuk lain dari perbaikan tata kelola dalam Perubahan Kedua Atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, yakni pertama, adanya rencana induk (grand design) untuk memberikan arah pembangunan yg lebih jelas & terukur.

Kedua, pembagian dana otsus jadi penggunaan bersifat biasa & penggunaan berbasis kinerja supaya penggunaan dana otsus lebih fokus dalam mencapai target kinerja output & outcome.

Ketiga, perbaikan prosedur pembagian & penyaluran dana otsus yg langsung kepada kabupaten/kota guna percepatan pemanfaatan dana bagi masyarakat Papua yg tersebar di seluruh penjuru kabupaten/kota.

Perbaikan tata kelola pemerintahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas & efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Papua.

Setelah diundangkan, pemerintah akan mengerjakan pengenalan kepada stakeholder di tingkat pusat & daerah serta menyusun peraturan pelaksanaan dalam bentuk peraturan pemerintah.

Baca juga: KSP: UU Otsus Papua akselerasi kemajuan kesejahteraan

Hal itu sebagaimana yg sudah diamanatkan oleh undang-undang terkait perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Sambut baik

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengajak segenap komponen rakyat di provinsi itu bersama-sama mengucapkan syukur atas pengesahan UU Otsus Papua oleh pemerintah bersama DPR RI.

Pengesahan Rancangan Undang-undang Perubahan Kedua Atas UU Otsus Papua akan jadi tonggak awal dilanjutkannya pembangunan & kesejahteraan bagi OAP di tanah Papua, khususnya Provinsi Papua Barat.

Masyarakat asli Papua di Provinsi Papua & Papua Barat diimbau menyambut baik pengesahan UU Otsus & tidak terprovokasi berbagai pihak yg terus menerus menyuarakan penolakan atas perpanjangan otonomi spesifik di tanah Papua.

Baca juga: Peneliti LIPI: Tiga hal penting dalam implementasi dana otsus Papua

“Mari kita dukung keberlanjutan pelaksanaan otsus untuk pembangunan & kesejahteraan, hentikan perdebatan & saya imbau masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh ajakan pihak yg menolak pembangunan di tanah Papua melalui penolakan otsus,” ujarnya.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2274262/pengesahan-uu-otsus-sebagai-wujud-komitmen-pemerintah-untuk-papua

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *