oleh

NU minta polemik salat Id dihentikan & patuhi pemerintah

Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, KH Ahmad Ishomuddin. (Foto Antara/ Victorianus Sat Pranyoto) (antara)

Jakarta (ANTARA) – Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ahmad Ishomuddin meminta seluruh pihak menyudahi polemik shalat Id & warga mematuhi ketentuan pemerintah. KH Ahmad Ishomuddin, dalam rilis diterima di Jakarta, Selasa, mengatakan shalat Id merupakan ibadah sunah muakad di dalam hukum Islam. “Jadi bukan sesuatu yg wajib. Kemudian, yg pelaksanaannya itu biasanya di masjid atau di tanah lapang,” mengatakan dia. Selain di masjid atau tanah lapang, lanjut Ishomuddin pelaksanaan shalat Id tersebut juga boleh dilakukan di rumah-rumah. “Nah kalau dilakukan secara jemaah, itu memang merupakan kesepakatan. Tetapi kalau dikerjakan sendirian di rumah, menurut mazhab Imam Syafi’i itu juga sah,” mengatakan dia. Menurut dia, karena bersifat tidak diwajibkan secara hukum Islam, maka setiap orang harus mematuhi ketentuan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag).
Baca juga: Masjid Agung Palembang batasi jamaah Shalat Id 3.000 orang
Baca juga: Pemkab Cianjur tetap izinkan warga gelar shalat Id
Baca juga: Presiden apresiasi dukungan MUI & ormas Islam dalam cegah COVID-19
Menurut Ishomuddin di masa pandemi ini sebaiknya masyarakat shalat Idul Fitri di rumah untuk menjaga kesehatan, supaya tidak terinfeksi COVID-19. “Jadi artinya masyarakat Indonesia wajib mematuhi imbauan Pemerintah Republik Indonesia. Karena itu merupakan ikhtiar, upaya, & kerja sama untuk mengakhiri pandemi yg berdampak luas pada segala sektor kehidupan masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah sektor ekonomi,” ucapnya. Ishomuddin mengatakan kalau masyarakat tidak patuh kepada pemerintah, maka pandemi ini tidak akan segera berakhir. Untuk jemaah di zona merah, mengatakan dia, sebaiknya salat dikerjakan di rumah. “Kalau ada di zona kuning, kalau mau mengerjakannya harus betul-betul melaksanakan secara ketat protokol kesehatan,” katanya. Dia mengingatkan pelaksanaan harus dibarengi dengan protokol kesehatan yg ketat karena banyak masyarakat yg kena COVID-19 akibat tidak jujur. “Nah hal inilah, ketika dia menularkan ke orang lain itu merupakan kejahatan. Dan menurut pandangan agama merupakan sebuah dosa,” mengatakan Ishomuddin. Terkait masih adanya polemik di wilayah zona merah, Ishomuddin mengatakan supaya warga harus mematuhi ketentuan pemerintah. “Masyarakat tidak perlu berpolemik,” mengatakan dia. Di sisi lain, Ishomuddin juga meminta aparatur pemerintah khususnya Satgas COVID-19 di daerah masing-masing untuk tidak bosan memberikan pemahaman kepada masyarakat. “Termasuk semua para tokoh agama harus memiliki pencerahan bahwa COVID-19 ini bukan cuma di Indonesia, tetapi di semua negara. Dan apabila masyarakat tidak disiplin, kita akan terlalu lama di keadaan pandemi,” mengatakan dia. Hal itu katanya tentunya akan merugikan masyarakat. Masyarakat yg tidak percaya COVID-19 akan menimbulkan ancamannya nyawa, padahal nyawa harus dilindungi dalam semua ajaran agama. Ishomuddin mengatakan perlunya komunikasi intensif terus dilakukan dari sisi pemerintah supaya tidak jadi polemik berkepanjangan. Termasuk, memberikan tindakan tegas kepada warga yg melanggar protokol kesehatan. “Pemerintah harus berani meyakinkan & bertindak tegas kepada semua orang yg mengerjakan pelanggaran. Memberikan penjelasan yg terus menerus, tanpa bosan. Karena memang masih ada masyarakat yg tidak percaya,” ujarnya.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2150122/nu-minta-polemik-salat-id-dihentikan-dan-patuhi-pemerintah

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *