oleh

PABPDSI Sulawesi Barat tolak draf RUU tentang Desa

Slot SimakNews.com – PABPDSI Sulawesi Barat tolak draf RUU tentang Desa,

Ketua Persatuan Badan Permusyawaratan Desa Se Indonesia (PABPDSI) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Mustaming, di Mamuju, Rabu, (16/8/2021). ANTARA/M Faisal Hanapi

PABPDSI di seluruh Indonesia menolak revisi UU Desa tersebutMamuju (ANTARA) – Persatuan Badan Permusyawaratan Desa Se Indonesia (PABPDSI) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menolak draf revisi Undang-Undang (UU) nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

“RUU tentang Desa kami tolak karena berpotensi menghilangkan integritas & transparansi pengelolaan anggaran yg ada di desa,” mengatakan Ketua PABPDSI Sulbar, Mustaming, di Mamuju, Rabu.

Ia mengatakan, seluruh seluruh pengurus & regu formatur PABPDSI Sulbar sudah mengatakan menolak draf revisi UU tersebut untuk disahkan pemerintah.

“PABPDSI di seluruh Indonesia menolak revisi UU Desa tersebut & pengurus PABPDSI pusat juga dipimpin Ketua biasa Fery Radiansya ST & Sekjen Ibnu Kasti MPd sudah melayangkan pernyataan menolak kepada pemerintah pusat,” katanya.

Baca juga: Taufik: Revisi UU Desa akomodasi perangkat desa

Menurut dia, revisi UU desa tersebut akan menghilangkan demokrasi di desa karena akan memperlemah kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislatif di desa.

“Selain menghilangkan fungsi supervisi di desa juga juga akan ditiadakan tunjangan BPD, sehingga kami tolak,” katanya.

Ia meminta, kepada Komisi 1 DPD RI untuk segera mengadakan rapat dengar pendapat terkait revisi UU Desa tersebut supaya tercipta rasa berkeadilan bagi seluruh pemangku kepentingan di pemerintahan desa termasuk bagi BPD di seluruh Indonesia.

Mustamin yg juga Deklarator PABPDSI Sulbar meminta kepada pemerintah pusat & DPR untuk menolak usulan revisi UU Desa yg terdiri dari 36 halaman tersebut.

Baca juga: Mendes tegaskan program gotong royong cegah radikalisme

“Sumber naskah draf revisi tersebut juga belum diketahui dari mana asalnya & siapa pembuatnya & sudah viral di media sosial di desa & otonomi desa, namun kami akan tolak karena tidak berpihak kepada kepentingan umum,” katanya.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2215726/pabpdsi-sulawesi-barat-tolak-draf-ruu-tentang-desa

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *