oleh

MPR: Negara harus hadir pastikan rakyat Papua nikmati pembangunan

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo hadir dalam Rapat Koordinasi Virtual MPR RI bersama Kemenko Polhukam, Polri, TNI, & BIN, di Jakarta, Senin (3/5/2021). ANTARA/HO-MPR RI

Negara harus hadir memastikan hak rakyat Papua menikmati hasil pembangunan, tidak terberangus oleh ancaman sekelompok orangJakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai negara harus hadir memastikan hak rakyat Papua menikmati hasil pembangunan tidak terberangus oleh ancaman sekelompok orang.

“Mustahil membangun bumi Papua kalau eskalasi kekerasan tidak kunjung usai. Negara harus hadir memastikan hak rakyat Papua menikmati hasil pembangunan, tidak terberangus oleh ancaman sekelompok orang,” mengatakan Bambang Soesatyo.

Hal itu dikatakannya dalam Rapat Koordinasi Virtual MPR RI bersama Kemenko Polhukam, Polri, TNI, & BIN, di Jakarta, Senin.

Menurut Bamsoet, pendekatan “soft power” tetap diutamakan namun tatkala kondisi memaksa, tindakan tegas & terukur harus diimplementasikan melalui tindakan represif, demi melindungi rakyat Papua.

Dia menegaskan bahwa untuk menumpas para teroris KKB, TNI-Polri harus menerjunkan kekuatan penuh.

Baca juga: Kapolda: Ada enam kelompok KKB yg aktif di Papua

Baca juga: MPR apresiasi langkah cepat TNI-Polri tumpas teroris di Papua

“Ibarat keringkan sumber air kolam untuk dapat tangkap ikan. Air kolam adalah sarana & prasarana pendukung kelompok teroris, sementara ikannya adalah teroris KKB,” ujarnya.

Menurut dia, setelah memukul mundur & menguasai kembali berbagai desa dari cengkeraman para teroris KKB, pemerintah perlu memasifkan kembali pembangunan di Papua sesuai Inpres Nomor 9 Tahun 2020 & Keppres Nomor 20 Tahun 2020.

Selain itu menurut dia perlu juga dilakukan berbagai operasi bhakti kesejahteraan, misalnya, anggota TNI & Polri ditugaskan sebagai guru & membangun kembali fasilitas biasa yg rusak.

“Karena merebut hati & pikiran masyarakat lokal Papua adalah cara terbaik memulihkan kembali kondisi damai di Papua,” tutur-nya.

Selain itu, Bamsoet mengutip data Kementerian Koordinator Politik, Hukum, & Keamanan yg mencatat, selama tiga tahun terakhir, tidak kurang dari 110 warga jadi korban teror KKB.

Dari jumlah tersebut menurut dia, sebanyak 95 orang di antaranya meninggal dunia, terdiri dari warga biasa sebanyak 59 orang, personel TNI sebanyak 27 orang, & personel Polri sebanyak 9 orang.

“Rangkaian peristiwa yg dilakukan KKB di Papua menunjukkan bahwa aksi kekerasan yg dilakukan teroris KKB mempunyai karakteristik mengkhawatirkan,” ujarnya.

Menurut dia, aksi kekerasan yg dilakukan teroris KKB secara intens, menimbulkan korban jiwa, menyasar target yg bersifat acak, yaitu guru, tukang ojek, pelajar, anggota DPRD, & aparat, disertai perusakan fasilitas publik & tempat tinggal, serta menciptakan ketakutan & teror kepada kehidupan rakyat.

Dalam Rapat Koordinasi tersebut juga dihadiri para Wakil Ketua MPR RI, antara lain Ahmad Muzani, Jazilul Fawaid, Lestari Moerdijat, Hidayat Nur Wahid, & Arsul Sani.

Selain itu hadir Menko Polhukam Mahfud MD, Kepala Badan Intelijen Strategis TNI Letnan Jenderal TNI Joni Supriyanto, Wakil Kepala Polri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono, Wakil Kepala Badan Intelijen Negara Letjen TNI (Purn) Teddy Lhaksmana Widya Kusuma, & Ketua MPR RI For Papua Yorrys Raweyai.

Baca juga: Komnas HAM ingatkan konflik Papua harus cegah jatuh korban anak bangsa

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2135890/mpr-negara-harus-hadir-pastikan-rakyat-papua-nikmati-pembangunan

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *