oleh

MK tolak perkara sengketa Pilkada Wakatobi

-Umum-2 views

Pengucapan Putusan/ketepan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tahun 2020 Nomor Perkara 54/PHP.BUP-XIX/2021. (ANTARA/HO-Youtube MK)

Kendari (ANTARA) – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tidak menerima permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati & Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 yg diajukan oleh pasangan calon bupati & wakil bupati nomor urut 1 Ahrawi & Hardin Laomo.

beincash

Dikutip dari akun youtube MK di Kendari, Rabu, Putusan Nomor 54/PHP.BUP-XIX/2021 tersebut dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi delapan hakim konstitusi lainnya dalam sidang yg digelar pada Rabu (17/2) di Ruang Sidang Pleno MK.

Dalam pertimbangan hukum yg dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menanggapi dalil pemohon tentang ketidaksesuaian antara jumlah pengguna hak pilih, jumlah suara sah & tidak sah, dengan jumlah pemilih dalam DPT yg membubuhkan tanda tangannya dalam daftar hadir pemilih di TPS, tidak terbukti & berdasarkan hasil supervisi Bawaslu Wakatobi tidak ditemukan adanya laporan pelanggaran hingga dengan proses rekapitulasi tingkat kabupaten.

Selain itu, mengenai dalil adanya praktik politik uang & barang yg dibagi-bagikan kepada masyarakat, Bawaslu Kabupaten Wakatobi tidak menemukan adanya pelanggaran politik uang & barang berdasarkan pembahasan perdana & pembahasan kedua pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Wakatobi.

Baca juga: Perkara sengketa hasil Pilkada Tangsel kandas di MK
Baca juga: Gugatan sengketa hasil Pilkada Lamongan tak diterima MK
Baca juga: Pasangan YesBro: Putusan MK kemenangan seluruh rakyat Lamongan

Dihinggakan Wahiduddin, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat kepada permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yg berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, & Walikota di Mahkamah.

“Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan a quo pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian,” ucap Wahiduddin.

Sementara terkait kedudukan hukum Wahiduddin menyebut pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Hal tersebut karena semestinya disparitas selisih suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak sebesar adalah 2 persen dari 61.838 suara (total suara sah) yakni 1.237 suara.

“Perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 (pemohon) sebesar 29.901 suara, sedangkan perolehan suara pihak terkait sebesar 31.937 suara, sehingga selisih perolehan suara antara pemohon dengan pihak terkait sebesar 2.036 suara (3,3 persen) atau lebih dari 1.237 suara,” papar Wahiduddin.

Berdasarkan pertimbangan hukum, Mahkamah berpendapat, meskipun pemohon adalah Pasangan Calon Bupati & Wakil Bupati Wakatobi dalam Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020, namun pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016.

“Oleh karena itu, menurut Mahkamah, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, eksepsi termohon & pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum,” mengatakan Wahiduddin.

Dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan sebelumnya, pemohon mendalilkan beberapa pelanggaran yg dilakukan oleh penyelenggara dalam Pemilihan Calon Bupati & Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 antara lain pelanggaran yg terstruktur, sistematis, & masif yg dilakukan secara berjenjang oleh KPPS, PPS, PPK & KPU Kabupaten Wakatobi.

Kemudian diduga ada pembiaran oleh Bawaslu Kabupaten Wakatobi beserta jajaran dibawahnya, semata-mata demi sebesar-besarnya memperbanyak perolehan suara salah satu paslon.

Pemohon juga mempersoalkan tindakan termohon yg tidak dapat mempertanggungjawabkan surat suara pemilih DPPh & DPTb yg terbukti tidak memenuhi syarat serta intimidasi & ancaman kekerasan kepada pendukung pemohon yg dilakukan oleh regu dan/atau pendukung pihak terkait.

Dalam Petitumnya, pemohon menyampaikan supaya Mahkamah mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya & membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 326/PL.02.6-Kpt/7407/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara & Hasil Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 serta memerintahkan Termohon untuk mengerjakan pemungutan suara ulang (PSU) di 240 TPS yg tersebar di 95 desa/kelurahan & di delapan kecamatan.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2005269/mk-tolak-perkara-sengketa-pilkada-wakatobi

ligafox

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *