oleh

Menhan harapkan laporan keuangan Kemhan/TNI peroleh predikat WTP

-Umum-3 views

Menhan Prabowo Subianto bersama Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) I Hendra Susanto saat Acara Entry Meeting (Taklimat Awal) Pelaksanaan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan Tahun 2020 pada Unit Organisasi (UO) Kemhan, Mabes TNI, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, & TNI Angkatan Udara di Kemhan, Jakarta, Rabu (17-2-2021). (ANTARA/HO-Humas Setjen Kemhan)

Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengharapkan laporan keuangan Kemhan & TNI tahun 2020 dapat mempertahankan predikat opini wajar tanpa dispensasi (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Hasil kegiatan selama tahun 2020 yg dihadapkan dengan adanya ‘refocusing’ & realokasi anggaran, dapat tersaji dalam laporan keuangan yg transparan & akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan Kemhan & TNI tahun 2020,” mengatakan Menhan Prabowo di Kantor Kemhan, Jakarta, Rabu. Prabowo mengatakan hal itu saat memimpin acara entry meeting (taklimat awal) pelaksanaan pemeriksaan atas laporan keuangan Kementerian Pertahanan Tahun 2020 pada Unit Organisasi (UO) Kemhan, Mabes TNI, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, & TNI Angkatan Udara oleh BPK RI. Dalam acara itu, Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) I Hendra Susanto menyerahkan surat tugas & laporan hasil pemeriksaan (LHK) BPK RI kepada Menhan Prabowo.
Baca juga: Menhan: Tingkatkan kerja sama wujudkan pembangunan postur pertahanan
Baca juga: Menhan: Kerja sama pertahanan kawasan Samudera Hindia sangat penting
Baca juga: Menhan Prabowo hinggakan 9 kebijakan pertahanan dalam Rapim
Mantan Danjen Kopassus itu pun menekankan kepada Kasatker/Kasubsatker baik di lingkungan UO Kemhan, Mabes TNI, TNI AD, AL & AU, untuk menyiapkan data & dokumen yg diperlukan oleh Tim Pemeriksa BPK RI. “Sehingga, regu pemeriksa dapat menilai bahwa institusi Kemhan/TNI sudah sesuai kriteria penyusunan laporan keuangan,” ujar Prabowo dalam siaran persnya. Sesuai amanat Undang-Undang No. 15 Tahun 2006, BPK RI bertugas melaksanakan pemeriksaan kepada seluruh laporan keuangan Kementerian/Lembaga termasuk diantaranya adalah laporan keuangan Kemhan/TNI. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk melihat sejauh mana laporan keuangan disusun dihadapkan pada empat kriteria yaitu, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, ketaatan kepada peraturan perundang-undangan, & sistem pengendalian intern. Setelah pelaksanaan entry meeting tersebut, Tim Pemeriksa BPK RI akan melanjutkan kegiatan pemeriksaan hingga dengan tanggal 27 Mei 2021 di setiap unit organisasi. Sementara itu Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Hendra Susanto dalam sambutannya menjelaskan, bahwa taklimat awal atau entry meeting adalah salah satu bentuk komunikasi antara pemeriksa & entitas supaya tercipta kesamaan persepsi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemeriksaan pelaporan keuangan.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2005133/menhan-harapkan-laporan-keuangan-kemhan-tni-peroleh-predikat-wtp

ligafox

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *