antarafoto peringatan hari konstitusi 180820 mrh 8 -
in

MPR: Diperlukan Pokok-Pokok Haluan Negara dalam konstitusi

Ketua MPR Bambang Soesatyo (kiri) menyampaikan sambutan disela-sela Hari Konstitusi 2020 di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2020). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/foc/pri.

Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai diperlukan Pokok-Pokok Haluan Negara dalam konstitusi karena ketiadaan haluan tersebut sudah menciptakan bangsa kehilangan arah dalam mencapai tujuan sebagai bangsa yg berdaulat, adil & makmur.

Advertisements

“Ketiadaan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam konstitusi, dirasakan sudah menciptakan bangsa ini kehilangan arah dalam mencapai tujuan sebagai bangsa yg berdaulat, adil, & makmur. Atas dasar itu, MPR RI terus menyerap aspirasi masyarakat tentang perlunya PPHN dalam konstitusi,” mengatakan Bamsoet dalam peringatan Hari Konstitusi, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Bamsoet mengatakan peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, merupakan satu kesatuan dengan peringatan Hari Konstitusi Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945.

Menurut dia, pada tanggal tersebut secara yuridis konstitusional negara Indonesia dilahirkan & pada saat itu pula cita negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil & makmur, serta Pancasila sebagai dasar & ideologi negara ditetapkan.

“Pada tanggal 18 Agustus 1945 pula tujuan negara Indonesia merdeka ditetapkan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945,” ujarnya.

Dia menilai peringatan Hari Konstitusi harus jadi momentum bagi seluruh elemen masyarakat, bangsa & negara untuk mengerjakan refleksi & evaluasi kepada sistem ketatanegaraan.

Menurut dia, untuk memudahkan masyarakat menyampaikan aspirasi kepada MPR, Sekretariat Jenderal MPR RI sudah membangun sistem informasi pengelolaan penyerapan aspirasi masyarakat berbasis pada teknologi informasi atau e-aspirasi konstitusi.

Baca juga: MPR sepakat perlunya kajian mendalam terkait pembahasan GBHN

Bamsoet mengatakan, MPR RI juga sudah mengeluarkan Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan, yg ternyata selaras dengan tekad pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan Indonesia Maju.

“Keselarasan tersebut dapat dilihat dari berbagai hal. Pertama, prioritas pembangunan infrastruktur yg bertujuan membangun kesetaraan antar daerah. Kedua, menggencarkan pembangunan sumber daya manusia sebagai prasyarat kunci menjadikan Indonesia sebagai negara yg lebih maju,” ujarnya.

Ketiga menurut dia, menekankan pentingnya investasi dalam negeri. Keempat, reformasi birokrasi melalui pembubaran lembaga-lembaga yg tidak efektif & tidak efisien. Dia menjelaskan keempat, pengalokasian & penggunaan anggaran pendapatan & belanja negara secara efektif & efisien untuk memberi manfaat ekonomi & kesejahteraan bagi masyarakat.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menjelaskan, untuk menjamin konstitusi hidup & bekerja untuk kesejahteraan masyarakat, maka UUD NRI Tahun 1945 memberikan wewenang kepada MPR RI untuk mengerjakan evaluasi dengan kewenangan mengubah & menetapkan UUD sesuai kebutuhan masyarakat.

Dia mengatakan amanat mengerjakan perubahan kepada UUD NRI Tahun 1945 itu bukan hal mudah & merupakan tugas mulia yg harus diemban dengan penuh keseksamaan, kecermatan & kehati-hatian, karena menyangkut hukum dasar negara, hukum tertinggi yg mengatur berbagai dimensi strategis kehidupan berbangsa & bernegara, baik di bidang politik, ekonomi, sosial & budaya, serta pertahanan & keamanan negara.

Baca juga: Kajian akademik CEPP UI dinilai jadi masukan penting bagi MPR

Baca juga: MPR: GBHN penting wujudkan model perencanaan pembangunan

Baca juga: MPR: haluan negara perkuat eksistensi NKRI

Baca juga: Jimly Asshiddiqie: Penting menghidupkan kembali GBHN

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/1675166/mpr-diperlukan-pokok-pokok-haluan-negara-dalam-konstitusi

Report

What do you think?

888 points
Upvote Downvote

Written by dono

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Loading…

0