oleh

MUI usulkan pemerintah longgarkan PPKM & perketat Prokes

Slot SimakNews.com

MUI usulkan pemerintah longgarkan PPKM & perketat Prokes

,

Ketua Umum MUI KH. Miftachul Ahyar, saat menghadiri undangan dialog virtual Menko Polhukam Mahfud MD, Selasa (27/7/2021) malam. ANTARA/HO-Humas Kemenko Polhukam/am.

Jakarta (ANTARA) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) minta pemerintah supaya melonggarkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan catatan semakin memperketat protokol kesehatan. Hal ini diungkapkan Ketua Umum MUI KH. Miftachul Akhyar, saat menghadiri undangan dialog virtual Menko Polhukam Mahfud MD, Selasa Malam (27/7). “Perlu ada pengamatan, penetapan PPKM ini tidak ‘gebyah uyah’. Misalnya ada salah satu daerah di satu kabupaten yg betul-betul aman, masih zona hijau sehingga penerapan PPKM ini tentu ada perbedaan,” ujar Ketua Umum MUI KH. Miftachul Akhyar dalam siaran persnya, di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Menkopolhukam dengar saran kelompok agama terkait penanganan COVID-19
Menurut dia, kalau penerapan PPKM “tidak gebyah uyah” kemungkinan akan jadi salah satu solusi dalam memberikan rasa nyaman & meminimalisir gejolak yg terjadi di tengah-tengah masyarakat. “Masih banyak yg terjadi di masyarakat merasa beribadah dibatasi, padahal mereka merasa berada di zona hijau & mereka siap melaksanakan protokol kesehatan. Yang dilarang itu kan kerumunan, nah definisi atau batasan kerumunan ini seperti apa? Ini juga perlu ada penjelasan,” tambah Kiai Miftachul. Hal serupa juga dihinggakan Ketua Bidang Fatwa MUI KH Cholil Nafis, bahwa protokol kesehatan lebih diperkuat, namun PPKM dapat dilonggarkan atau diperkecil areanya. “Saya harap mempertegas, gimana kalau prokes saja yg diperkuat. PPKM ini harap menciptakan kedisiplinan masyarakat, diantaranya penularan itu. Jadi barangkali PPKM ini dapat diperkecil lagi, artinya di area tertentu saja,” tuturnya. Menko Polhukam Mahfud MD saat dialog virtual dengan pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI), di Jakarta, Selasa Malam (27/7/2021). (ANTARA/HO-Humas Kemenko Polhukam) Kepada MUI, Mahfud MD menegaskan pemerintah sudah bekerja sekuat tenaga menekan perkembangan COVID-19. Oleh karena itu, lanjut dia, pemerintah butuh kritik & masukan dari berbagai pihak, termasuk MUI pusat. “Pemerintah sudah menjelaskan program-program di media massa, sekarang nunggu kritik yg disertai saran, apa yg kurang dari pemerintah selama ini dalam menangani COVID-19,” ujar Mahfud.

Baca juga: Wapres imbau MUI pusat & daerah sejalan dengan pemerintah Menko Polhukam Mahfud MD yg didampingi Sesmenko, beberapa deputi & staf spesifik ini menegaskan semua masukan & usulan dari berbagai pihak, termasuk dari MUI akan jadi pertimbangan pemerintah dalam mengambil keputusan & langkah-langkah strategis dalam menangani COVID-19 ke depan. “Tadi ada usulan PPKM supaya dilonggarkan, tadi ada mengeluh wali santri sekarang ini sudah menjerit. Gus Kholil tadi juga mengusulkan yg diketatkan prokesnya saja. Oke nanti kita evaluasi sebagai masukan,” tambah Mahfud merespon masukan & usulan dari para pimpinan MUI. Penghujung dialog, salah satu pimpinan MUI yg juga Ketua Dewan Syuro Al-Irsyad Al-Islamiyyah, KH. Abdullah Djaidi memimpin doa keselamatan bangsa Indonesia dari ancaman pandemi COVID-19. Hadir dalam dialog yg berlangsung dua jam ini, Ketua Umum MUI KH Miftachul Akhyar, Sekjen MUI KH. Amirsyah Tambunan, KH. Azrul Tanjung, KH. Masduki Baidlowi, KH. Cholil Nafis, KH. Abdullah Djaidi & beberapa pimpinan MUI pusat lainnya.

Baca juga: Menkopolhukam ingatkan COVID-19 musuh bersama Baca juga: Milad ke-46 MUI: Ulama & umara bersatu melawan pandemi

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2293038/mui-usulkan-pemerintah-longgarkan-ppkm-dan-perketat-prokes

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *