oleh

Ombudsman Sumbar nilai kekosongan vaksin dapat ganggu pelayanan publik

Slot SimakNews.com – Ombudsman Sumbar nilai kekosongan vaksin dapat ganggu pelayanan publik,

Petugas bersiap menyuntikan vaksin COVID-19 kepada warga saat vaksinasi massal pedagang & warga di Pasar Lubuk Buaya, Padang, Sumatera Barat. ANTARA/Iggoy El Fitra

……kondisinya saat ini, terjadi kekosongan ketersediaan vaksinPadang (ANTARA) – Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menilai kekosongan logistik vaksin COVID-19 di Sumbar dapat mengganggu pelayanan publik di daerah ini.

“Masyarakat yg mengakses pelayanan publik, disyaratkan sudah divaksin. Namun kondisinya saat ini, terjadi kekosongan ketersediaan vaksin,” mengatakan Kepala Ombudsman Perwakilan Sumbar Yefri Heriani, di Padang, Senin.

Menurut dia, sesuai Pasal 13 A ayat 4 disebutkan setiap orang yg sudah ditetapkan sebagai target penerima Vaksin COVID-19 yg tidak mengikuti vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan dan/atau denda.

“Pasal ini yg dipakai oleh penyelenggara pelayanan publik menghubungkan pemberian layanan publik dengan vaksinasi, pelaksanaannya berpotensi maladministrasi, karena tidak semua orang yg sudah ditetapkan dapat menerima vaksin, karena kondisi yg berbeda-beda,” ujar Yefri.

Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Sumbar Yunesa Rahman menyampaikan sebaiknya vaksinasi dilakukan pada layanan kesehatan saja, bukan di tempat yg malah berpotensi penyebaran COVID-19 atau sekadar petantang-petenteng pejabat di lensa kamera humas.

Ia berpendapat pemerintah daerah, tidak serta-merta melepaskan kegiatan vaksinasi masal ke lembaga/badan usaha yg dimandatkan perpres tersebut.

“Butuh perencanaan komprehensif, ketersediaan fasilitas kesehatan, logistik kesehatan, tenaga kesehatan & sebagainya harus dipikirkan secara matang, sehingga pelaksanaan vaksinasi tidak merugikan masyarakat yg mengakses layanan publik lainnya,” katanya.

Ombudsman juga mengimbau masyarakat untuk dapat menyampaikan keluhan atau pengaduan terkait penyimpangan pelayanan publik yg menghubungkan dengan vaksinasi,

Masyarakat dapat menyampaikan melalui berbagai saluran pengaduan baik melalui telepon & pesan whatsapp di nomor 08119553737, atau melalui email [email protected]

Sebelumnya, Gubernur Sumbar Mahyeldi meminta dukungan tambahan 800 ribu takaran vaksin kepada pemerintah pusat dalam rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara virtual.

“Sumbar sudah mengusulkan tambahan vaksin sebanyak 800 ribu dosis. Sekarang sudah dipenuhi 30,7 ribu dosis. Kami berharap dukungan untuk sisa kebutuhan vaksin di Sumbar,” katanya pula.

Gubernur mengatakan antusiasme masyarakat untuk divaksin sudah meningkat signifikan, sementara ketersediaan vaksin sudah menipis bahkan sebelumnya sempat kosong.

“Karena itu dibutuhkan dukungan dari pemerintah pusat untuk menambah ketersediaan vaksin di Sumbar supaya herd immunity dapat tercapai,” mengatakan dia pula.
Baca juga: Ombudsman: Pelayanan publik harus adil bagi semua warga negara
Baca juga: Ombudsman Sumbar terima dua pengaduan layanan publik bagi disabilitas

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2290094/ombudsman-sumbar-nilai-kekosongan-vaksin-dapat-ganggu-pelayanan-publik

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *