oleh

Pemprov Sumbar lakukan pemeriksaan mutasi pejabat di Pemkot Padang

Sekda Padang Amasrul. (Antara/HO-Pemkot Padang)

Padang (ANTARA) – Inspektorat & Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat mengerjakan pemeriksaan terkait dengan proses mutasi pejabat yg dilakukan Pemerintah Kota Padang.

“Tim dari provinsi sudah turun untuk mengerjakan pemeriksaan terkait mutasi & pelantikan pejabat di Pemkot Padang,” mengatakan Sekda Kota Padang Amasrul di Padang, Senin.

Menurut dia, regu provinsi belum berjumpa dengan wali kota & cuma memberikan surat akan mengerjakan pemeriksaan.

Baca juga: Pemkot Padang lantik lagi pejabat sikapi perubahan nomenklatur

Pada pertemuan antara Sekda Padang dengan regu provinsi ada sejumlah pertanyaan diajukan terkait dengan proses mutasi pejabat di lingkungan Pemkot Padang.

“Tim provinsi mempertanyakan proses mutasi yg dilakukan di Pemkot Padang,” mengatakan Sekda.

Menjawab pertanyaan tersebut, Sekda menyampaikan memang ada pelanggaran akan tetapi jadi kewenangan & ranah Wali Kota Padang.

Pemeriksaan yg dilakukan regu provinsi merupakan tindak lanjut surat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait mutasi Inspektur Daerah Kota Padang yg dilakukan Wali Kota Padang tanpa mengerjakan konsultasi tertulis dengan Gubernur Sumbar.

Baca juga: Padang terima penghargaan akuntabilitas kinerja dari Kemenpan RB

Melalui surat nomor 821 /3336/IV/BKD-2021 yg ditujukan kepada Wali Kota Padang Hendri Septa, Gubernur Sumbar Mahyeldi menyatakan usulan mutasi inspektur yg dilakukan Wali Kota belum dapat diproses karena sejumlah alasan.

Adapun alasan itu pemerintah kota belum menindaklanjuti surat ketua KASN, tidak melampirkan matriks yg menjelaskan penempatan pejabat pimpinan pratama Inspektur Kota Padang yg lama setelah dilakukan mutasi, & tidak ada rekomendasi KASN untuk pengisian Inspektur Kota Padang melalui mutasi.

Oleh sebab itu Tim Inspektorat Sumbar mengerjakan pemeriksaan kepada tindak lanjut dari Surat Ketua KASN tentang tanggapan atas mutasi & pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama di Pemkot Padang.

Sebelumnya Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) meminta Wali Kota Padang Hendri Septa membatalkan & mengembalikan ke jabatan semula pejabat di lingkungan Pemerintah Kota yg dimutasi pada 15 April 2021, karena dinilai tidak sesuai peraturan yg berlaku

“Kami menyarankan dalam mengerjakan mutasi supaya sesuai dengan aturan perundangan yg berlaku,” mengatakan Asisten Komisioner KASN Toni Sitorus.

Sejalan dengan itu Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengingatkan bupati & wali kota mengerjakan mutasi pejabat harus sesuai dengan aturan perundang-undangan yg berlaku.

Baca juga: Pemprov Sumbar pertahankan opini WTP untuk kesembilan kali

Dalam mengerjakan mutasi & pelantikan pejabat kepala daerah harus mengikuti aturan yg mengatur soal itu, mengatakan dia.

Menurut dia kalau kepala daerah tetap melantik & memutasi pejabat tanpa mengikuti prosedur yg ada dampaknya akan banyak.

“Mulai dari karir ASN yg bersangkutan & kemudian agenda pemerintah daerah akan terhambat soalnya ini juga menyangkut dengan Kementerian Dalam Negeri,” mengatakan dia.

Sementara Wali Kota Padang Hendri Septa angkat bicara terkait dengan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negera (KASN) yg memintanya untuk membatalkan mutasi pejabat di jajaran Pemkot Padang yg dilantik pada 15 April 2021.

“Kalau saya tidak dapat melantik apa fungsi saya sebagai wali kota lagi,” mengatakan dia saat menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Bank Nagari.

Hendri mempertanyakan aturan & undang-undang apa yg dilanggar ketika mengerjakan pengukuhan & pelantikan 180 pejabat struktural yg terdiri dari pejabat eselon II, III & IV di jajaran Pemerintah Kota Padang.

“Saya menerima rekomendasi tersebut & tindak lanjutnya pejabat yg sudah dilantik tetap bekerja seperti biasa,” mengatakan dia.

Terkait dengan permintaan KASN supaya membatalkan pelantikan & proses mutasi ia mempertanyakan apa fungsinya sebagai wali kota kalau tak dapat melantik pejabat.

“Saya cuma melantik & tidak ada yg saya bunuh orang kan, rekomendasi itu biasa & saya terima,” katanya.

Menurut dia hal ini tidak perlu terlalu dibesar-besarkan & ia akan fokus untuk bekerja sebagai wali kota Padang usai dilantik pada 7 April 2021.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2160234/pemprov-sumbar-lakukan-pemeriksaan-mutasi-pejabat-di-pemkot-padang

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *