oleh

Pansus Papua menginginkan revisi UU Otsus tidak terbatas dua pasal

Slot SimakNews.com – Pansus Papua menginginkan revisi UU Otsus tidak terbatas dua pasal,

Arsip-Pimpinan lembaga kultur Papua Barat menyerahkan aspirasi masyarakat adat tentang Otsus Papua kepada Ketua Pansus DPR RI Komarudin Watubun, di Jakarta, Rabu (2/6/2021). (ANTARA/Hans Arnold Kapisa)

Apakah cuma dua pasal (Pasal 34 & Pasal 76) ini harga mati atau kita buka ruangJakarta (ANTARA) – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua DPR RI Komarudin Watubun mengatakan sebaiknya revisi UU Otsus Papua tidak cuma terbatas pada dua pasal, yaitu Pasal 34 tentang Dana Otsus & Pasal 76 tentang Pemekaran.

“Teman-teman tadi ada banyak usulan terkait perkembangan yg terjadi, menuntut (revisi) tidak cuma dua pasal saja,” mengatakan Komarudin dalam rapat pansus, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Dia menilai Pemerintah khususnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus menyampaikan pandangannya terkait hal tersebut. Menurut dia, apakah yg diharapkan Pemerintah cuma merevisi dua pasal tersebut atau dapat membuka ruang.

“Apakah cuma dua pasal (Pasal 34 & Pasal 76) ini harga mati atau kita buka ruang,” ujarnya lagi.

Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, pada prinsipnya revisi UU Otsus harus mempercepat tujuan otsus, yaitu kesejahteraan, sehingga dalam Daftar Inventarisir Masalah (DIM) fraksi-fraksi akan dibicarakan dalam semangat kekeluargaan.

Dalam raker tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pokok revisi UU Otsus Papua cuma pada dua pasal, yaitu Pasal 34 & Pasal 76. Menurut dia, terkait Pasal 34 mengenai Dana Otsus akan dilanjutkan & besarannya ditambah dari 2 persen jadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional.

“Namun perlu diatur lebih rinci terkait tata kelola dana tersebut. Lalu terkait Pasal 76 mengenai Pemekaran, memberikan ruang kepada pemerintah pusat dengan mendengarkan aspirasi dari otoritas di Papua, seperti MRP, DPRP, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota & semua stakeholder, karena memang ada permasalahan & aspirasi untuk pemekaran di Papua,” ujarnya lagi.

Tito mengatakan, pemerintah tidak menutup kemungkinan dibuka pasal-pasal lain untuk dilakukan revisi selama bertujuan untuk percepatan pembangunan di Papua.

Namun, dia menegaskan bahwa pasal-pasal dalam UU Otsus Papua yg terkait politik & pemerintahan jangan direvisi, karena dikhawatirkan pembahasannya berlarut-larut.

“Ini yg perlu kebijakan dari pansus supaya kita dapat menyelesaikan revisi ini tepat pada waktunya sebelum berakhirnya dana otsus pada 1 November 2021,” katanya lagi.
Baca juga: Komnas HAM: revisi UU Otsus harus jamin rakyat dapatkan kesejahteraan
Baca juga: Pansus DPR: Pemerintah ajukan penambahan DAU revisi UU Otsus Papua

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2217150/pansus-papua-menginginkan-revisi-uu-otsus-tidak-terbatas-dua-pasal

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *