oleh

MPR ingatkan semua badan publik jalankan keterbukaan

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (tengah) menerima anggota Komisi Informasi Publik (KIP) Kalimantan Timur di Jakarta, Selasa (4-5-2021). ANTARA/HO-MPR RI

Jika tidak didukung keterbukaan informasi publik, potensi korupsinya sangat besar.Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mewajibkan semua badan publik menjalankan keterbukaan informasi publik.

Salah satunya, menurut dia, terkait dengan keterbukaan informasi publik tentang pengadaan barang & jasa pemerintah (PBJP).

“Mengingat dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dari sekitar Rp2.000 triliun dana APBN, alokasi untuk PBJP mencapai Rp100 triliun. Jika tidak didukung keterbukaan informasi publik, potensi korupsinya sangat besar,” mengatakan Bambang Soesatyo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Bamsoet mengatakan hal itu usai menerima anggota Komisi Informasi Publik (KIP) Kalimantan Timur di Jakarta, Selasa.

Ia menyatakan tidak heran kalau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sekitar 70 persen kasus korupsi berhubungan dengan pengadaan barang & jasa.

Baca juga: KI Pusat wujudkan desa damai berkeadilan lewat keterbukaan informasi

Menurut dia, dalam pelaksanaannya, memang masih saja ditemui tidak semua badan publik mematuhi UU KIP sehingga untuk menjamin hak rakyat, UU KIP mengatur mengenai prosedur penyelesaian sengketa informasi publik.

“Apabila hak publik untuk mendapatkan informasi publik terhambat atau dihalangi badan publik, publik dapat mengajukan sengketa informasi publik ke komisi informasi, baik di pusat maupun di daerah,” ujarnya.

Menurut Bamsoet, penyelesaian sengketanya melalui prosedur ajudikasi nonlitigasi serta mediasi. Oleh karena itu, peran penting keberadaan KIP.

Selain itu, dia mengapresiasi kinerja KIP Kalimantan Timur pada tahun 2020 berhasil menyelesaikan 78 permohonan sengketa informasi publik & melaksanakan kegiatan monitoring & evaluasi implementasi keterbukaan informasi publik pada badan publik di Provinsi Kalimantan Timur.

Hasil finalisasi evaluasi pemeringkatan keterbukaan informasi publik pemerintah kabupaten & kota di Provinsi Kalimantan Timur, mengatakan dia, Pemerintah Kota Bontang meraih peringkat 1, Pemkot Samarinda di peringkat 2, Pemkot Balikpapan di peringkat 3, & Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara di peringkat 4, serta Pemkab Kutai Timur di peringkat 5.

Baca juga: KI Pusat: Sengketa informasi menumpuk hingga 2.800 kasus

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2138242/mpr-ingatkan-semua-badan-publik-jalankan-keterbukaan

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *