oleh

Moeldoko sebut alih status pegawai KPK tegaskan komitmen pemerintah

Slot SimakNews.com – Moeldoko sebut alih status pegawai KPK tegaskan komitmen pemerintah,

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam sebuah sesi wawancara, yg diterima dari KSP di Jakarta, Rabu (26/5/2021). ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga/am.

Presiden harap KPK memiliki sumber daya manusia yg terbaikJakarta (ANTARA) – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jadi aparatur sipil negara (ASN) yg merupakan arahan Presiden Joko Widodo, menegaskan komitmen Pemerintah untuk menjaga KPK.

“Saya pikir arahan Presiden terkait alih status KPK sebagai ASN semakin menegaskan komitmen Pemerintah untuk menjaga KPK, supaya dapat bekerja secara maksimal sesuai tugasnya sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia,” ujar Moeldoko dalam rekaman video wawancara yg diterima dari KSP, di Jakarta, Rabu.

Moeldoko mengatakan KSP pasti akan mengawal arahan Presiden Jokowi tersebut.

Menurutnya, dari awal Presiden harap KPK memiliki sumber daya manusia yg terbaik serta berkomitmen tinggi dalam memberantas korupsi.

Karena itu, mengatakan Moeldoko, proses pengalihan status pegawai KPK jadi ASN menciptakan pemberantasan korupsi harus jadi lebih sistematis.

Dia menekankan semua pihak mengetahui bahwa proses alih status pegawai KPK jadi ASN merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Selain itu, juga amanat PP Nomor 41 Tahun 2020 tentang pengalihan pegawai KPK jadi pegawai ASN, serta Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang tata cara pengalihan pegawai KPK jadi ASN.

Ia menegaskan dalam menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 70 Tahun 2019, Presiden mengingatkan status kepegawaian harus tetap memegang prinsip tidak boleh merugikan hak pegawai KPK.

“Presiden menyerahkan pada prosedur yg berlaku di mana pimpinan KPK, Sekjen KPK bersama Kementerian PANRB & Kepala BKN dapat merumuskan kebijakan terbaik untuk memastikan prinsip itu dapat dibenahi,” ujar Moeldoko.

Dia mengatakan langkah tersebut perlu dilakukan untuk memastikan bangsa Indonesia mendapatkan garda terbaik pemberantasan korupsi yg berintegritas & berjiwa merah putih.

“Itu sebenarnya yg sudah dipikirkan bersama. Jadi janganlah persoalan ini belum dipahami sepenuhnya oleh kita semua, tetapi justru digoreng kanan-kiri hasilnya keluar dari substansi tujuan yg hendak dicapai. Saya harap dengan penjelasan ini masyarakat Indonesia dapat memahami dengan lebih utuh,” katanya pula.

Lebih jauh terkait dengan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yg sempat jadi polemik, Moeldoko mengajak semua pihak melihatnya sebagai bentuk dari penguatan wawasan kebangsaan setiap pegawai pemerintahan.

Dia mengatakan, tes tersebut selama ini sudah berjalan, tidak cuma di ranah KPK, namun semua yg berproses atas alih status jadi ASN di semua lembaga.

“Sekali lagi Ini sebenarnya sudah berlaku di semua lembaga & termasuk kalangan BUMN. Soal tidak lolos uji TWK sebenarnya tidak cuma di KPK, tetapi juga di lembaga lain terjadi seperti itu, bahkan di BPIP juga ada, begitu tes TWK mereka tidak lolos. Kenapa itu tidak ribut, tetapi di KPK ribut,” ujarnya lagi.

Adapun mengenai prosedur TWK yg jadi perdebatan, Moeldoko menekankan harus dipastikan disusun dengan lebih baik. KSP merekomendasikan untuk melibatkan Nahdlatul Ulama (NU) & Muhammadiyah yg sudah teruji sanggup merajut simbol kebangsaan & kebinekaan Indonesia.

Selain itu, mengatakan dia, juga perlu dipikirkan berbagai skenario atas perbaikan kepada mereka-mereka yg wawasan kebangsaannya masih kurang, melalui pendidikan kedinasan, layaknya diharapkan Presiden.

Moeldoko mengatakan TWK memang harus diperkuat dari waktu ke waktu, karena persoalan wawasan kebangsaan dapat naik turun lantaran ancamannya semakin keras.

“Kenapa kita mesti bertele-tele mendiskusikan sesuatu yg baik untuk kepentingan masa depan Indonesia. Bangsa ini sungguh kadang kehilangan akal sehat,” ujar dia.

Terakhir, dalam wawancara tersebut, Moeldoko mengajak seluruh pihak menyudahi energi negatif & praduga yg tidak konstruktif kepada KPK.

Dia menekankan perlunya sikap bijak semua pihak untuk menyikapi semua situasi.

“Kita tahu ini sudah final. KPK harus terus diperkuat oleh kita semua. Kita berikan kepercayaan penuh kepada KPK untuk membenahi & memperkuat diri, bekerja & menindak koruptor dengan tidak pandang bulu. Termasuk pencegahan korupsi, kita sudah mempunyai instrumennya yaitu strategi pencegahan korupsi. Maka saatnya KPK kembali konsentrasi pada tugas pokok & fungsinya, kita dukung sepenuhnya, masyarakat mendukung sepenuhnya,” katanya pula.
Baca juga: Tenaga pakar KSP: TWK bagian memperkuat upaya pemberantasan korupsi
Baca juga: Kepala KSP paparkan 12 aksi pencegahan korupsi pada 2021-2022

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2176318/moeldoko-sebut-alih-status-pegawai-kpk-tegaskan-komitmen-pemerintah

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *