oleh

Parapat banjir bandang, anggota DPR minta Menteri LHK evaluasi izin

Anggota DPR RI Junimart Girsang. ANTARA FOTO/M. Agung Rajasa/aww/aa.

Pemerintah perlu mengevaluasi izin pinjam pakai hutan demi menelusuri kalau ada pembalakan liar.Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang meminta Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya segera mengevaluasi izin pinjam pakai hutan setelah kawasan wisata Parapat, Simalungun, Sumatera Utara, banjir bandang.

Junimart memandang perlu Pemerintah mengevaluasi izin pinjam pakai hutan demi menelusuri kalau ada pembalakan liar (illegal logging) di kawasan tersebut.

“Ini sangat urgen sehingga Menteri LHK harus segera turun ke lapangan mengerjakan penumpasan aksi illegal logging yg terjadi di sana, serta mengerjakan evaluasi kepada semua izin pinjam pakai hutan kepada para pengusaha,” mengatakan Junimart melalui keterangan tertulisnya yg diterima ANTARA di Jakarta, Jumat.

Banjir menerjang areal wisata Parapat & Desa Sibaganding, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kamis (13/5), sehingga beberapa rumah rusak & akses transportasi sempat terputus karena terendam campuran air & lumpur.

Daerah itu kena banjir pada hari Kamis sekitar pukul 15.30 WIB setelah hujan deras.

Material banjir berupa air bercampur lumpur, kayu, & batu turun dari Bukit Bangun Dolok di Parapat, kemudian merendam Jalan Sisingamangaraja & Jalan Anggarajim.

Baca juga: Dedi Mulyadi: Area hutan tidak boleh dialihfungsikan jadi pemukiman

Menurut Junimart, penggundulan hutan kemungkinan merupakan salah satu penyebab terjadinya banjir bandang di Parapat.

“Saya khawatir bencana yg sama akan melanda kabupaten & kecamatan lainnya pun akan menyusul karena penggundulan-penggundulan hutan secara sistemik terstruktur,” mengatakan Junimart menerangkan.

Oleh karena itu, Junimart mendesak Bupati Simalungun & Gubernur Sumatera Utara untuk menelusuri sebab banjir bandang & membenahi sumber utama insiden tersebut.

Ia juga meminta pemerintah pusat bersama pemerintah daerah merehabilitasi & menormalisasi kawasan wisata Parapat serta lingkungan yg terdampak akibat banjir bandang.

“Kepada Bupati Simalungun & Gubernur Sumatera Utara harus sesegera mungkin membenahi sumber utama longsor & banjir bandang ini. Begitu juga kepada lingkungan masyarakatnya supaya wisata Parapat tidak terlalu lama terganggu serta wisatawan nyaman untuk berekreasi,” mengatakan Junimart menambahkan.

Sejauh ini, Menteri LHK Siti Nurbaya belum dapat diminta tanggapannya soal evaluasi izin pinjam pakai hutan.

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi & Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga juga belum dapat dihubungi untuk diminta tanggapannya mengenai banjir bandang di Parapat.

Baca juga: Rehabilitasi hutan & lahan bagian hulu atas banjir Luwu Utara

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2155842/parapat-banjir-bandang-anggota-dpr-minta-menteri-lhk-evaluasi-izin

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *