oleh

Pemerintah masukkan cakupan vaksinasi dalam evaluasi level PPKM

Slot SimakNews.com – Pemerintah masukkan cakupan vaksinasi dalam evaluasi level PPKM,

Tangkapan layar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman & Investasi sekaligus Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan dalam Konferensi Pers PPKM, (13/9/2021). ANTARA/Youtube Kemenko Bidang Kemaritiman & Investasi RI. (ANTARA/Youtube Kemenko Bidang Kemaritiman & Investasi RI)

Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman & Investasi sekaligus Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan indikator cakupan vaksinasi akan dimasukkan dalam evaluasi penurunan level PPKM di wilayah Jawa & Bali.

Luhut, dalam konferensi perd daring yg dipantau di Jakarta, Senin, mengatakan keputusan tersebut merupakan salah satu proses transisi dalam fase Hidup Bersama COVID-19.

Luhut menjelaskan secara rinci jumlah cakupan vaksinasi supaya suatu daerah dapat turun level PPKM.

“Pertama, cakupan vaksinasi takaran 1 harus mencapai 50 persen & cakupan vaksinasi lansia harus mencapai 40 persen sebagai syarat tambahan untuk dapat turun dari level 3 ke level 2,” katanya.

Selanjutnya, cakupan vaksinasi takaran 1 harus mencapai 70 persen & cakupan vaksinasi lansia harus mencapai 60 persen sebagai syarat tambahan untuk dapat turun dari level 2 ke level 1.

Baca juga: Paparkan pelonggaran, Luhut: Bioskop boleh buka di kota PPKM level 2-3

“Untuk kota-kota yg saat ini berada pada level 2, akan diberikan waktu selama 2 pekan untuk dapat mengejar target pada poin pertama. Jika tidak dapat dicapai maka akan dinaikkan statusnya kembali ke level 3,” tegasnya.

Luhut mengatakan pencapaian target cakupan vaksinasi sangat penting mengingat vaksin sudah terbukti melindungi dari sakit parah yg membutuhkan perawatan rumah sakit atau kematian, khususnya untuk para lansia.

Target vaksinasi yg tinggi juga jadi salah satu kunci utama dalam fase Hidup Bersama COVID-19.

Tidak cuma itu, target cakupan vaksinasi juga perlu dikejar lantaran berdasarkan data Kementerian Kesehatan, saat ini ada 41 juta takaran vaksin di stok provinsi & kabupaten/kota yg belum disuntikkan.

“Hal ini tentu saja sangat disayangkan mengingat animo masyarakat sangat tinggi untuk vaksinasi,” katanya.

Baca juga: Luhut ungkap capaian penanganan Covid-19 & perkiraan kasus harian

Lebih lanjut, Luhut juga sudah meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo untuk dapat menggenjot vaksinasi COVID-19 untuk pegawai negeri sipil di pusat maupun daerah.

“Karena vaksinasi ini jadi penting salah satu yg akan kami lakukan juga nanti itu kami minta tadi Menteri PAN-RB untuk menciptakan target kinerja birokrasi itu untuk vaksinasi,” katanya.

Luhut menuturkan nantinya kepala dinas juga harus memiliki target vaksinasi di masing-masing instansi. Dengan begitu target untuk dapat turun level dapat tercapai.

“Jadi dengan begini kita semua punya tanggung jawab ramai-ramai, tidak ada yg merasa bahwa dia paling bertanggung jawab,” katanya.

Luhut mengatakan, sesuai arah Presiden Jokowi, pemerintah tidak akan mengakhiri PPKM hingga Covid-19 benar-benar terkendali.

“Presiden sudah berikan arahan, perintah kepada kami, kita tidak akan mengakhiri PPKM ini hingga betul-betul Covid-19 ini dapat terkendali. Salah satu alat kita yg paling penting dalam pengendalian ini adalah dengan PPKM ini,” mengatakan Luhut.

Baca juga: Luhut dukung pengembangan vaksin COVID-19 mRNA di Indonesia

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2390517/pemerintah-masukkan-cakupan-vaksinasi-dalam-evaluasi-level-ppkm

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *