oleh

Partai Demokrat ingatkan kubu KLB Indonesia negara hukum

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra (kedua kiri) bersama kuasa hukum DPP Partai Demokrat Bambang Widjojanto (tengah) surat gugatan saat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat di Jakarta, Jumat (12/3/2021). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/nz (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)

Jakarta (ANTARA) – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat mengingatkan sejumlah politisi pengurus partai versi kongres luar biasa (KLB) di Sibolangit bahwa Indonesia adalah negara hukum.

beincash

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan berbagai macam pernyataan yg dihinggakan oleh pengurus Demokrat versi KLB, misalnya terkait masalah demisioner & penertiban internal partai, juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

“Jadi, mana dapat ketum (ketua umum) abal-abal, hasil KLB ilegal & melanggar hukum, dapat menciptakan keputusan yg sah, apalagi mau mendemisionerkan kami,” mengatakan Herzaky menanggapi pernyataan pengurus pusat tandingan pimpinan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, melalui pesan tertulis di Jakarta, Selasa.

“Rahmad & gerombolan Moeldoko ini hidup di Indonesia yg merupakan negara hukum, atau tinggal di hutan rimba?” Kata Herzaky.

Baca juga: Pengurus Demokrat laporkan dugaan maladministrasi ke Ombudsman

Tidak cuma itu, DPP Partai Demokrat juga keberatan dengan pernyataan Moeldoko, yg dihinggakan oleh juru bicara pengurus tandingan Muhammad Rahmad, Senin (29/3).

“Jadi, mereka yg jelas-jelas tidak tertib & melanggar aturan, terus mau menertibkan kami?” mengatakan Herzaky mempertanyakan pernyataan Rahmad.

Juru bicara Partai Demokrat versi kongres luar biasa (KLB), Muhammad Rahmad melalui pesan tertulisnya di Jakarta, Senin, mengatakan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko segera menertibkan internal partai & ia juga mengimbau kepada kader partai di daerah supaya tetap bersatu.

Rahmad lanjut menerangkan pernyataan & keputusan AHY tidak lagi berpengaruh pada internal partai. Pasalnya, AHY sudah dinyatakan demisioner sebagai ketua biasa & posisi itu diisi oleh Moeldoko, mengatakan Rahmad.

Moeldoko, yg menerima penetapan dirinya sebagai ketua tandingan Demokrat, saat ini masih aktif menjabat sebagai kepala staf kepresidenan.

Baca juga: Partai Demokrat tunggu sikap Kemenkumham soal penyerahan dokumen KLB

Partai Demokrat & pengurus partai tandingan pimpinan Moeldoko dalam beberapa pekan terakhir kerap beradu argumentasi, utamanya terkait upaya kubu Sibolangit mendapatkan legitimasi sebagai pengurus Demokrat yg sah.

Pengurus Demokrat Sibolangit sudah menyerahkan dokumen seperti daftar pengurus yg baru & perubahan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) ke Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia untuk mendapat pengesahan.

Namun, Kemenkumham, khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Umum (AHU) belum memberi keterangan lebih lanjut mengenai status dokumen yg diserahkan oleh para penyelenggara KLB.

Sejauh ini, Kemenkumham & Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih mencatat AHY & jajarannya sebagai ketua biasa serta pengurus resmi Partai Demokrat.

Baca juga: Moeldoko: Keputusan jadi ketum untuk selamatkan Demokrat & bangsa

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2072582/partai-demokrat-ingatkan-kubu-klb-indonesia-negara-hukum

ligafox

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *