oleh

NasDem sebut penggugat jabatan ex-officio BP Batam tidak hargai Jokowi

Politisi Partai NasDem Willy Aditya. (ANTARA/Naim)

Buat saya ini absurd & anehJakarta (ANTARA) – Politisi Partai NasDem Willy Aditya menyebutkan, penggugat jabatan ex-officio Wali Kota Batam selaku Kepala BP Batam tidak menghargai Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Ya, gimana tidak, belum lagi dua tahun berjalan, sudah digugat sedemikian rupa. Padahal ini terobosan dari Pak Jokowi di kawasan Batam,” mengatakan Willy dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu. Willy melanjutkan, upaya penyatuan kepentingan ini sudah berlangsung lama & penuh lika-liku. Ketika Jokowi sanggup mengerjakannya, malah digugat & disebut macam-macam. Sikap itu, mengatakan dia, merupakan sikap yg tidak patut & kental sekali kepentingan politik ketimbang alasan-alasan yg berdasar. Alasannya, menurut anggota Komisi XI DPR RI ini cukup banyak. Pertama, penyatuan ini belum genap dua tahun. Kedua, pandemi COVID-19 turut mempengaruhi kinerja BP Batam. “Bagaimana mungkin penyatuan jabatan yg belum genap berusia dua tahun & selama satu tahun ini Indonesia bergelut dengan pandemi, digugat & disebut belum memiliki akibat apa-apa. Bagi saya ini nggak pakai sense,” ujarnya lagi. Ketiga, penyatuan jabatan ini adalah transisi menuju terbentuknya Kawasan Perdagangan Bebas & Pelabuhan Bebas (KPBPB) pada 2024 nanti yg melibatkan Batam, Bintan, & Karimun. Pemerintah melalui PP No. 41 Tahun 2021 sudah menetapkannya. Karena itu, tidak berdasar kalau ada usulan supaya jabatan ex-officio Wali Kota Batam ini dicabut. “Apa kalau dicabut langsung selesai juga persoalan. Kan tidak. Lebih ruwet, iya,” katanya lagi. Keempat, Willy melanjutkan, kalau pun disebut belum ada aturan turunan menuju penggabungan ketiga kawasan KPBPB, maka solusinya bukan pencabutan jabatan ex-officio. Sebab penyatuan adalah satu hal, & aturan turunan adalah hal lain. “Ongkoh harap cepat proses integrasi kawasan BBK, tetapi BP Batamnya tidak disupport. Jika harap cepat kan mestinya BP Batamnya disupport lewat evaluasi & masukan, bukan malah meributkan jabatan ex-officio,” ujar Willy. Kelima, akibat COVID-19, ekonomi di Kepri mengalami perlambatan. Bagi Willy, solusinya bukanlah mencabut jabatan ex-officio. “Hal semacam itu adalah bentuk kesalahan berpikir. Ketimbang mengusulkan dicabutnya jabatan ex-officio, akan lebih bagus kalau kinerja BP Batam didukung sesuai peran masing-masing,” ujarnya pula. Keenam, penyatuan dualisme kepentingan di Batam adalah perjuangan panjang. Karena itu, jangan korbankan hasil perjuangan panjang ini dengan cara berpikir yg picik & simplistis seolah-olah kalau dicabut maka akan selesai persoalan yg ada. Ketujuh, DPRD adalah bagian dari pemerintahan daerah yg selevel, sehingga jadi aneh ketika DPRD Kepri meributkan urusan yg terkait Pemkot Batam & jadi kewenangan pemerintah pusat. “Buat saya ini absurd & aneh,” mengatakan Willy Aditya.
Baca juga: BKPM siap bantu Batam selesaikan masalah lahan
Baca juga: BP Batam bentuk regu spesifik layani investasi

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2153022/nasdem-sebut-penggugat-jabatan-ex-officio-bp-batam-tidak-hargai-jokowi

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *