oleh

Pengamat: “Civil society” kunci optimalisasi agenda reformasi

Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo. ANTARA/HO-IPI.

Reformasi sudah diperluas tidak sebatas pada reformasi di tubuh TNI, tetapi merambah birokrasi dengan mencanangkan program Reformasi Birokrasi sejak 2010.Jakarta (ANTARA) – Pengamat politik dari Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menyebutkan elemen masyarakat sipil (civil society) merupakan salah satu kunci optimalisasi agenda reformasi. “Dibutuhkan peran serta elemen masyarakat sipil (civil society) untuk mengawal agenda reformasi,” mengatakan Karyono ketika dikonfirmasi di Jakarta, Minggu. Direktur Eksekutif IPI ini menjelaskan bahwa agenda-agenda akbar reformasi satu per satu sudah dilaksanakan & sedang dioptimalkan. “Mulai dari amendemen UUD 1945, demokratisasi, otonomi daerah, penghapusan dwifungsi ABRI, pemberantasan KKN (korupsi, kolusi, nepotisme), & penegakan supremasi hukum,” katanya. Bahkan, reformasi sudah diperluas tidak sebatas pada reformasi di tubuh TNI, tetapi merambah birokrasi dengan mencanangkan program Reformasi Birokrasi sejak 2010 dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) 2010—2025. Tujuan Reformasi Birokrasi sesuai dengan GDRB 2010—2025, yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yg baik (good governance) dengan birokrasi pemerintah yg profesional, berintegritas tinggi, jadi pelayan masyarakat, & abdi negara.

Baca juga: Reformasi birokrasi untuk kesejahteraan masyarakat Tidak cuma itu, mengatakan Karyono, upaya penguatan otonomi daerah juga dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah yg lebih luas dibanding sebelum era reformasi dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yg hingga saat ini sudah mengalami beberapa kali perubahan hingga lahir Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (revisi UU No. 32 Tahun 2004). Selain itu, lanjut dia, upaya penguatan otonomi daerah juga diwujudkan dengan kewenangan pengelolaan keuangan yg diberikan pada pemerintah daerah & keberpihakan anggaran untuk kemajuan daerah, seperti dana desa. Agenda reformasi di bidang penegakan supremasi hukum, menghapus korupsi, kolusi, & nepotisme juga tengah diupayakan melalui serangkaian regulasi & kebijakan. Namun, mengatakan Karyono, harus diakui capaian dalam mewujudkan agenda reformasi masih tersendat. “Perjalanan 23 tahun reformasi masih menyisakan persoalan yg belum terselesaikan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan optimalisasi capaian agenda reformasi diperlukan evaluasi secara terus-menerus untuk mencari akar masalah yg jadi penghambat,” mengatakan Karyono Wibowo.

Baca juga: Marwan Ja’far: Indonesia perlu perubahan menyeluruh

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2158282/pengamat-civil-society-kunci-optimalisasi-agenda-reformasi

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *