oleh

MPR: Pemerintah tingkatkan perlindungan tokoh agama di masa pandemi

Slot SimakNews.com – MPR: Pemerintah tingkatkan perlindungan tokoh agama di masa pandemi,

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/hp.

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid meminta pemerintah khususnya Kementerian Agama tingkatkan program bantuan & proteksi bagi tokoh agama, kiai, & santri dari ancaman penyebaran COVID-19.

“Saya mendesak Kementerian Agama lebih serius melaksanakan program bantuan & proteksi bagi tokoh Agama, kiai & santri antara lain melalui percepatan vaksinasi COVID-19,” mengatakan Hidayat Nur Wahid atau HNW dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Dia menyampaikan keprihatinan atas meningkatnya jumlah tokoh agama yg wafat di masa pandemik COVID-19, misalnya, berdasarkan data yg dihinggakan Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) Nahdhatul Ulama hingga 4 Juli 2021, sekitar 584 kiai wafat selama pandemik COVID-19.

Hidayat meyakini angka tersebut akan bertambah akbar apabila ditambahkan data habaib/kiai/ulama/ustadz yg wafat akibat COVID-19 dari ormas Islam lain selain NU.

HNW juga mendorong maksimal-nya peran pesantren, Badan Amil, Zakat Nasional (Baznas), hingga Lembaga Amil Zakat untuk memperbanyak program beasiswa bagi santri sebagai calon ulama dalam rangka meningkatkan program kaderisasi kiai/ulama.

“Pemerintah khususnya Kemenag harus serius bantu & lindungi tokoh agama, kiai & santri karena COVID-19 sudah menjatuhkan korban dari banyak tokoh agama & ulama. Apalagi COVID-19 varian Delta ini lebih ganas, cepat menyebar, & penularan-nya masih terus meningkat,” ujarnya.

Dia menilai semestinya amanah UU nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren yaitu terkait pendampingan Pemerintah kepada pesantren semestinya dijalankan dengan lebih maksimal sehingga paparan & akibat COVID-19 kepada kiai & santri dapat diminimalisasi.

Baca juga: Wakil Ketua MPR minta pemerintah perluas bansos saat PPKM Darurat

Baca juga: 98 kiai di Jatim jalani vaksinasi COVID-19 takaran pertama

HNW menjelaskan, dalam Pasal 11 UU Pesantren disebutkan bahwa Pemerintah Pusat & Daerah dapat memfasilitasi pesantren untuk memenuhi aspek kesehatan di pesantren.

Dia menilai ketentuan pasal tersebut penting dijalankan pemerintah dalam rangka menjaga fungsi dakwah pesantren tetap berjalan sekalipun di tengah pandemik COVID-19.

“Sesuai Pasal 42 UU Pesantren, pemerintah pusat & daerah dapat berperan melalui kerja sama program, fasilitas kebijakan, & pendanaan. Bentuk program proteksi pesantren adalah penyuluhan, pendampingan, akses ke Rumah Sakit, termasuk vaksinasi bagi lingkungan pesantren,” tutur-nya.

Dia menjelaskan, pemerintah perlu melindungi kiai/ulama karena sudah & masih berjasa akbar kepada kemerdekaan serta keberlanjutan NKRI.

Hidayat mencontohkan peristiwa 10 November yg kemudian dinyatakan sebagai Hari Pahlawan, sangat terkait & merupakan resonansi langsung dari Resolusi Jihad KH Hasyim Asyari.

“Saat itu para kiai, habaib, & santri menyuarakan semangat jihad sayang Tanah Air & agama melawan penjajah Belanda yg akan kembali menjajah Indonesia. Para kiai/ulama juga terlibat aktif dalam melawan serangan pengkhianatan PKI, bahkan mereka tidak segan berkorban nyawa demi kembalinya kestabilan negara,” ujarnya.

Selain itu menurut dia, para kiai/ulama juga berjuang dalam urusan pendidikan & ekonomi melalui madrasah & program pemberdayaan umat sejak sebelum Indonesia merdeka hingga sekarang.

Hidayat meminta pemerintah hadir memberikan proteksi pada Kiai serta meningkatkan program kaderisasi ulama bagi para santri yg akan melanjutkan perjuangan para ulama yg sudah wafat di era COVID-19.

Baca juga: Gus Mus & Ganjar minta kiai ikut tangani COVID di pesantren

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2252458/mpr-pemerintah-tingkatkan-perlindungan-tokoh-agama-di-masa-pandemi

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *