oleh

Pengamat: UU PDP untuk tuntaskan kasus kebocoran data secara akuntabel

Slot SimakNews.com – Pengamat: UU PDP untuk tuntaskan kasus kebocoran data secara akuntabel,

Ilustrasi proteksi data pribadi. (ANTARA/HO/Pixabay)

Jakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar menekankan pentingnya pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) untuk menyelesaikan kasus kebocoran data (data leak) dengan akuntabel.

“Satu hal yg jadi catatan saya, kita tidak pernah mendapatkan satu laporan yg akuntabel & memperlihatkan bahwa itu (kasus kebocoran data) sudah teratasi,” mengatakan Wahyudi Djafar ketika dihubungi oleh ANTARA dari Jakarta, Kamis.

Keberadaan UU PDP, menurut Wahyudi, dapat menyelesaikan kasus kebocoran data secara komprehensif, terlebih didukung dengan dibentuknya sebuah badan yg bernama Otoritas Perlindungan Data Pribadi.

Dalam perannya menyelesaikan kasus kebocoran data pribadi secara akuntabel, Otoritas Perlindungan Data Pribadi dapat memberi asistensi hukum kepada para korban. Badan ini berperan dalam mengerjakan investigasi, termasuk mengerjakan investigasi forensik untuk memastikan kebenaran status subjek data yg mengajukan gugatan korban kebocoran data.

Otoritas Perlindungan Data Pribadi akan memberi bukti di hadapan pengadilan berupa verifikasi bahwa korban memang benar mengalami kerugian akibat kebocoran data pribadi & mengajukan gugatan ganti rugi melalui pengadilan. Bukti tersebut yg akan jadi barang bukti yg dapat dipertanggungjawabkan untuk memenuhi gugatan korban.

Baca juga: Peretasan kian marak belum gugah pembuat UU percepat bahas RUU PDP
Baca juga: Anggota DPR ajak pemerintah segera selesaikan RUU PDP
Baca juga: ELSAM: RUU PDP jangan hadirkan sanksi pidana baru

“Karena belum tentu data milik penggugat yg bocor & menyebabkan kerugian,” tutur Wahyudi menambahkan. Ia juga mengatakan, akan sulit bagi korban untuk membuktikan sendiri apakah datanya memang benar mengalami kebocoran atau tidak.

Akan tetapi, meski Otoritas Perlindungan Data Pribadi dinilai oleh Wahyudi akan meningkatkan akuntabilitas dalam penyelesaian kasus, terjadi perdebatan di dalam persidangan antara DPR dengan Kementerian Komunikasi & Informatika (Kemenkominfo) terkait keberadaan badan tersebut.

DPR mengharapkan supaya badan tersebut berdiri secara independen, sedangkan Kemenkominfo mengharapkan supaya lembaga tersebut beroperasi di bawah Kemenkominfo.

“Seharusnya, mereka (DPR & Kemenkominfo) dapat mencari titik temu,” ucap Wahyudi menambahkan.

Kasus kebocoran data yg sudah terjadi secara berulang kali di Indonesia membuktikan tingkat urgensi pengesahan RUU PDP. Wahyudi berharap, RUU PDP dapat dituntaskan di periode persidangan mendatang.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2296652/pengamat-uu-pdp-untuk-tuntaskan-kasus-kebocoran-data-secara-akuntabel

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *