oleh

MRPB minta hak masyarakat adat dilindungi dalam Perdasus

Slot SimakNews.com – MRPB minta hak masyarakat adat dilindungi dalam Perdasus,

Ketua lembaga Majelis Rakyat Papua Barat Maxsi Nelson Ahoren. (ANTARA/HANS ARNOLD KAPISA)

Manokwari (ANTARA) – Ketua Lembaga representasi kultur Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Maxsi Nelson Ahoren mendorong legislatif & eksekutif dapat memproteksi hak-hak dasar masyarakat asli Papua di dua wilayah adat Doberai-Bomberai melalui peraturan daerah spesifik atau Perdasus.

“Kesejahteraan & hak-hak masyarakat adat Doberai & Bomberai harus diproteksi dalam Perdasus sebagai pengarah alokasi anggaran otsus bagi masyarakat adat sehingga tepat guna,” mengatakan Maxsi Ahoren di Manokwari, Senin.

Ia mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat adat Papua lewat implementasi otonomi spesifik di provinsi ini.

Hal ini dikatakan Maxsi Nelson Ahoren pada peringatan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia atau International Day of the World’s Indigenous Peoples, 9 Agustus 2021.

“Kesejahteraan masyarakat adat harus jadi prioritas dalam prospek pembangunan berkelanjutan. Ini sangat dimungkinkan dalam implementasi otonomi spesifik di provinsi Papua & Papua Barat” mengatakan Maxsi Nelson Ahoren.

Dia mengatakan bahwa provinsi Papua Barat berkedudukan pada dua wilayah adat, yaitu wilayah adat Doberai & Bomberai berdasarkan pembagian tujuh wilayah adat pulau Papua.

Baca juga: AMAN harap ada komnas yg urusi masyarakat adat satu pintu
Baca juga: AMAN: Penting untuk adopsi usulan dalam penyusunan RUU Masyarakat Adat
Baca juga: Adat & adab masyarakat adat & harimau sumatera

Sementara itu, dalam kesempatamn tersebut Maxsi Nelson Ahoren juga mengajak masyarakat adat untuk tetap berada pada norma-norma adat dalam mempertahankan sumber daya alam hutan, air & marga satwa sebagai kekayaan alam tanah Papua yg kini jadi bagian dari warisan dunia & dilindungi.

Dia juga berharap sesama orang asli Papua dari tujuh wilayah adat, tak saling mencaplok kekuasaan wilayah adat cuma karena kepentingan pihak ketiga yg akan memecah-belah sesama orang asli Papua.

“Saya harus katakan ini, supaya jadi perhatian semua orang asli Papua untuk mengoreksi kembali asal-usul wilayah adatnya tanpa mencampuri wilayah adat lain & menimbulkan konflik horizontal,” mengatakan Maxsi Nelson Ahoren.

Selanjutnya menurut catatan Amnesty Internasional, ada 370 juta orang pribumi di seluruh dunia yg tersebar di lebih dari 90 negara. Mereka memiliki lebih dari 5.000 masyarakat adat yg berbeda dengan lebih dari 4.000 bahasa. Penduduk asli mewakili sekitar 5 persen dari populasi dunia. Sebagian akbar dari mereka atau sekitar 70 persen tinggal di Asia.

Sejarah Hari Masyarakat Adat dikutip dari laman PBB, dimulai dari tanggal 23 Desember 1994. Kala itu, Majelis Umum PBB memutuskan dalam resolusinya 49/214, bahwa Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia harus diperingati pada tanggal 9 Agustus setiap tahun.

Tanggal tersebut menandai hari pertemuan perdana Kelompok Kerja PBB Untuk Masyarakat Adat pada 1982. Pada hari itu, orang-orang dari seluruh dunia didorong untuk menyebarkan pesan PBB tentang proteksi & pemajuan hak-hak masyarakat adat.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2317334/mrpb-minta-hak-masyarakat-adat-dilindungi-dalam-perdasus

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *