oleh

Menurut Waketum MUI, Pegawai KPK Memang Harus Intoleran dan Radikal – Nasional

Slot SimakNews.com – Menurut Waketum MUI, Pegawai KPK Memang Harus Intoleran dan Radikal – Nasional,

Pegiat Antikorupsi mengerjakan ruwatan di Gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK Jakarta, Jumat (28/5). Hal itu sebagai simbol pengusiran energi jahat dari KPK. Foto : Ricardo/Slot Informasi Online

jpnn.com, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menilai 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yg dipecat telah membuktikan kesayangan terhadap bangsa & negara melalui integritasnya dalam melawan praktik rasuah di negeri ini.

Hal itu dihinggakan Anwar merespons polemik tentang pemecatan 51 pegawai KPK yg tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam rangka alih status kepegawaian menjadi ASN, termasuk penyidik senior Novel Baswedan.

Menurut Anwar, di antara pegawai yg dipecat itu adalah orang-orang yg selama ini sudah dikenal luas memiliki kredibilitas & reputasi yg baik di dalam menangani & membongkar kasus-kasus korupsi di tanah air.

Slot info lainnya:
  • Sudah 588 Pegawai KPK Lulus TWK Minta Pelantikan jadi ASN Ditunda, Jumlahnya Bakal Terus Bertambah

“Jadi, mereka-mereka ini sebenarnya adalah orang yg telah secara nyata memperlihatkan dirinya lewat perbuatan & tindakannya bahwa mereka orang-orang yg sangat mensayangi bangsa & negaranya, karena dia tidak mau bangsa & negaranya dirusak & dibusukkan oleh para koruptor,” mengatakan Anwar dalam siaran pers, Senin (31/5).

Dia justru menilai aneh ketika Badan Kepegawaian Negara (BKN) & oknum pimpinan KPK memposisikan 51 pegawai itu terpapar radikalisme hanya karena gagal TWK, sedangkan materi tesnya pun hingga kini masih kabur.

Sebagai orang yg memiliki akal sehat & antikorupsi, Anwar juga ikut mempertanyakan materi TWK yg diberikan ke pegawai KPK baik secara tertulis maupun lisan.

Slot info lainnya:
  • Kanit Buser Ini Dicopot dari Jabatan, Masalahnya, Aduh

Dia bahkan mendorong agar materi pernyataan dalam TWK itu dibuka kepada publik agar masalah itu tidak makin gaduh & merusak citra pemerintah maupun KPK secara kelembagaan.

Menurut Anwar, penjelasan itu harus dihinggakan oleh pihak terkait dengan sebaik-baiknya & sejujur-jujurnya agar masyarakat mengetahui & paham duduk masalahnya, serta tahu kesalahan-kesalahan yg telah terjadi dalam penyelenggaraan TWK itu.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *