oleh

Pengembangan alutsista sebagai investasi pertahanan

Slot SimakNews.com – Pengembangan alutsista sebagai investasi pertahanan,

Presiden RI Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas mengenai kebijakan pengembangan alutsista di PT PAL Indonesia, Surabaya, Senin (27/1). ANTARA/Desca Lidya Natalia

125 miliar dolar AS untuk membeli alutsista selama 25 tahun itu kecil, bahkan cenderung konservatif bila dibandingkan dengan….Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan terus berupaya meningkatkan kekuatan pertahanan militernya dengan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI dari tiga matra guna menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berdasarkan catatan Global Fire Power (GFP) pada bulan Januari 2021 menyebutkan Indonesia menduduki posisi ke-16 sebagai negara dengan kekuatan militer terkuat di dunia. Adapun posisi perdana di Asia Tenggara sebagai negara dengan militer terkuat, serta di posisi ke-9 di bawah Iran & di atas Arab Saudi.

Bahkan, dalam hal anggaran belanja militer, Indonesia mengeluarkan 6,9 miliar dolar AS atau setara Rp98 triliun.

Jumlah tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara dengan nilai anggaran militer terbesar kedua setelah Singapura yg memiliki anggaran 9,7 miliar dolar AS atau sekitar Rp135 triliun.

Alokasi anggaran pertahanan sendiri pada tahun 2021 sekitar Rp 136,9 triliun. Jumlah itu meningkat dibandingkan tahun 2020. Peningkatan anggaran itu diharapkan kekuatan pokok minimum atau minimum essential force (MEF) alutsista dapat tercapai pada tahun 2024.

Data Kementerian Pertahanan menyebutkan pada bulan Oktober 2020 menyebutkan TNI AD memiliki 77 persen kekuatan pokok minimal, TNI AL 67,57 persen, & TNI AU 45,19 persen.

Jika harap pemenuhan MEF tetap sesuai dengan rencana, yaitu terpenuhi 100 persen pada tahun 2024, Kementerian Pertahanan harus dapat mencapai pembangunan pemenuhan alutsista sekitar 36,81 persen dalam 5 tahun.

Pengamat pertahanan & analis LAB45 Andi Widjajanto mengatakan bahwa kalkulasi kebutuhan anggaran untuk pengadaan alutsista sudah baku sejak 2006 saat Undang-Undang Pertahanan, UU TNI, & UU Industri Pertahanan terbit. Formula tersebut tetap dilakukan hingga sekarang.

Pada tahun 2005 hingga 2006 sudah terbit dokumen perencanaan alutsista jangka panjang yg disebut kekuatan pokok minimum (MEF). Hal itu disusun untuk memenuhi kebutuhan hingga 2024.

MEF itu suatu konsep rencana strategis yg dibagi tiga & berakhir pada tahun 2024. Ada MEF I, II, & III. Saat ini, Indonesia berada di MEF III. MEF III harus diselesaikan oleh Menteri Pertahanan Prabowo.

Oleh karena itu, Kemhan terus berupaya supaya MEF hingga tahun 2024 dapat tercapai, yakni dengan pengadaan alutsista baru, seperti pesawat latih tempur T-50i Golden Eagle, kerja sama pembangunan pesawat tempur Korean Fighter Experimental/Indonesian Fighter Experimental (KFX/IFX) yg hampir batal, pengadaan dua kapal patroli untuk TNI AL, rantis Maung untuk TNI AD & lainnya.

Kemhan mengerjakan pengadaan 6 unit pesawat Latih Tempur Lead-In Fighter Training (LIFT) tipe T-50i Golden Eagle dari Korea Selatan untuk TNI Angkatan Udara.

Ini merupakan kontrak pengadaan yg kedua. Kelanjutan kerja sama dengan perusahaan Korea Aerospace Industries (KAI), begitu penjelasan Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kemhan Marsma TNI Penny Radjendra dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis (20/7).

Pengadaan 6 unit pesawat T-150i dari KAI Korea Selatan ini tetap memperhatikan optimalisasi pemanfaatan komponen industri dalam negeri untuk mendukung penguatan industri strategis dalam negeri.

Nilai kesepakatan itu diprediksi mencapai 240 juta dolar Amerika Serikat, yg mau dipasok dari 16 Desember 2021 hingga 30 Oktober 2024.

Menhan Prabowo Subianto pun menyebutkan banyak alutsista TNI sudah berusia tua & sangat mendesak untuk diganti.

Kebutuhan-kebutuhan ini, menurut Menhan, sangat penting & Indonesia bersiap menghadapi dinamika lingkungan strategis yg berkembang dengan sangat pesat.

Kementerian Pertahanan pun menciptakan masterplan atau rencana induk 25 tahun kemampuan pertahanan RI.

Prabowo ketika di Bali, Kamis (22/4), mengatakan bahwa Presiden Jokowi pernah memerintahkan Menhan 1 tahun yg lalu untuk bersama-sama pimpinan TNI menyusun suatu masterplan, rencana induk. Presiden mengkehendaki betul rencana induk 25 tahun yg memberi kepada pihaknya suatu totalitas kemampuan pertahanan.

Raperpres Alpalhankam

Kementerian Pertahanan pun mencari formula terbaik dengan mengerjakan reorganisasi belanja & pembiayaan alpalhankam Kemhan & TNI, seperti tertuang pada Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan & Keamanan Kementerian Pertahanan & Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020—2024.

Dalam Raperpres Pasal 2 Ayat (1) disebutkan bahwa menteri menyusun Perencanaan Kebutuhan (Renbut) Alpalhankam Kemhan & TNI untuk 5 Renstra Tahun 2020—2044 yg pelaksanaannya akan dimulai pada Renstra 2020—2024 & membutuhkan renstra jamak dalam pembiayaan & pengadaannya.

Dalam Pasal 3 Ayat (1) disebutkan bahwa renbut alpalhankam Kemhan/TNI seperti yg diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) sejumlah 124.995.000.000 dolar AS.

Pasal 3 Ayat (3) dijelaskan bahwa dari kebutuhan anggaran senilai 124.995.000.000 dolar AS, sudah teralokasi sejumlah 20.747.882.720 dolar AS pada Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah Khusus Tahun 2020—2024.

Agar Indonesia memiliki alpalhankam yg efektif & mutakhir guna mengatasi segala ancaman, menurut Juru Bicara Menteri Pertahanan RI Dahnil Anzar Simanjuntak, perlu modernisasi alutsista TNI.

Hal itu perlu karena adanya keterbatasan jumlah alpalhankam & amunisi yg dimiliki saat ini, beberapa akbar berusia tua & tidak beroperasi optimal serta bekal pokok prajurit tidak cukup untuk bertempur dalam waktu lama.

Pengadaan alutsista melalui pinjaman luar negeri itu dinilai tidak akan membebani APBN & tidak akan mengurangi alokasi belanja lainnya dalam APBN yg jadi prioritas pembangunan nasional.

Reorganisasi belanja & pembiayaan alpalhankam ini akan dilakukan secara konsisten & berkelanjutan melalui prosedur belanja alpalhankam lima renstra dibelanjakan pada satu renstra pertama, pada tahun 2020—2024 sehingga postur pertahanan ideal Indonesia dapat tercapai pada tahun 2025 atau 2026. Postur ideal tersebut bertahan hingga 2044.

Dengan formula itu, mengatakan Dahnil, pada tahun 2044 akan dimulai pembelanjaan baru untuk 25 tahun ke depan.

Dengan investasi secara langsung pada tahun 2021—2024 akan meningkatkan posisi tawar Indonesia supaya mendapatkan alat pertahanan dengan harga yg lebih terjangkau.

Modernisasi Diapresiasi

Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan & Studi Strategis Indonesia (Lesperssi) Rizal Darma Putra mengapresiasi komitmen Presiden Joko Widodo & Menhan Prabowo Subianto untuk memodernisasi alutsista.

Perhatian Presiden Joko Widodo & Menhan Prabowo Subianto patut diacungi jempol, begitu evaluasi Rizal dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (5/6).

Rizal menyatakan sepakat dengan rancangan strategis percepatan peremajaan alutsista yg kini sedang disusun Kementerian Pertahanan akan memiliki kepastian investasi pertahanan selama 25 tahun.

Hal yg selama ini tidak pernah dapat dilakukan. Rizal sepakat dengan yg saat ini tengah direncanakan oleh Pemerintah, yakni sistem pengadaan yg digeser ke depan yg dilakukan pada tahun 2021—2044.

Pemerintah tengah menyusun strategi pembiayaan investasi alat utama pertahanan. Pertama, persentase anggaran pertahanan kepada PDB 0,8 persen yg konsisten selama 25 tahun ke depan.

Jumlah anggaran pemenuhan alpalhankam prioritas pada tahun 2021—2044 disebut-sebut sebesar 125 miliar dolar AS dengan mengupayakan sumber pendanaan alternatif untuk mengurangi beban pemenuhan alpalhankam kepada keuangan negara.

Meskipun angkanya terdengar fantastis, Rizal beranggapan 125 miliar dolar AS untuk membeli alutsista selama 25 tahun itu kecil, bahkan cenderung konservatif bila dibandingkan dengan potensi PDB Indonesia selama 25 tahun.

Investasi Pertahanan

Sementara itu, pengamat militer & intelijen Susaningtyas Kertopati berpendapat bahwa pemenuhan kebutuhan akan alutsista masih banyak yg harus ditingkatkan & dibenahi pengadaannya.

Pengembangan alutsista saat ini mengpakai paradigma baru yg menyatakan bahwa pembangunan kekuatan pertahanan adalah investasi.

Anggaran yg disediakan pemerintah untuk pengembangan kekuatan tidak dipandang sebagai biaya yg harus dikeluarkan, tetapi justru investasi yg harus memberikan keuntungan bagi masyarakat Indonesia.

Pengembangan alutsista sesuai dengan MEF, menurut mengatakan Susaningtyas, adalah investasi untuk keutuhan NKRI & menjamin keberlangsungan pembangunan nasional.

Tanpa alutsista yg andal maka pembangunan nasional dapat terganggu, bahkan terhambat. Maka, Pemerintah perlu memberikan alokasi anggaran pertahanan dengan skema persentase PDB sekitar 1,8 hingga 2 persen.

Baca juga: Askrindo kerja sama Pinhantanas jamin proyek alutsista

Baca juga: Kemhan pesan dua kapal patroli untuk perkuat alutsista TNI AL

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2373434/pengembangan-alutsista-sebagai-investasi-pertahanan

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *