oleh

Pemkab Nganjuk keluarkan surat penundaan pengangkatan perangkat desa

Warga melintas di depan baliho bergambar Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat di lingkungan Pemkab Nganjuk, Jawa Timur, Senin (10/5/2021). Antara Jatim/Prasetia Fauzani/zk

Nganjuk (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, mengeluarkan surat penundaan pelaksanaan pengangkatan perangkat desa menyusul proses penyidikan Bareskrim Polri terkait dengan kasus dugaan jual beli jabatan yg turut serta menyeret Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat.

Kepala Sub-Bagian Hubungan Masyarakat (Kasubag Humas) & Protokol Pemkab Nganjuk Asti Widyartini mengemukakan surat tersebut dikeluarkan untuk ditindaklanjuti oleh camat se-Kabupaten Nganjuk.

“Benar (surat dikeluarkan) untuk camat se-Kabupaten Nganjuk,” katanya di Nganjuk, Selasa.

Surat Edaran tersebut dikeluarkan pada 10 Mei 2021 kepada camat se-Kabupaten Nganjuk tentang terjadinya kejadian luar biasa dalam proses pengangkatan perangkat desa & tindaklanjutnya.

Dalam surat juga dijelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan & Pemberhentian Perangkat Desa disebutkan bahwa proses pengangkatan perangkat desa dihentikan karena terjadi kejadian luar biasa.

Baca juga: Khofifah pesan ke Plt Bupati Nganjuk kembalikan kepercayaan masyarakat

Baca juga: Polri sebut Bupati Nganjuk diduga terima setoran dari kades & camat

Kejadian itu adalah adanya proses penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan korupsi dalam pelaksanaan pengangkatan perangkat desa yg dapat menimbulkan ketidakpastian kepada tahapan maupun hasil pelaksanaan pengangkatan perangkat desa & berpotensi menimbulkan gangguan ketenteraman & ketertiban biasa di masyarakat.

Untuk itu, dalam SE juga dijelaskan untuk koordinasi kepada anggota regu pengawas untuk menunda atau menghentikan pelaksanaan pengangkatan perangkat desa dengan alasan sudah terjadi kondisi luar biasa.

Selain itu, juga memerintahkan kepada kepala desa yg belum melaksanakan pengangkatan perangkat desa supaya tidak melaksanakan kegiatan tersebut hingga dengan adanya petunjuk lebih lanjut.

Surat tersebut ditandatangani oleh Wakil Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi (kini Plt). Hal itu karena saat ini, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat masih jadi tahanan, sebagai tersangka kasus jual beli jabatan dalam operasi tangkap tangan Bareskrim & KPK.

Asti Widyartini juga berharap baik camat maupun kepala desa mematuhi surat yg sudah dikeluarkan tersebut. Dirinya menyayangkan kalau ada perangkat desa yg tidak patuh dengan tetap mengerjakan pengangkatan perangkat desa.

“Pada dasarnya kan sudah ada surat edaran tersebut yg harus dipedomani,” ucap dia menegaskan.

Sebelumnya, KPK dengan Bareskrim Polri mengerjakan OTT yg melibatkan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat.

Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri sudah menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengisian jabatan perangkat desa & camat di lingkungan Pemkab Nganjuk.

Sebagai penerima, yakni Novi Rahman Hidayat (NRH) & M Izza Muhtadin (MIM) selaku ajudan Bupati Nganjuk. Sedangkan pemberi suap, yaitu Dupriono (DR) selaku Camat Pace, Edie Srijato (ES) selaku Camat Tanjunganom & Plt Camat Sukomoro, Haryanto (HR) selaku Camat Berbek, Bambang Subagio (BS) selaku Camat Loceret, & Tri Basuki Widodo (TBW) selaku mantan Camat Sukomoro.

Baca juga: Polri dalami aliran dana jual beli jabatan Bupati Nganjuk

Baca juga: OTT Bupati Nganjuk wujud sinergi KPK & Polri untuk perdana kalinya

Barang bukti yg sudah diperoleh berkaitan kasus tersebut, yaitu uang tunai sebesar Rp647.900.000 dari brankas pribadi Bupati Nganjuk, delapan unit telepon genggam, & satu buku tabungan Bank Jatim atas nama Tri Basuki Widodo.

Adapun modus operandinya, para camat memberikan sejumlah uang kepada Bupati Nganjuk melalui ajudan Bupati terkait mutasi & promosi jabatan mereka & pengisian jabatan tingkat kecamatan di jajaran Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya, ajudan Bupati Nganjuk menyerahkan uang tersebut kepada Bupati Nganjuk.

Sementara itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyerahkan surat penunjukan kepada Wakil Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi sebagai Pelaksana Tugas Bupati Nganjuk. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Negara Grahadi Surabaya, pada Selasa (11/5) malam yg juga dihadiri pejabat Pemkab Nganjuk serta jajaran forkopimda.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2151942/pemkab-nganjuk-keluarkan-surat-penundaan-pengangkatan-perangkat-desa

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *