oleh

MPR apresiasi polisi tangkap 11 “debt collector” aksi premanisme

Ketua MPR, Bambang Soesatyo. ANTARA/MPR

… Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020, menegaskan, perusahaan pemberi kredit (leasing) atau kuasanya (debt collector) tidak dapat mengeksekusi obyek jaminan fidusia atau jaminan seperti kendaraan atau rumah secara sepihak…Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR, Bambang Soesatyo, mengapresiasi langkah tegas aparat gabungan TNI & polisi yg menangkap 11 penagih utang atau debt collector yg mengerjakan aksi premanisme dengan mengepung mobil yg dikendarai bintara pembina desa Kodam Jaya, Sersan Dua Nurhadi di Koja, Jakarta Utara.

Menurut dia, debt collector tidak memiliki landasan hukum & kewenangan untuk menarik kendaraan debitur secara paksa sehingga polisi harus menindak tegas aksi premanisme debt collector yg nekad mengambil paksa kendaraan debitur secara sepihak.

Baca juga: Penagih utang tarik kendaraan secara paksa adalah perbuatan pidana

“Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020, menegaskan, perusahaan pemberi kredit (leasing) atau kuasanya (debt collector) tidak dapat mengeksekusi obyek jaminan fidusia atau jaminan seperti kendaraan atau rumah secara sepihak,” mengatakan dia, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Ia juga meminta kepolisian menindak tegas oknum PT ACK & meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sanksi berat kepada perusahaan leasing Clipan Finance sesuai kewenangan yg diberikan negara kepada OJK.

Baca juga: Kodam Jaya kecam perampasan kendaraan yg dikemudikan Serda Nurhadi

Ia menilai kejadian itu harus jadi pelajaran, tidak saja bagi para debt collector tetapi juga bagi perusahaan leasing lain supaya tidak seenaknya bertindak. “Terlebih tindakan pengambilan paksa kendaraan dapat dijerat pasal 362 dan/atau pasal 365 KUHP,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 diatur kreditur atau kuasanya (debt collector) harus terlebih dahulu meminta permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri untuk dapat menarik obyek jaminan fidusia.

Baca juga: Seorang warga Jaksel jadi korban penipuan bermodus “debt collector”

Menurut dia, kreditur atau kuasanya juga tetap boleh mengerjakan eksekusi tanpa melalui pengadilan dengan syarat pihak debitur mengakui ada wanpretasi. “Kewajiban debitur menyelesaikan piutangnya merupakan satu sisi yg tidak boleh dijadikan alasan mengerjakan teror yg disertai penggunaan kekerasan, ancaman, maupun penghinaan kepada martabat debitur,” katanya.

Menurut dia, debt collector yg menyita sepihak atau mengambil secara paksa barang-barang milik debitur secara melawan hukum, dapat dilaporkan ke polisi.

Baca juga: OJK minta kreditur tidak pakai debt collector akibat COVID-19

Politisi Partai Golkar itu menilai perbuatan tersebut dapat dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian, & kalau dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan maka juga dapat dijerat dengan pasal 365 ayat (1) KUHP.

“Kreditur sebagai pihak yg memberi kuasa kepada debt collector punya peran akbar menegakan etika penagihan, antara lain dilarang memaki, dilarang mengpakai ancaman/kekerasan/mempermalukan,” ujarnya.

Baca juga: Kunci motor dirampas “debt collector”, Raymond lapor ke polisi

Selain itu menurut dia kreditur sebagai pihak yg memberi kuasa kepada “debt collector” tidak menagih kepada pihak yg tidak berhutang walaupun itu adalah keluarga debitur, & tidak menagih di luar jam kerja yg dapat mengganggu kenyamanan & keamanan masyarakat.

Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Utara menangkap 11 orang penagih utang atau debt colector yg menghadang Nurhadi.

Baca juga: Enam “debt collector” diamuk massa di Sumbar, satu tewas

Para tersangka adalah YAK (23 tahun), JAK (29), HHL (26), HEL (27), PA (29), GL (38), GY (27), JT (21), AM (27), DS (26), & HR (25).

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2150538/mpr-apresiasi-polisi-tangkap-11-debt-collector-aksi-premanisme

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *