oleh

MK putus 33 perkara sengketa pilkada tidak lanjut

-Umum-3 views

Panel hakim sidang sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi yg dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman. ANTARA/HO-Yotoube MK.

MK memiliki waktu 45 hari untuk memeriksa & memutus perkara sejak permohonan diregistrasi pada tanggal 18 Januari 2021.Jakarta (ANTARA) – Mahkamah Konstitusi memutus sebanyak 33 permohonan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 tidak lanjut ke tahap pembuktian dalam sidang pengucapan putusan & ketetapan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin.

beincash

Permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yg dikabulkan untuk ditarik adalah perkara sengketa hasil Pilkada Bengkulu Selatan, Bulukumba, Sigi, Rokan Hilir, Nias, & Bandar Lampung.

Selanjutnya, perkara yg tidak dapat diterima karena melewati tenggang waktu pengajuan adalah permohonan sengketa hasil Pilkada Mamberamo Raya (2 perkara), Pandeglang, Halmahera Timur (2 perkara), Luwu Utara, Purworejo, Sijunjung, & Padang Pariaman.

Untuk perkara yg tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah permohonan sengketa hasil Pilkada Asahan, Lampung Selatan (2 perkara), Pangandaran, Tidore Kepulauan, Waropen (2 perkara), Lombok Tengah, Banyuwangi, Kutai Kartanegara, Bone Bolango (2 perkara), Manggarai Barat, & Ogan Komering Ulu.

Baca juga: Perkara sengketa hasil Pilkada Mamberamo Raya berguguran

Sebanyak dua permohonan dinyatakan gugur karena pemohon atau kuasanya tidak hadir dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, yakni perkara sengketa hasil Pilkada Mamberamo Raya & Medan.

Perkara yg diputus Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menanganinya juga sebanyak dua perkara, yakni permohonan sengketa hasil Pilkada Pangkajene & Kepulauan serta Konawe Kepulauan.

“Pengucapan putusan & ketetapan sudah selesai. Perlu dihinggakan bahwa salinan putusan yg sudah diucapkan akan dihinggakan kepada para pihak setelah sidang ini ditutup,” tutur Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman.

Putusan sela diagendakan digelar pada tanggal 15—17 Februari 2021, sementara perkara yg lanjut ke sidang berikutnya akan diperiksa pada tanggal 19 Februari—18 Maret 2021 & diputus pada tanggal 19—24 Maret 2021.

Mahkamah Konstitusi memiliki waktu 45 hari untuk memeriksa & memutus perkara sejak permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah diregistrasi pada tanggal 18 Januari 2021.

Baca juga: Perkara sengketa hasil Pilkada Medan gugur

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2001185/mk-putus-33-perkara-sengketa-pilkada-tidak-lanjut

ligafox

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *