oleh

MPR: Perlu amandemen terbatas UUD 1945 hadirkan PPHN

Ketua MPR, Bambang Soesatyo, hadir dalam Diskusi Akademik “Urgensi Amandemen Terbatas Pokok-Pokok Haluan Negara untuk Kesinambungan Pembangunan” di Universitas Ngurah Rai, Bali, Senin. ANTARA/MPR.

Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR, Bambang Soesatyo, menjelaskan untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) diperlukan amandemen terbatas UUD NRI 1945.

Ia mengatakan akan ada penambahan ayat di pasal 3 & pasal 23 UUD NRI 1945 dalam amandemen terbatas UUD NRI 1945.

“Penambahan satu ayat pada Pasal 3 yg memberi kewenangan kepada MPR untuk mengubah & menetapkan PPHN. Sementara penambahan satu ayat pada pasal 23 mengatur kewenangan DPR menolak RUU APBN yg diajukan presiden pasca 2024 apabila tidak sesuai PPHN,” mengatakan dia, dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Hal itu dia katakan dalam diskusi akademik “Urgensi Amandemen Terbatas Pokok-Pokok Haluan Negara untuk Kesinambungan Pembangunan” di Universitas Ngurah Rai, Bali, Senin.

Baca juga: MPR : Peningkatan mutu pendidikan tidak dapat bersandar pada anggaran

Ia menjelaskan selain penambahan ayat di pasal 3 & pasal 23 UUD NRI 1945, tidak ada penambahan lain dalam amandemen kelima UUD NRI 1945, termasuk, wacana penambahan masa jabatan presiden jadi tiga periode ataupun perubahan sistem presidensial.

“Justru kita perkuat, dari visi-misi presiden jadi visi-misi negara melalui PPHN,” ujarnya.

Dia menjelaskan pasca-amandemen keempat konstitusi, fungsi Garis Besar Haluan Negara digantikan dengan UU Nomor 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional & UU Nomor 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

Baca juga: MPR apresiasi langkah cepat TNI-Polri tumpas teroris di Papua

Sementara itu menurut dia, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional berlandaskan visi & misi calon presiden & wakil presiden terpilih.

“Hal ini justru tidak memberikan jaminan bahwa satu periode pemerintahan akan melanjutkan program pembangunan yg sudah dilakukan pemerintahan periode sebelumnya,” katanya.

Ia memberi gambaran, kebijakan pemindahan ibu kota negara yg pembangunannya dimulai pada periode pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan membutuhkan waktu tidak sebentar & tidak memiliki jaminan pembangunannya akan dilanjutkan oleh presiden penggantinya.

Baca juga: Ketua MPR RI minta Pemerintah evaluasi menyeluruh kondisi alutsista

Menurut dia, ketiadaan PPHN juga menyebabkan ketidakselarasan pembangunan nasional dengan daerah karena sistem perencanaan pembangunan jangka menengah daerah tidak terikat untuk mengacu RPJMN.

“Hal itu mengingat visi & misi gubernur/bupati/walikota sangat mungkin berbeda dengan visi & misi presiden & wakil presiden terpilih. Demikian juga dengan visi & misi gubernur/bupati/walikota diantara berbagai daerah lainnya,” ujarnya.

Baca juga: Ketua MPR ingatkan tiga tantangan bangsa

Bamsoet menilai, secara ideologis, keberadaan PPHN dipandang mendasar & mendesak, karena tidak saja proses pembangunan nasional memerlukan panduan arah & strategi baik dalam jangka pendek, menengah & panjang.

Namun, menurut dia, juga yg lebih mendasar adalah untuk memastikan proses pembangunan nasional itu manifestasi & implementasi dari ideologi negara & falsafah bangsa, yaitu Pancasila.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2148986/mpr-perlu-amandemen-terbatas-uud-1945-hadirkan-pphn

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *