oleh

MPR: Skenario tambah masa jabatan presiden adalah inkonstitusional

Slot SimakNews.com – MPR: Skenario tambah masa jabatan presiden adalah inkonstitusional,

Arsip foto – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/hp/pri

Sungguh keterlaluan apabila gagal tangani pandemi COVID-19 malah dijadikan alat untuk perpanjang atau perluas kekuasaan.Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan skenario menambah masa jabatan presiden jadi tiga periode adalah inkonstitusional karena bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

“Karena bertentangan dengan konstitusi yg sudah mengatur dengan jelas masa jabatan Presiden fixed 5 tahun, & dapat diperpanjang untuk satu kali masa jabatan saja, yaitu 5 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945,” mengatakan Hidayat Nur Wahid (HNW) di Jakarta, Senin.

HNW menegaskan tidak ada ketentuan perpanjangan tahun masa jabatan presiden, apalagi Pasal 22E Ayat (1) & Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tegas mengatur pemilu diselenggarakan 5 tahun sekali, termasuk pemilihan presiden.

Bahkan, pada era COVID-19, menurut dia, Pemerintah & DPR sudah membahas & menyepakati UU tentang Pemilu & Pilpres yg akan diselenggarakan 5 tahunan pada tahun 2024.

“Itu sesuai dengan ketentuan konstitusi. Dengan demikian, opsi penambahan tahun jabatan presiden juga tidak sesuai dengan konstitusi alias ilegal,” ujarnya.

Baca juga: Analis politik mengingatkan era Orde Baru soal masa jabatan presiden

Ia menyayangkan makin kencangnya isu soal penambahan masa jabatan presiden, bukan berhenti saat pandemi COVID-19, melainkan makin mengkhawatirkan, malah melebar, kontroversial, & meresahkan.

Padahal, HNW menilai pembahasan soal masa jabatan presiden adalah sesuatu yg tidak kondusif untuk mengatasi bencana nasional nonalam seperti COVID-19.

“Terbaru, mereka yg menyoal masa jabatan presiden, menyampaikan skenario dengan alasan darurat COVID-19 maka masa jabatan presiden diwacanakan untuk diperpanjang beberapa tahun. Artinya, pemilu pun tidak akan diselenggarakan per 5 tahun sekali, sebagaimana ketentuan UUD NRI Tahun 1945,” katanya.

HNW menilai pandemi COVID-19 bukan alasan legal untuk melanggar konstitusi atau untuk tidak melaksanakan ketentuan UUD NRI Tahun 1945.

Menurut dia, COVID-19 jadi pandemi sudah menyebar di hampir seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia, melainkan di negara mana pun. Bahkan pemilu/pilpres di Amerika Serikat, Selandia Baru, & Iran diselenggarakan sesuai dengan jadwal.

“Malah aneh kalau di Indonesia dijadikan pengecualian, & sungguh keterlaluan apabila gagal tangani pandemi COVID-19 malah dijadikan alat untuk memperpanjang atau memperluas kekuasaan,” ujarnya.

Baca juga: Politikus: Komunitas JokPro tak goyahkan kenegarawanan Jokowi-Prabowo

Ia mengutarakan bahwa dalam kondisi darurat COVID-19 semestinya rakyat tidak dibuat resah dengan wacana-wacana yg inkonstitusional.

“Semua pihak semestinya legawa & mencerahkan rakyat, dengan konsisten melaksanakan & menaati seluruh ketentuan konstitusi, termasuk soal kewajiban negara melindungi seluruh rakyat Indonesia dari COVID-19,” ujarnya.

Selain itu, mengatakan dia, juga harus menaati & melaksanakan ketentuan konstitusi, yaitu melaksanakan pemilu & pilpres 5 tahun sekali dengan memajukan pasangan calon presiden & wakil presiden sesuai dengan konstitusi.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2224590/mpr-skenario-tambah-masa-jabatan-presiden-adalah-inkonstitusional

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *