oleh

Mereka-reka sambungan cerita sengketa pilkada di MK

-Umum-4 views

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra saat menanyakan surat Risma kepada pihak termohon KPU Surabaya dalam sidang sengketa Pilkada Surabaya yg digelar secara daring di MK, Selasa (2/2/2021). (FOTO ANTARA/HO-Media Center Machfud-Mujiaman)

Jakarta (ANTARA) – Sudah selama dua pekan lebih ratusan cerita diperdengarkan dalam sidang perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi.

beincash

Apabila diumpamakan dengan cerita fantasi, sidang pemeriksaan pendahuluan itu berisi pengenalan tokoh & konflik yg terjadi.

Para tokoh tentu saja pasangan calon kepala daerah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) & Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), sedangkan konfliknya adalah hasil perolehan suara.

Dari sini, sejumlah cerita akan menuju klimaks dengan berlanjut ke tahap pembuktian, sementara lainnya langsung menuju penyelesaian konflik apabila diputus dalam sidang putusan sela pada 15 hingga 17 Februari 2021.

Setidaknya hasil dari pembahasan pemeriksaan perkara dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH) dapat diketahui sebanyak 87 perkara akan diputus dalam sidang putusan sela.

Sejumlah perkara sudah dapat diketahui putusannya, dilihat dari fakta persidangan, yakni perkara sengketa hasil Pilkada Nias, Bengkulu Selatan, Bandar Lampung & Sigi, berpotensi dikeluarkan ketetapan setelah pemohon atau kuasanya mencabut perkara. Kemudian perkara sengketa hasil Pilkada Medan & Mamberamo Raya diyakini diputus gugur karena pemohon atau kuasanya tidak menghadiri sidang.

Sementara sisanya diperkirakan tidak lanjut ke tahap persidangan & pembuktian karena permohonan diajukan melewati tenggat waktu dan/atau selisih perolehan suara melebihi ambang batas.

Jumlah perkara yg akan diputus itu jauh lebih banyak dari yg diproyeksikan lembaga riset Konstitusi & Demokrasi (KoDe) Inisiatif. Di luar dari syarat ambang batas, perkara yg diproyeksikan akan diputus tidak diterima cuma sebanyak 30 perkara karena melewati tenggat waktu.

Perkiraan itu didasarkan adanya Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 6 Tahun 2020 yg menciptakan penanganan sengketa hasil pilkada tidak seperti sebelumnya, yakni penyelesaian sengketa kini memungkinkan penggalian informasi & pencarian bukti lebih dulu.

Dengan begitu, ambang batas ditaksir tidak lagi jadi syarat formal sehingga perkara yg tidak memenuhi syarat ambang batas tetap akan diperiksa pokok perkaranya.

Meskipun demikian, tampaknya Mahkamah Konstitusi menerapkan Pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada secara berbeda. Pasalnya, perkara yg tercatat masuk dalam ambang batas suara cuma sebanyak 25, sementara yg lanjut ke tahap pembuktian lebih dari itu.

Peneliti KoDe Inisiatif Muhammad Ihsan Maulana menilai Mahkamah Konstitusi menerapkan syarat lain untuk perkara yg dilanjutkan, walaupun tidak sesuai ambang batas.

Menurut dia, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan relevansi dari dalil permohonan & barang bukti saat pemeriksaan pendahuluan. Apabila dalil & bukti dirasa kuat, meskipun melebihi ambang batas, perkara tetap lanjut ke pembuktian. Sementara untuk perkara yg melebihi ambang batas perolehan suara & tidak disertai dalil serta bukti yg tidak cukup kuat, tetap dianggap tidak memenuhi syarat formal.

“Sepertinya Mahkamah Konstitusi tidak betul-betul menerapkan Pasal 158 UU Pilkada sebagaimana yg kami proyeksikan,” tutur Ihsan Maulana.

Kasus menarik

Siapa yg tidak suka saat alur cerita semakin menarik dengan penambahan alat bukti serta kehadiran saksi & ahli.

Perkara-perkara yg nantinya dinyatakan lanjut dapat membuktikan persoalan yg didalilkan, seperti politik uang & penyalahgunaan kekuasaan oleh calon petahana serta struktur pemerintahan.

Namun, sebelum melangkah ke pembuktian, terdapat perkara menarik dilihat dari persoalan yg dihinggakan dalam persidangan, misalnya perkara pemilihan gubernur.

Dari total sebanyak 132 permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yg diregistrasi, sebanyak tujuh di antaranya merupakan pemilihan gubernur di enam provinsi.

Tidak semua berlanjut, tetapi sengketa hasil Pilgub Kalimantan Selatan yg diajukan pasangan Denny Indrayana-Difriadi yg sedari awal mendapatkan banyak perhatian, di antaranya karena selisih perolehan suara yg sangat tipis, tampaknya akan terus melaju.

Dalil yg dihinggakan adalah kasus politik uang, penegakan hukum pemilu yg dinilai tidak berjalan & dugaan penyalahgunaan program bantuan sosial oleh petahana.

Untuk penegakan hukum, pemohon mendalilkan banyaknya laporan pelanggaran yg tidak ditangani & dihentikan. Penanganan laporan pun dinilai bersifat tertutup karena pemohon tidak mendapatkan hasil kajian kepada laporan.

Selanjutnya, sengketa Pilgub Jambi dengan pemohon Cek Endra & Ratu Munawaroh juga berpotensi melaju karena selisih perolehan masih masuk dalam ambang batas.

Selisih tipis itu disebut terjadi karena terdapat pelanggaran administrasi pemilihan yg terjadi secara luas oleh penyelenggara pemilu & salah satu pasangan calon berupa pemberian kesempatan memilih untuk orang yg tidak memiliki hak pilih.

Perkara lain yg menarik meskipun namanya masuk daftar perkara yg akan diputus dalam sidang putusan sela adalah sengketa Pilgub Sumatera Barat yg diajukan dua pasangan calon Nasrul Abit-Indra Catri & Mulyadi-Ali Mukhni.

Baca juga: MK diharapkan jadi pilar terakhir penjaga marwah demokrasi

Dari perkara yg diajukan Mulyadi-Ali Mukhni, terdapat dugaan penegakan hukum pemilu dimanfaatkan untuk mempengaruhi hasil pemilihan berupa penetapan tersangka menjelang pemungutan suara & kemudian penyidikan dihentikan dua hari setelah pemungutan suara.

Kemudian untuk pemilihan wali kota, kasus yg terjadi di Surabaya menyeret nama tokoh Tri Rismaharini yg saat itu menjabat sebagai wali kota dengan dalil terlibat pemenangan salah satu calon dengan mengpakai struktur & program pemerintah kota.

Baca juga: MK gelar sidang lanjutan 20 perkara sengketa hasil pilkada

Penegakan hukum dalam Pilkada Surabaya juga disebut tidak berjalan & terjadi pembiaran pelanggaran. Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pun KPU Surabaya tidak menjawab dalil pemohon dengan memuaskan.

Sayangnya memang dua perkara terakhir itu melebihi ambang batas selisih perolehan suara.

Baca juga: MK dengar jawaban KPU untuk 17 perkara sengketa hasil pilkada

Itulah sekilas dari segelintir perkara yg cukup membangkitkan rasa penasaran. Soal bagaimana Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan setelah mendengar cerita-cerita yg disodorkan para pihak, kita dapat lihat dalam sidang nanti.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/1999693/mereka-reka-sambungan-cerita-sengketa-pilkada-di-mk

ligafox

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *