oleh

MPR: Revisi UU Otsus harus beri solusi alternatif

Slot SimakNews.com – MPR: Revisi UU Otsus harus beri solusi alternatif,

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. ANTARA/Rahmat Fajri

Menjadi tugas kita bersama untuk mengupayakan supaya revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, benar-benar merepresentasikan keberpihakan segenap pemangku kepentinganJakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo berharap revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua harus menghadirkan jawaban & memberikan alternatif solusi yg dibutuhkan supaya dapat menyelesaikan berbagai persoalan yg belum tuntas tersebut.

“Evaluasi secara periodik kepada implementasi UU Otsus sangat penting seperti yg diamanatkan Pasal 78 UU tersebut. Melalui evaluasi, kita dapat mengukur efektivitas, akuntabilitas, output & yg jauh lebih penting adalah, apakah sudah benar-benar memberikan akibat yg optimal bagi kehidupan masyarakat Papua & Papua Barat selaku penerima manfaat,” mengatakan Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta.

Hal itu dikatakannya Bamsoet saat menerima delegasi pemerintah provinsi Papua dengan Pimpinan FOR Papua MPR RI, secara virtual, Kamis.

Dia menilai percepatan infrastruktur, upaya mendorong investasi, pembukaan kawasan industri & berbagai pembangunan yg bersifat fisik-material cuma beberapa elemen saja.

Karena menurut dia, pembangunan tidak boleh melupakan subjek & obyek dari pembangunan itu sendiri, yaitu sumber daya manusia.

“Menjadi tugas kita bersama untuk mengupayakan supaya revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, benar-benar merepresentasikan keberpihakan segenap pemangku kepentingan,” ujarnya.

Dia mengingatkan, pembangunan merupakan proses berkesinambungan karena hakekat pembangunan harus bermuara pada kesejahteraan rakyat.

Baca juga: Komnas HAM: revisi UU Otsus harus jamin rakyat dapatkan kesejahteraan

Baca juga: Komnas HAM usulkan revisi UU Otsus atur dirikan kantor perwakilan

Selain itu menurut dia, pembangunan juga harus memajukan & menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia termasuk rakyat di Papua & Papua Barat, adalah amanat Konstitusi, yg harus diwujudkan melalui usaha bersama.

Bamsoet mengungkapkan berdasarkan data Kementerian Keuangan, dalam kurun waktu 20 tahun terakhir (2002-2021), dana otonomi spesifik (Otsus) & dana tambahan infrastruktur (DTI) yg disalurkan pemerintah pusat untuk Papua & Papua Barat mencapai Rp138,65 trliun.

“Sedangkan pada 2005-2021, transfer ke daerah & dana desa (TKDD) ke Provinsi Papua & Papua Barat mencapai Rp702,3 triliun,” katanya.

Menurut dia, di satu sisi, besarnya anggaran tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah pusat untuk membangun Papua & Papua Barat.

Dia menilai, di sisi lain, besarnya anggaran juga harus diimbangi dengan proses monitoring & evaluasi yg terukur, sehingga nilai kemanfaatan dari besarnya anggaran dapat bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua & Papua Barat.

Politisi Partai Golkar itu menjelaskan, merujuk paparan delegasi Pemerintah Provinsi Papua yg diterima Pimpinan FOR PAPUA MPR pada 20 Mei 2021, terlihat beberapa catatan keberhasilan dari pemberlakuan kebijakan Otsus di tanah Papua.

“Antara lain meningkatnya pertumbuhan daerah otonomi baru, pembangunan infrastruktur yg meningkat signifikan & lahirnya berbagai kebijakan yg bermanfaat & memberi akibat positif pada sektor ekonomi kerakyatan & pembangunan wilayah,” tutur-nya.

Bamsoet menilai, dibalik berbagai capaian tersebut, masih ada beberapa “pekerjaan rumah” yg belum dituntaskan, berdasarkan data BPS yg dirilis pada Februari 2021, Provinsi Papua & Papua Barat merupakan dua provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi yaitu sebesar 26,8 persen & 21,7 persen.

Baca juga: AMPB minta pemerintah awasi penyaluran dana otsus Papua

Baca juga: KPK: Pemda di Papua Barat perlu didampingi pengelolaan dana Otsus

Selain itu menurut dia, persoalan pemerataan pembangunan yg belum optimal, tingkat pendapatan orang asli Papua yg masih rendah, serta keterbatasan akses pendidikan & kesehatan.

Dalam acara tersebut juga dihadiri Wakil Ketua MPR RI Syarif Hasan, Ketua FOR Papua MPR sekaligus Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai, Anggota FOR Papua MPR RI sekaligus anggota Komisi X DPR RI Robert Kardinal & Rico Sia.

Selain itu juga hadir Sekretaris Daerah Provinsi Papua Dance Yulian Flassy, Ketua DPR Papua Jhony Banua Rouw, & Ketua Majelis Rakyat Papua Timotius Murib.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2204526/mpr-revisi-uu-otsus-harus-beri-solusi-alternatif

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *