oleh

Pemerintah diharapkan tingkatkan kewenangan MRP terkait Otsus Papua

Slot SimakNews.com – Pemerintah diharapkan tingkatkan kewenangan MRP terkait Otsus Papua,

Tangkapan layar saat Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Dorince Mehue penyampaikan paparan dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) di Jakarta, Senin (9/8/2021) (ANTARA/Putu Indah Savitri/pri.)

Jakarta (ANTARA) – Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Dorince Mehue berharap supaya pemerintah meningkatkan kewenangan lembaga MRP dalam mengawal implementasi revisi kedua dari Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) Papua.

“Kami berharap untuk di 20 tahun kedua ini, MRP didudukkan sesuai dengan tugas & wewenang untuk memproteksi, mengafirmasi, & memberdayakan otonomi khusus,” mengatakan Dorince dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) di Jakarta, Senin.

Peningkatan kewenangan MRP dinilai oleh Dorince dapat memaksimalkan pengawalan proses pemenuhan kebutuhan orang asli Papua (OAP) & kesejahteraan OAP ketika pemerintah mengimplementasikan UU Otsus Papua di Provinsi Papua & Provinsi Papua Barat.

Selain itu, Dorince juga mengatakan bahwa di dalam pasal-pasal UU Otsus Papua yg mengalami perubahan, MRP tidak terlibat dalam proses supervisi pelaksanaan Otsus Papua.

Baca juga: Kemendagri: Perlu peningkatan SDM untuk Otsus Papua
Baca juga: Sekda Kota Jayapura: UU Otsus Papua bantu penuhi hak masyarakat adat
Baca juga: Akademisi Uncen: Masyarakat adat adalah kawan strategis pemerintah

Terlebih, akan dibentuk badan spesifik yg bertanggung jawab langsung kepada presiden & dipimpin oleh wakil presiden, yaitu Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua (BKP3), dalam rangka mengawal & meningkatkan efektivitas pembangunan di Papua.

Bagi Dorince, kedua hal tersebut memunculkan pertanyaan terkait wewenang & posisi MRP dalam implementasi UU Otsus Papua. “Seperti apa posisi MRP nanti kalau ada badan spesifik ini?”

Padahal, menurut Dorince, lembaga MRP merupakan lembaga yg paling tepat untuk mengawal hak-hak dasar dari masyarakat adat asli Papua, sehingga pemberian kewenangan kepada MRP dapat mengakselerasi peningkatan kesejahteraan & pemenuhan hak-hak dari OAP.

Anggota MRP ini juga berpendapat, peningkatan kewenangan MRP dapat menjadikan lembaga tersebut sebagai jembatan untuk menghubungkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, & lembaga-lembaga lainnya dengan para OAP.

“Kami harap supaya prosedur ini dapat diatur, sehingga kami juga dapat mengerjakan kontrol & pengawasan,” tuturnya.

Pada tanggal 15 Juli 2021, DPR RI sudah menyetujui untuk mengesahkan perubahan kedua UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

Adapun tujuan dari UU Otsus Papua adalah mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan kepada HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan & kemajuan masyarakat Papua, dalam rangka kesetaraan & keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain.

Dorince mengharapkan supaya MRP dapat diberikan wewenang & fungsi yg memungkinkan lembaga tersebut untuk berperan lebih aktif dalam mewujudkan tujuan dari UU Otsus Papua.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2317358/pemerintah-diharapkan-tingkatkan-kewenangan-mrp-terkait-otsus-papua

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *