oleh

Partai Ummat soroti putusan MK kabulkan uji materi UU Pemilu

Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj.

Keputusan ini tidak masuk akal alias cacat nalar.Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Partai Ummat Agung Mozin menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi yg mengabulkan beberapa uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu kepada UUD NRI Tahun 1945.

Agung Mozin dalam rilisnya di Jakarta Sabtu, menyebutkan bahwa MK menyatakan partai politik (parpol) yg sudah lolos verifikasi 2019 & lolos atau memenuhi ketentuan parliamentary threshold (PT) pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi. Namun, tidak diverifikasi secara faktual.

Agung mengatakan bahwa partainya menghormati keputusan MK tersebut. Namun, keputusan yg dibuat MK haruslah berdasarkan prinsip kebenaran & keadilan.

Baca juga: Perludem: Putusan MK soal uji materi UU Pemilu tak kedepankan keadilan

“Penghapusan verifikasi faktual bagi parpol yg sudah lulus verifikasi pada Pemilu 2019 cacat, paling tidak karena dua alasan,” katanya.

Pertama, lanjut dia, bila verifikasi Pemilu 2019 yg dijadikan patokan tentu tidak masuk akal karena pemilihan biasa itu sudah selesai & tidak dapat dijadikan dasar untuk Pemilu 2024.

“Dalam jarak waktu 5 tahun apa pun dapat berubah, termasuk kondisi parpol yg sudah lulus verifikasi tadi. Jadi, demi kebenaran & keadilan serta taat asas dalam berpikir yg rasional, keputusan ini tidak masuk akal alias cacat nalar,” katanya.

Karena keputusan ini cacat, lanjut Agung, ada tiga hakim MK yg tidak setuju dengan keputusan tersebut alias mengerjakan dissenting opinion, yaitu Saldi Isra, Suhartoyo, & Enny Nurbaningsih.

“Kami sangat bersyukur masih ada hakim MK yg garis lurus,” ucapnya.

Baca juga: Keserentakan pemilu amanat UU & MK

Menurut hakim Saldi Isra, mengatakan Agung, verifikasi partai politik, baik administratif maupun faktual, sebagaimana dimaksud putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 merupakan bagian dari desain memperkuat sistem pemerintahan presidensial.

Dengan mengatakan lain, menurut dia, keputusan MK sekarang terkait dengan hal itu sudah melanggar putusan MK sebelumnya.

“Ini dua poin mengapa Partai Ummat harus menolak putusan MK. Menghormati tetapi menolak,” ujarnya.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2146082/partai-ummat-soroti-putusan-mk-kabulkan-uji-materi-uu-pemilu

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *