oleh

Merayakan kebebasan pers dengan penuh tanggung jawab

Forum Jurnalis Kendari saat mengerjakan aksi damai di pelataran kawasan eks MTQ Kota Kendari yg merupakan bagian dari peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia (World Press Freedom Day), Kamis. ANTARA/HO-Forum Jurnalis Kendari.

Kekerasan apa pun bentuk & alasannya tidak dapat dibenarkan.Jakarta (ANTARA) – Hari Kebebasan Pers Sedunia atau yg diketahui dengan World Press Freedom Day (WPFD) baru saja diperingati oleh insan pers serta masyarakat dunia pada tanggal 3 Mei 2021.

Hari Kebebasan Pers Sedunia diperingati guna meningkatan pencerahan akan pentingnya kebebasan pers & mengingatkan pemerintah akan tugas mereka untuk menghormati & menjunjung tinggi hak kebebasan bersuara.

Jika parameter kebebasan pers sebatas kebebasan dalam bersuara, di Tanah Air saat ini kebebasan semacam itu agaknya sudah bukan lagi isu yg perlu dipersoalkan.

Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin sangat menjunjung tinggi kebebasan & kemerdekaan pers sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Insan pers, seperti diketahui, bebas menampilkan, menyuguhkan karya-karya jurnalistiknya sepanjang tidak bertentangan dengan koridor peraturan perundang-undangan & kode etik yg berlaku.

Dalam kaitan tersebut pula, tentu tidak relevan, atau paling tidak jadi kurang relevan kalau kondisi kebebasan pers di Tanah Air saat ini disamakan seperti keadaan dalam film-film yg mempertontonkan kekerasan yg dilakukan penguasa otoriter kepada pers.

Seperti dalam film A Taxi Driver garapan sutradara Korea Jang Hoon, misalnya. Di sana ditampilkan betapa wartawan lokal maupun asing harus bertaruh nyawa guna menyampaikan informasi di tengah bayang-bayang penguasa otoriter, yg mudah membredel media hingga membunuh jurnalis.

Kondisi dalam film berbasis kisah nyata itu tidak dapat disamakan dengan kondisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf yg demokratis saat ini.

Kembali kepada kondisi kebebasan pers di Tanah Air, boleh disebut penentu kebebasan pers kini bukan lagi dari pemerintah atau penguasa, melainkan penentu kebebasan pers adalah insan pers itu sendiri.

Mengutip apa yg dihinggakan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atal Sembiring Depari, iklim kebebasan pers, sejatinya memang harus pula orang pers yg menghidupkannya sendiri.

Artinya, semua kebebasan itu bergantung pada insan pers, baik secara perseorangan maupun dalam kerangka perusahaan.

Wartawan secara personal dapat menentukan kebebasannya sendiri, berpikir mandiri, menempa diri dalam mencari, mengolah, & menyampaikan informasi secara bertanggung jawab.

Begitu juga dewan redaksi dengan segala pertimbangan menentukan hal serupa dalam kerangka agenda setting dalam lingkup yg lebih luas.

Pada akhirnya yg membedakan kebebasan pers saat ini adalah sejauh mana para insan pers dapat menjaga profesionalitas, adab, serta kepatuhannya kepada kode etik jurnalistik.

Yang tidak profesional, dapat-dapat terkena sanksi, somasi, atau mungkin juga berhadapan dengan hukum. Begitu aturannya.

Baca juga: Ketua DPD: Peran pers di parlemen begitu besar

Peran Vital Pers

Pada era digital saat ini, penyampaian & penyebaran informasi bukan cuma milik insan pers. Masyarakat dapat jadi pelaku jurnalistik melalui kegiatan jurnalisme warga atau citizen journalism.

Pesatnya perkembangan media sosial menyebabkan informasi kian sulit dibendung. Siapa pun akan kesulitan menyembunyikan informasi.

Persoalan muncul ketika informasi yg dihinggakan publik, yg membanjiri kanal-kanal sumber informasi di media sosial, digelontorkan tanpa adanya verifikasi. Hal ini kemudian menimbulkan banyak bermunculan informasi hoaks.

Hal ini jadi tantangan tersendiri bagi pers berkaitan dengan kebebasan yg sudah diperolehnya.

Pers dituntut kerja ekstra keras memverifikasi kebenaran atas setiap informasi penting yg hadir di jagat maya. Di sinilah peran vital pers diperlukan.

Tanpa adanya peran vital insan pers tersebut, publik dapat-dapat “babak belur” dihantam tsunami informasi yg belum jelas kebenarannya.

Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani mengatakan di tengah pesatnya perkembangan dunia digital, termasuk media sosial, media massa dalam hal ini insan pers, dituntut berperan menjembatani kebebasan berekspresi publik dengan tetap menjaga objektivitas pemberitaan.

Menurut Jaleswari, media harus menjaga objektivitas pemberitaan yg menampung berbagai perspektif, pandangan yg berbeda & keberpihakan pada nilai kemanusiaan.

Ia mengingatkan media sosial yg semula cuma berfungsi sebagai alat eksistensi diri, kini berubah untuk memengaruhi iklim politik suatu negara.

Media massa pun memiliki tugas untuk menciptakan publik lambat laun sanggup memilih & menyaring informasi yg tepat supaya tidak mudah percaya berita hoaks & ujaran kebencian.

Media massa dituntut menyajikan pemberitaan yg sehat, cepat, & tepat dengan tetap teguh memegang prinsip-prinsip jurnalisme yg profesional.

Baca juga: Pengamat: Kekerasan kepada jurnalis ancaman serius kebebasan pers

Kekerasan kepada pers

Bagaimanapun kalau berbicara mengenai kebebasan pers, sering saja ada yg mengaitkannya dengan fakta masih terjadinya kekerasan kepada pers.

Kekerasan kepada pers memang masih terjadi di Tanah Air. Namun, tidak dilakukan terstruktur & masif oleh penguasa, tetapi terjadi kasus per kasus secara personal.

Seperti kabar pemukulan & intimidasi yg dialami seorang pewarta sebuah media massa terkemuka di Surabaya, belum lama ini.

Kabar kekerasan itu nyata adanya. Namun, mengambil satu kasus untuk menimbang kondisi kebebasan pers di suatu wilayah atau negara secara keseluruhan, tentu kurang bertanggung jawab.

Tentu saja kekerasan apa pun bentuk & alasannya tidak dapat dibenarkan.

Dalam kasus kekerasan kepada jurnalis, pelakunya harus dihukum sesuai dengan ketentuan. Di situlah peran negara dalam menjamin kebebasan pers.

Namun, sekali lagi sebuah peristiwa tidak serta-merta tepat dipakai untuk menyimpulkan kondisi keseluruhan.

Pada akhirnya, kebebasan pers memang sepatutnya terus berproses. Dari masa ke masa kebebasan pers menghadapi tantangannya masing-masing.

Layaknya insan pers yg sering dituntut untuk mengalir seperti air, sanggup menempatkan diri & beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Sejak dahulu keadaan sering menempa insan pers untuk jadi demikian. Pers bersama kebebasannya sering berproses, mencari solusi atas segala persoalan.

Itulah sebabnya insan pers yg cakap seyogianya sering sanggup menempatkan diri di berbagai keadaan & kalangan sosial, serta sanggup mewujudkan kebebasannya sendiri secara bertanggung jawab.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2146898/merayakan-kebebasan-pers-dengan-penuh-tanggung-jawab

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *