oleh

Pengamat kritisi putusan MK soal UU Pemilu

Dokumentasi – Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti menjelaskan arah dukungan pemilih pada Pemilu 2019, di Jakarta, Kamis, (11/4/2019). ANTARA/Boyke Ledy Watra/am.

Jakarta (ANTARA) – Pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti mengkritisi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait permohonan gugatan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. MK beralasan bahwa putusan MK No 53/PUU-XV/2017 sudah dinyatakan bahwa frasa sudah ditetapkan sudah dinyatakan batal karena bertentangan dengan UUD 45. Ray Rangkuti, di Jakarta, Kamis, berpendapat putusan No 53/PUU-XV/2017 seperti dikoreksi oleh MK sendiri, dengan menciptakan dua kategori verifikasi, administrasi & faktual. “Padahal, dua pembedaan ini juga pernah ditolak oleh MK sebelumnya. Sebab, cara seperti ini tidak memberi rasa adil bagi seluruh peserta pemilu. Faktor inilah yg menyebabkan MK memutuskan membatalkan pasal keistimewaan partai-partai lolos DPR,” katanya. Namun dengan keputusan terbaru ini, mengatakan Ray, hakekatnya MK tidak sedang menguji satu UU dengan UUD 45.
Baca juga: F-PPP hormati Putusan MK terkait syarat verifikasi parpol
Baca juga: Perludem: Putusan MK soal uji materi UU Pemilu tak kedepankan keadilan
Baca juga: MK kabulkan beberapa gugatan Partai Garuda tentang UU Pemilu
Tapi MK tengah menguji putusannya sendiri yg sebelumnya pernah dikeluarkan. Dan putusan itu adalah membatalkan putusan MK yg sebelumnya, sehingga jadi hal yg aneh. “Dari mana MK memperoleh kewenangan membatalkan sendiri keputusan yg sudah mereka buat, sekalipun melalui prosedur uji materi baru dari pihak pemohon,” ujarnya. Dia mengungkapkan, tidak ada kejelasan alasan atau argumen MK membatalkan putusan mereka yg sebelumnya. “Apakah karena dirasa putusan yg sebelumnya memiliki kekurangan, ketidaktepatan, atau kecatatan, & sebagainya. Sejatinya, MK menerangkan, pembatalan putusan sebelumnya diterangkan dengan jelas dalam pertimbangan,” papar Ray. Sementara itu, terkait soal pembagian verifikasi administrasi & faktual bersama kategori lolos parliamentary treshold (ambang batas parlemen) & tidak serta partai baru. “Uniknya, semua parpol, apapun status keberadaannya, tetap wajib diverifikasi administratif. Hal ini seolah menciptakan kategori bahwa verifikasi adimistratif itu wajib, faktual itu Sunnah. Entah dari mana dasar pertimbangan hal itu dibuat,” ucapnya. Dengan pertimbangan tersebut, dia mengatakan, putusan MK ini justru menimbulkan ketidakpastian aturan karena MK sendiri dapat membatalkan keputusan yg mereka sudah tetapkan sebelumnya. Padahal, tidak ada norma baru di dalamnya. “Kemudian menambah jurang ketidakadilan bagi calon peserta pemilu. Satu begitu diistimewakan, yg lain disulitkan,” begitu Ray Rangkuti. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan beberapa permohonan gugatan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta pemilu. Putusan itu merupakan perkara dari uji materi UU Pemilu yg diajukan oleh Partai Garuda & diwakili Ketua DPP Ahmad Ridha serta Sekjen Abdulllah Mansuri. Partai Garuda meminta parpol yg sudah dinyatakan lulus verifikasi pada Pemilu 2019 tak perlu diverifikasi ulang untuk pemilu selanjutnya. “Amar putusan, mengadili, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” mengatakan Ketua Majelis Hakim MK Anwar Usman di persidangan MK, Jakarta, Selasa, (4/5). MK memutuskan partai politik yg sudah lulus verifikasi Pemilu 2019 & lolos memenuhi ketentuan ambang batas parlemen pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi. Namun, tidak diverifikasi secara faktual. “Sepanjang tidak dimaknai bahwa partai politik yg sudah lulus verifikasi Pemilu 2019 & lolos atau memenuhi ketentuan parliamentary threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi & tidak diverifikasi faktual,” ucap Anwar. Selain itu, partai politik yg tidak lolos atau tidak memenuhi ketentuan parliamentary threshold, partai politik yg cuma memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi/kabupaten/kota, & partai politik yg tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi/kabupaten/kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi & faktual. “Hal tersebut sama halnya dengan ketentuan yg berlaku kepada partai politik baru,” ucap Anwar.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2143042/pengamat-kritisi-putusan-mk-soal-uu-pemilu

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *