oleh

Partai Demokrat & kelompok KLB diminta mediasi sebelum sidang lanjut

Ketua Tim Pembela Demokrasi Bambang Widjojanto (dua kanan) selaku kuasa hukum Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) & Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, memberi keterangan kepada wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Selasa (4-5-2021). ANTARA/Genta Tenri Mawangi

Penggugat juga meminta majelis hakim melarang 12 politikus pengurus/penggerak KLB di Sibolangit mengpakai atribut Partai Demokrat.Jakarta (ANTARA) – Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meminta dua pengurus Partai Demokrat sebagai penggugat & 12 pengurus/penggerak kelompok kongres luar biasa (KLB) sebagai tergugat mediasi telebih dahulu sebelum persidangan berlanjut ke sesi berikutnya.

“Kami memberi kesempatan & sangat berharap terjadi perdamaian atau mediasi sesuai dengan ketentuan hukum acara. Kami harus memberi waktu perkara ini diselesaikan secara damai,” mengatakan Ketua Majelis Hakim PN Jakarta Pusat Saifudin Zuhri saat sidang perdana di Jakarta, Selasa.

Oleh karena itu, Saifudin bertanya kepada pihak penggugat & tergugat mengenai mediator atau penengah yg akan dipilih dalam mediasi itu.

Ketua Tim Pembela Demokrasi Bambang Widjojanto selaku kuasa hukum penggugat mengatakan bahwa pihaknya mempersilakan majelis hakim menunjuk mediator.

“Terima kasih Majelis, sesuai dengan prosedur memang harus ada prosedur mediasi walaupun sebetulnya kami sudah berketetapan hati (bahwa tidak ada solusi damai, red.),” mengatakan Bambang, yg mewakili para penggugat, yaitu Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) & Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya.

Baca juga: Partai Demokrat ajukan gugatan baru kepada kelompok KLB ke PN Jakpus

Ia melanjutkan, “Kami menyerahkan ke majelis hakim karena kami tidak punya mediator.”

Kuasa hukum dari 12 politikus KLB sebagai tergugat pun sepakat menyerahkan penunjukan mediator kepada majelis hakim.

“Begini, untuk selanjutnya, kami akan menunjuk hakim mediator karena para pihak tidak menunjuk mediator di luar pengadilan. Kami menunjuk Ibu Bernadette Samosir. Setelah sidang ini, silakan koordinasi dengan panitera untuk menentukan waktunya kapan bersama-sama mediator untuk pertemuan pelaksanaan mediasi atau perdamaian,” mengatakan Saifudin Zuhri.

Sidang akan kembali dilanjutkan, mengatakan dia, setelah majelis hakim menerima laporan hasil mediasi dari hakim penengah/mediator.

“Sidang ditunda menunggu hakim mediator. Sidang selesai & ditutup,” mengatakan Saifudin.

Tim Pembela Demokrasi yg jadi kuasa hukum AHY & Teuku Riefky menggugat 12 politikus pengurus/penggerak KLB di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara ke PN Jakarta Pusat pada tanggal 13 April 2021.

Bambang Widjojanto selaku ketua regu kuasa hukum penggugat mengatakan bahwa gugatan perbuatan melawan hukum itu merupakan pembaruan atas gugatan serupa yg sebelumnya pernah diajukan oleh Partai Demokrat.

“Ada penambahan jumlah tergugat karena para pelakunya bertambah,” mengatakan Bambang.

Baca juga: Partai Demokrat cabut gugatan ke KLB, hakim langsung beri ketetapan

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat mencatat ada 12 orang yg masuk daftar tergugat, di antaranya Muhammad Rahmad, Yus Sudarso, Syofwatillah Mohzaib, Max Sopacua, Achmad Yahya, Darmizal, Marzuki Alie, Tri Julianto, Supandi R. Sugondo, Boyke Novrizon, Jhoni Allen Marbun, & Aswin Ali Nasution.

Dalam gugatan dengan perkara 236/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst, dua pengurus Partai Demokrat meminta kepada majelis hakim, antara lain menyatakan & menetapkan para tergugat tidak memiliki dasar hukum (legal standing) untuk melaksanakan aktivitas apa pun dengan mengatasnamakan Partai Demokrat.

Penggugat juga meminta majelis hakim melarang 12 politikus itu mengpakai atribut Partai Demokrat.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2137938/partai-demokrat-dan-kelompok-klb-diminta-mediasi-sebelum-sidang-lanjut

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *