oleh

Pengamat: Partai jangan paksakan usung mantan pecandu pada pilkada

Pengamat politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun saat menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta. ANTARA/Dyah Dwi A./am.

… berisiko akbar buat daerahnya, dapat salah mengambil kebijakan, dapat juga dia ketagihan lagi, & itu tidak efektif memimpin daerah orang-orang yg pernah menyalahpakai narkoba.Jakarta (SIMAKNEWS) – Pengamat politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun mengingatkan partai politik jangan hingga memaksakan calon kepala daerah yg pernah terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba maju pada pemilihan kepala daerah.

“Ya, itu berbahaya sekali karena secara sistemik dia (narkoba) merusak generasi. Makanya, salah satu agenda penting pembangunan bangsa itu fokus pada SDM (sumber daya manusia). Kalau SDM-nya rusak akibat narkoba, republik ini rusak,” mengatakan Ubedilah Badrun di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, akibat dari mengonsumsi narkoba tentu menyebabkan kerusakan di dalam tubuh & pikirannya sehingga sangat berbahaya, apalagi sebagai pemegang jabatan kepala daerah.

Baca juga: Syarat calon kepala daerah belum pernah jabat 2 periode digugat di MK

“Itu berisiko akbar buat daerahnya, dapat salah mengambil kebijakan, dapat juga dia ketagihan lagi, & itu tidak efektif memimpin daerah orang-orang yg pernah menyalahpakai narkoba,” katanya menegaskan.

Parpol, mengatakan dia, harus konsisten mendukung upaya pemerintah memerangi narkoba, salah satunya dengan tidak mengusung calon kepala daerah yg pernah terlibat dalam penyalagunaan narkoba.

Begitu juga, mengatakan dia, penyelenggara pemilu, khususnya KPU yg dapat menciptakan aturan larangan bagi pecandu narkoba dengan berpedoman pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Lebih jauh, Ubedilah mendorong partai politik & KPU bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk memverifikasi calon-calon kepala daerah yg bakal berlaga pada hajatan & pesta demokrasi tingkat provinsi, kabupaten, & kota.

Baca juga: Sidang MK, pengunduran diri disebut wujud tanggung jawab kepada rakyat

“Partai & KPU, saya kira perlu menggandeng BNN untuk menverifikasi apakah seseorang yg mau mencalonkan diri itu pernah terkait dengan kasus narkoba atau hal-hal lain yg melanggar ketentuan yg ada. Jadi, saya kira perlu kerja sama dengan kepolisian juga,” mengatakan Ubedilah menandaskan.

Sebagaimana diketahui, MK sudah memutuskan mantan pengguna narkoba dilarang jadi calon kepala daerah sejalan dengan penolakan permohonan uji materi aturan tentang syarat pencalonan Pilkada 2020 yg dimuat dalam Pasal 7 Ayat (2) Huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Pasal itu melarang seseorang dengan catatan perbuatan tercela mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Adapun perbuatan tercela yg dimaksud adalah judi, mabuk, pemakai/pengedar narkoba, & berzina.

Putusan MK itu berawal ketika mantan Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Noviadi mengajukan permohonan uji materi aturan tentang syarat pencalonan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 Pasal 7 Ayat (2) Huruf i UU No. 10/2016.

Baca juga: PPP janji tak usung mantan pecandu narkoba di pilkada

MK menyebut bahwa pemakai narkoba dilarang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, kecuali dalam tiga kondisi.

Pertama, pemakai narkotika yg karena alasan kesehatan yg dibuktikan dengan keterangan dokter yg merawat yg bersangkutan.

Kedua, mantan pemakai narkotika yg karena kesadarannya sendiri melaporkan diri & sudah selesai menjalani rehabilitasi.

Ketiga, mantan pemakai narkotika yg terbukti sebagai korban yg berdasarkan penetapan putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi & sudah dinyatakan selesai menjalani rehabilitasi, yg dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi negara yg memiliki otoritas untuk menyatakan seseorang sudah selesai menjalani rehabilitasi.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *