oleh

Menpan RB akan jatuhkan sanksi terhadap 134 ASN yg diduga mudik

Menpan RB Tjahjo Kumolo memberi sambutan saat apel hari perdana kerja setelah liburan Lebaran 2021 di Kantor Kementerian PAN RB, Jakarta, Senin (17-5-2021). ANTARA/HO-Kemenpan RB

Sistem LAPOR! sudah menerima 160 laporan dari masyarakat selama periode cuti bersama & liburan Lebaran.Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menegaskan pihaknya akan menjatuhkan sanksi kepada 134 pegawai aparatur sipil negara (ASN) yg diduga melanggar aturan mudik saat masa cuti bersama & liburan Lebaran 2021.

“Mohon yg masuk dalam sistem LAPOR! segera diselidiki & ditindaklanjuti. Jika memang terbukti bersalah, pejabat pembina kepegawaian (PPK) dapat memberi sanksi,” mengatakan Tjahjo berbicara di hadapan jajarannya di Kantor Kementerian PAN RB, Jakarta, Senin.

LAPOR! merujuk pada Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi & Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!).

Sistem LAPOR! sudah menerima 160 laporan dari masyarakat selama periode cuti bersama & liburan Lebaran. Namun, cuma 134 pegawai ASN yg diadukan pulang ke kampung halamannya.

Sisanya, laporan itu terkait dengan permohonan informasi & aspirasi.

Baca juga: Menpan RB imbau ASN kembali produktif usai libur Lebaran 2021

Sebelumnya, Menpan RB sudah mengeluarkan instruksi berupa larangan mudik bagi ASN selama 6—17 Mei 2021 demi mendukung upaya pemerintah mencegah penyebaran COVID-19.

Instruksi itu dikeluarkan dalam Surat Edaran Menteri PAN RB No.8/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti Bagi Pegawai ASN dalam Masa Pandemi COVID-19.

Surat edaran itu tegas melarang pegawai negeri sipil untuk mudik, kecuali ada alasan tertentu atas izin tertulis dari PPK, atau ada surat tugas yg sudah ditandatangani oleh minimal pejabat tinggi pratama atau pejabat setingkat eselon II.

Terkait dengan laporan itu, Tjahjo meminta instansi yg bersangkutan segera mengklarifikasi laporan 134 ASN mudik sehingga sanksi berupa sanksi disiplin dapat segera dijatuhkan kalau mereka terbukti melanggar aturan.

“Pemberian sanksi disiplin dilakukan berdasarkan PP No.53/2010 tentang Disiplin PNS & PP No.49/2018 tentang Manajemen PPPK. Pemberian sanksi disiplin tergantung pada tipe & akibat pelanggaran yg dilakukan oleh PNS,” mengatakan Tjahjo dikutip dari keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin.

Baca juga: Menpan RB: Korupsi masih jadi tantangan reformasi birokrasi ASN

Oleh karena itu, dia meminta supaya pejabat yg berwenang tidak ragu-ragu memberi sanksi disiplin kepada ratusan pegawai ASN yg terbukti mudik.

“Pelaporan di LAPOR! ini mohon diselesaikan dengan baik,” katanya menegaskan.

Data Kementerian Perhubungan menunjukkan setidaknya 1,5 juta warga keluar dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, & Bekasi (Jabodetabek) sejak pengetatan persyaratan perjalanan pada tanggal 22 April 2021 hingga masa libur Idulfitri 1442 Hijriah.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2160134/menpan-rb-akan-jatuhkan-sanksi-terhadap-134-asn-yang-diduga-mudik

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *