oleh

Pemprov Sumbar pertahankan opini WTP untuk kesembilan kali

Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar Yusnadewi (dua dari kanan) menyerahkan opini WTP LKPD 2020 kepada Gubernur Sumbar Mahyeldi (dua dari kiri), di Padang, Jumat (7/5/2021). (ANTARA/HO-BPK Sumbar)

BPBD harus menciptakan suatu pengendalian yg memadaiPadang (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) mempertahankan lagi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2020 yg diserahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Gubernur Sumbar Mahyeldi, di Padang, Jumat.

Anggota V BPK RI Bahrullah Akbar menyatakan berdasarkan pemeriksaan yg sudah dilakukan BPK atas LKPD Provinsi Sumbar TA 2020, termasuk implementasi atas rencana aksi yg sudah dilaksanakan, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian, namun terdapat penekanan suatu hal atas LKPD Provinsi Sumbar TA 2020.

BPK menekankan pada catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumbar yg menyajikan realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp445,66 miliar, di antaranya direalisasikan sebesar Rp156,19 miliar untuk pengadaan barang dalam rangka penanganan COVID-19 yg dilaksanakan oleh BPBD Sumbar .

Dalam hal ini BPBD Sumbar tidak merancang & melaksanakan suatu pengendalian yg memadai untuk memastikan pengadaan dalam rangka penanganan COVID-19 sudah memenuhi ketentuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan & pertanggungjawaban.

“BPBD harus menciptakan suatu pengendalian yg memadai, supaya seluruh proses pengadaan dalam rangka penanganan COVID-19 memenuhi ketentuan, sehingga tidak terjadi kecurangan,” mengatakan dia.

Lewat opini WTP atas LKPD 2021, maka Pemprov Sumbar sudah berhasil mempertahankan opini WTP selama sembilan kali berturut-turut.

Hal tersebut menunjukkan komitmen & upaya nyata DPRD & manajemen Pemprov Sumbar untuk terus mendorong perbaikan pengelolaan keuangan dengan menjalankan & menerapkan praktik-praktik pengelolaan keuangan yg baik, mengatakan dia.

Pada sisi lain terlepas dari capaian yg diperoleh oleh Pemprov Sumbar, BPK dalam pemeriksaan atas LKPD TA 2020 & didukung dengan pemeriksaan PDTT Kepatuhan atas penanganan pandemi COVID-19 tahun 2020, masih menemukan beberapa permasalahan.

Persoalan tersebut, yaitu pembayaran Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru Dalam Jaringan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp516,79 juta tidak sesuai ketentuan.

Kemudian pengadaan barang untuk penanganan COVID-19 di BPBD Provinsi Sumbar sebesar Rp12,47 miliar tidak sesuai ketentuan.

“Akan tetapi permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan,” mengatakan dia lagi.

Selain itu, BPK secara bersamaan juga mengerjakan pemeriksaan kinerja atas program pembangunan infrastruktur gedung & bangunan yg jadi salah satu program prioritas pembangunan daerah ini pada 2020.

“Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai efektivitas pembangunan infrastruktur gedung & bangunan dalam rangka mendukung tersedianya sarana & prasarana bagi aparatur & masyarakat pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat,” ujar dia.

Dalam pemeriksaan kinerja tersebut, BPK menemukan masalah signifikan yg apabila tidak segera diselesaikan dapat mempengaruhi efektivitas pembangunan infrastruktur gedung & bangunan pada Pemprov Sumbar.

Permasalahan utama yg dijumpai yaitu program/kegiatan pembangunan infrastruktur gedung & bangunan belum sepenuhnya mempertimbangkan syarat-syarat perencanaan yg memadai, & pelaksanaan fisik atas lima kegiatan pembangunan infrastruktur gedung & bangunan belum mempunyai target penyelesaian & belum sesuai dengan kesepakatan kontrak.
Baca juga: BPK temukan dua kejanggalan dalam LKPD Sumbar 2020
Baca juga: BPK Sumbar: Penggelembungan harga hand sanitizer Rp4,9 miliar di BPBD

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2145470/pemprov-sumbar-pertahankan-opini-wtp-untuk-kesembilan-kali

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *