oleh

Ombudsman nilai seleksi ulang Kabiro Humas Kepri pemborosan anggaran

Slot SimakNews.com – Ombudsman nilai seleksi ulang Kabiro Humas Kepri pemborosan anggaran,

Resepsionis Kantor Pemprov Kepri di Pulau Dompak, Tanjungpinang. ANTARA/Nikolas Panama

Kalau dari aspek anggaran, termasuk pemborosan anggaranTanjungpinang (ANTARA) – Ombudsman Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) berpendapat seleksi ulang terbuka atau “open bidding” kepada calon Kepala Biro Humas & Protokol Kepri termasuk pemborosan anggaran.

“Kalau dari aspek anggaran, termasuk pemborosan anggaran, tetapi ‘kan tidak cuma satu OPD yg diseleksi,” mengatakan Kepala Ombudsman Perwakilan Kepri Lagat Parroha Patar Siadari, di Tanjungpinang, Kamis.

Lagat mengatakan hasil “open bidding” kepada 16 organisasi perangkat daerah (OPD) Kepri pada tahun 2020, dapat dimaklumi tidak dilanjutkan secara keseluruhan oleh Isdianto yg saat itu menjabat sebagai Gubernur.

Ia menduga Isdianto mendapat masukan atau saran dari berbagai pihak terkait calon kepala OPD, sehingga ada yg dilantik, & juga ada yg tidak dilantik hingga jabatan gubernur beralih kepada Ansar Ahmad.

Isdianto maupun Ansar pasti memiliki ekspektasi kepada kepala OPD, hasil “open bidding”. Ekspektasi itu berhubungan dengan kemampuan kepala OPD yg terpilih harus sanggup mempercepat merealisasikan visi & misinya.

“Mungkin saja kalau dipaksa dilantik menimbulkan masalah,” ujarnya pula.

Ia juga mengingatkan Gubernur Kepri bahwa ekspektasi itu berhubungan profesionalisme, loyalitas, integritas, & kemampuan, bukan karena pertimbangan politis.

“Ada potensi mengganggu pelayanan publik, tetapi saya belum melihat itu,” ujarnya lagi.

Menurut dia, pembatalan kepada hasil seleksi Kabiro Humas & Protokol Kepri tahun 2020 tidak perlu dilaksanakan oleh Gubernur Ansar Ahmad, karena sejak awal tidak ditetapkan oleh gubernur sebelumnya.

“Kalau sudah ada surat keputusan gubernur, baru perlu dibatalkan sebelum membuka seleksi terbuka kali ini,” mengatakan dia.

“Open bidding” Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama untuk enam OPD pada 19 Agustus 2021 menyisakan pertanyaan kritis. Hal itu disebabkan satu dari enam OPD yg diseleksi yakni Biro Humas & Protokol Kepri, yg tahun 2020 sudah diseleksi oleh pansel sehingga membuahkan tiga nama calon kepala OPD, yakni Junadi, Iskandar Zulkarnain, & Zulkifli.

Saat ini, Junaidi menjabat sebagai Kadis Perhubungan Kepri, Zulkifli sebagai Sekretaris Dinas Pariwisata Kepri, sedangkan Iskandar Zulkarnain sebagai Kabid Publikasi Dinas Kominfo Kepri.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD Kepri Bobby Jayanto berpendapat hasil “open bidding” kepala OPD yg dilaksanakan tahun 2020, semestinya dilaksanakan, meski gubernur sudah berganti.

Ia mengatakan, pelaksanaan seleksi terbuka calon kepala pada 16 OPD tidak cuma menguras energi peserta, melainkan juga pemerintah, sehingga hasil penyeleksian semestinya dilaksanakan secara menyeluruh.

“Yang rugi itu bukan cuma peserta, tetapi juga pemerintah karena ada anggaran daerah yg diperpakai selama proses penyeleksian,” ujarnya lagi.

Bobby mengaku belum mengetahui secara mendalam proses penyeleksian kepala OPD tahun 2020 tersebut, sehingga tidak dapat berkomentar banyak.

“Saya harus pelajari lebih mendalam, apakah penyeleksian ulang kepada OPD tertentu melanggar ketentuan atau tidak,” mengatakan dia pula.
Baca juga: Bahtiar minta kepala OPD Kepri mundur kalau tak sanggup tangani COVID-19
Baca juga: Plt Gubernur Kepri merasa kurang dihargai Kepala OPD

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2353594/ombudsman-nilai-seleksi-ulang-kabiro-humas-kepri-pemborosan-anggaran

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *