oleh

Menteri PPN: “Smart City” tidak selalu diawali infrastruktur digital

Slot SimakNews.com

Menteri PPN: “Smart City” tidak selalu diawali infrastruktur digital

,

Tangkapan layar ketika Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menyampaikan ‘keynote speech’ di Pembukaan Kegiatan Riset & Rating Transformasi Digital & Kota Cerdas. ANTARA/Putu Indah Savitri/pri.

Jakarta (ANTARA) – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menyatakan bahwa Kota Cerdas (Smart City) tidak selamanya diawali dengan infrastruktur digital.

“Tidak harus dimulai dengan kapasitas pembangunan infrastruktur digital yg luar biasa,” mengatakan Suharso ketika memberi sambutan utama (keynote speech) di Pembukaan Kegiatan Riset & Rating Transformasi Digital & Kota Cerdas Indonesia 2021, Senin.

Suharso mengerjakan kunjungan ke beberapa kota yg sedang berkembang jadi Kota Cerdas. Melalui kunjungannya, Suharso menyadari bahwa beberapa kota mengawali pembangunan di wilayahnya dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, khususnya dalam pemerintahan, dengan membentuk Smart Government atau Pemerintah Cerdas.

Baca juga: Wapres: Riset kota pintar jadi pembelajaran untuk pembangunan nasional

Melalui kunjungan tersebut, Menteri PPN/Bappenas kemudian menekankan pentingnya kesiapan pemerintah dalam memberi pelayanan kepada masyarakat setempat dalam membangun Kota Cerdas.

“Yang paling penting dalam Smart City adalah seberapa akbar tingkat kenyamanan penduduk atas pelayanan pemerintah di sana,” mengatakan Suharso dalam acara yg diselenggarakan di dalam jaringan (daring) tersebut.

Menurut Suharso, penduduk akan merasa nyaman di suatu wilayah ketika pemerintah daerah tersebut menjalankan fungsinya dengan efektif. Efektivitas pelayanan pemerintah dapat dinilai dari kecepatan, kelayakan, & kemampuan pemerintah daerah dalam memberi respon sesuai yg diharapkan oleh masyarakat setempat.

Oleh karena itu, pembentukan Kota Cerdas tidak cuma ditentukan dengan infrastruktur dasar yg dimiliki oleh kota tersebut. Pemerintah Cerdas juga dibutuhkan dalam Kota Cerdas untuk menjalankan peran dalam melayani masyarakat.

“Di dalamnya nanti ada Smart Governance yg dapat diawasi,” tuturnya menambahkan.

Baca juga: Kemendagri fasilitasi pemda untuk bangun “Smart City”

Adapun yg dimaksud dengan Smart Governance atau Pemerintahan Cerdas ialah pemerintahan yg memberi ruang untuk dievaluasi, ditegur, & mendengarkan aspirasi masyarakat. Pemerintahan Cerdas akan memberi ruang untuk interaksi timbal-balik antara pemerintah dengan masyarakat di wilayahnya.

“Dengan demikian, didapatkan informasi yg efektif tentang apa yg harus dilakukan (oleh pemerintah),” ucap Suharso dalam pemaparannya.

Ketika Sumber Daya Manusia (SDM), dalam hal ini pemerintah daerah, sudah siap menghadapi transisi digital & didukung oleh infrastruktur-infrastruktur dasar yg menunjang pembangunan Kota Cerdas, maka daerah tersebut dapat mencapai sustainability atau keberlanjutan.

“Ujung dari ini (Kota Cerdas) adalah kita harap mencapai sustainability yg menghasilkan kesejahteraan,” mengatakan Suharso.

Baca juga: Wapres sebut “smart city” selesaikan tantangan perkotaan

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2302270/menteri-ppn-smart-city-tidak-selalu-diawali-infrastruktur-digital

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *