oleh

NasDem sebut RUU PKS perlu diprioritaskan

Slot SimakNews.com – NasDem sebut RUU PKS perlu diprioritaskan,

Tangkapan layar draft Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dalam rapat pleno Baleg DPR RI, di Jakarta, Senin (30/8/2021). ANTARA/Fauzi Lamboka

Setiap tahun kekerasan seksual cenderung mengalami peningkatanJakarta (ANTARA) – Ketua Bidang Hubungan Legislatif DPP Partai NasDem Atang Irawan mengatakan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) perlu jadi prioritas bagi parlemen, karena setiap tahun kekerasan seksual cenderung mengalami peningkatan.

“Bahkan, tak cuma terjadi pada perempuan dewasa, melainkan juga kepada anak perempuan & laki-laki,” mengatakan Atang dalam siaran persnya, di Jakarta, Senin.

Namun sayangnya, lanjut dia, darurat kekerasan seksual tidak dipahami sebagai sesuatu yg mendesak yg harus segera diprioritaskan.

“Padahal, Presiden Jokowi sejak tahun 2016 sudah menyatakan bahwa kejahatan seksual yg marak terjadi akhir-akhir ini sebagai bentuk kejahatan berat yg harus ditangani secara serius,” ujarnya

Politisi yg meraih gelar doktor ilmu hukum dari Universitas Padjajaran ini mempersoalkan RUU PKS yg tidak disebutkan oleh Ketua DPR Puan Maharani dalam Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2024 beberapa waktu lalu.

Menurut Atang, problem utama dalam politik legislasi adalah kebijakan-kebijakan politik dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional) acapkali tidak ditempatkan dalam semangat tujuan bernegara.

Atang memandang semestinya dalam Prolegnas memerhatikan prioritas tujuan bernegara, yaitu melindungi segenap bangsa & seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, & mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dengan demikian, tidak cuma sering memprioritaskan demi kepentingan pemerintah, ekonomi, & politik yg nyaris sering meninggalkan RUU yg berakibat langsung kepada kepentingan rakyat.

Jika tidak ada prioritas tahunan & klasifikasi RUU dalam setiap Prolegnas yg didasarkan pada semangat tujuan bernegara, mengatakan Atang, maka nyaris RUU yg populis akan sering tersingkir setiap tahunnya.

“Apalagi politik legislasi tidak dapat terhindar dari kepentingan pragmatisme politik yg dapat saja meninggalkan kepentingan-kepentingan rakyat,” mengatakan lelaki kelahiran Wonosobo, 10 Juli 1975 ini pula.

Dia menilai, sangatlah mengenaskan mengingat RUU PKS yg diinisiasi sejak tahun 2016 hingga saat ini belum memperoleh kepastian, bahkan sempat keluar dari Prolegnas 2020 yg kemudian ditetapkan kembali dalam Prolegnas 2021.

“Begitu lamanya pembahasan hingga entah hingga kapan. Apakah darurat kekerasan seksual yg sering bertambah setiap tahun tidak dapat menyentuh moralitas kebangsaan, bahkan tidak dianggap urgen dalam politik legislasi,” mengatakan Atang mempertanyakan.

Dengan berbagai macam alasan, ujar dia lagi, dalam orkestrasi politik legislasi sering dijadikan sebagai bahan mujarab untuk tidak mengesahkan RUU PKS, dari mulai terminologi, disparitas socio-culture. Bahkan, alasan menunggu RUU KUHP ditetapkan kerap jadi senjata pamungkas hingga pada sudut pandang ideologi.

Padahal, menurut Atang, ideologi merupakan dasar pedoman untuk mencapai cita-cita & tujuan negara, sangat jelas bahwa tujuan bernegara Indonesia salah satu yg pokok adalah memberikan proteksi kepada rakyat.

Dalam sila kedua Pancasila menegaskan ‘kemanusiaan yg adil & beradab’’, sebagai fondasi meletakkan derajat kemanusiaan & memanusiakan manusia.

Dia menambahkan, KUHP & peraturan perundang-undangan lainnya seperti UU Perlindungan Anak, UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang belum dapat menjangkau proteksi kepada korban & saksi.

“Karena ketiga UU tersebut cuma sebatas mengatur korban kekerasan dalam rumah tangga, anak, & perdagangan manusia. Sedangkan aspek proteksi korban & termasuk upaya rehabilitasi korban sama sekali tak tersentuh,” katanya pula.
Baca juga: Anggota DPR: Korban kekerasan seksual bukan cuma perempuan & anak
Baca juga: Tim Baleg DPR paparkan draft RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2360870/nasdem-sebut-ruu-pks-perlu-diprioritaskan

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *