oleh

Menhan diminta transparan soal rancangan Perpres Alpalhankam

Slot SimakNews.com – Menhan diminta transparan soal rancangan Perpres Alpalhankam,

Menteri Pertahanan Prabowo (kanan) mengamati miniatur kapal perang pada pameran Industri Alat Peralatan Pertahanan & Keamanan di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (3/12/2019). Pameran tersebut diikuti industri Alpalhankam swasta dalam negeri yg berada di bawah Perkumpulan Industri Alpalhankam Swasta Nasional (Pinhantanas). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww.

rancangan (Perpres) yg begitu hebat lalu seperti ditutupiJakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon meminta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto transparan terkait rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan & Keamanan Kementerian Pertahanan & Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024 (Alpalhankam).

Dia menilai rancangan Perpres tersebut seperti tidak transparan karena tidak dihinggakan terlebih dahulu kepada DPR RI dalam hal ini Komisi I DPR.

“Kami berpikiran ada apa sebenarnya, karena rancangan (Perpres) yg begitu hebat lalu seperti ditutupi,” mengatakan Effendi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Hal itu dikatakannya setelah mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR dengan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan), Kasad, Kasau, Kasal & Kepala BAIS.

Effendi menjelaskan RDP Komisi I DPR tersebut sebenarnya harap meminta penjelasan kepada Kemenhan terkait rancangan Perpres Alpalhankam yg dirancang dari tahun 2020-2044, namun pengadaan & pembayarannya dilaksanakan 2020-2024.

Baca juga: Dahnil klarifikasi beredarnya dokumen Raperpres Alpalhankam

“Kami harap menanyakan seperti apa sih arsiteknya, seperti apa desainnya yg harap kami tanyakan. Namun Menhan tidak hadir, jadi sebatas penjelasan dari Wamenhan,” ujarnya.

Dia menilai RDP yg cuma dihadiri Wamenhan tersebut tidak dapat dipakai untuk meminta penjelasan Kemhan terkait rancangan Perpres tersebut karena tidak dihadiri Menhan.

Karena itu menurut dia, Komisi I DPR mengagendakan Rapat Kerja (Raker) pada Rabu (2/6) dengan mengundang Menhan untuk menjelaskan terkait rancangan Perpres tersebut.

“RDP tadi hingga sebatas penjelasannya dari Wamenhan. Nanti Rabu jam 10 di Raker Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan & Panglima TNI, kami minta Menhan menjelaskan secara rinci. Kami minta Menhan hadir supaya tidak ada bias & multitafsir terkait rancangan Perpres tersebut,” katanya.

Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan, dalam RDP tersebut Wamenhan diminta untuk menjelaskan rancangan Perpres tersebut namun yg bersangkutan tidak mau.

Baca juga: Komisi I DPR akan tanyakan Kemhan terkait Rancangan Perpres Alpahankam

Dia menilai memang diperlukan langkah terobosan yg luar biasa & “political will” dalam rangka modernisasi Alpalhankam Indonesia sehingga Menhan perlu menjelaskan supaya jangan hingga setelah ditetapkan, jadi pro-kontra di masyarakat.

“Ini baru lingkup pinjaman luar negeri, lingkup kredit ekspor, belum lagi pinjaman dalam negeri, belum lagi rupiah murni, belum lagi APBN sendiri yg sudah dialokasikan secara rutin,” ujarnya.

Dia berharap rapat kerja dengan Menhan & Panglima TNI pada Rabu (2/6) dilakukan secara terbuka sehingga dapat disaksikan masyarakat melalui media massa supaya tidak menimbulkan pertanyaan di publik.

Dalam rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan & Keamanan Kementerian Pertahanan & Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024 (Alpalhankam) yg beredar, Pasal 2 ayat (1) disebutkan menteri menyusun perencanaan kebutuhan (Renbut) Alpalhankam Kemhan & TNI untuk 5 (lima) Renstra Tahun 2020-2044 yg pelaksanaannya akan dimulai pada Renstra 2020-2024 & membutuhkan Renstra Jamak dalam pembiayaan & pengadaannya.

Dalam Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Renbut Alpalhankam Kemhan/TNI seperti yg diatur dalam Pasal 2 ayat 1 sejumlah 124.995.000.000 dolar AS.

Baca juga: Myanmar tertarik beli alat pertahanan dari Indonesia

Rincian dari anggaran tersebut dijelaskan dalam Pasal 3 ayat 2 yaitu:

a. Untuk akuisisi Alpalhankam sebesar 79.099.625.314 dolar AS

b. Untuk pembayaran kembang tetap selama lima Renstra sebesar 13.390.000.000 dolar AS

c. Untuk dana kontijensi serta pemeliharaan & perawatan Alpalhankam sebesar 32.505.274.686 dolar AS.

Pasal 3 ayat 3 dijelaskan bahwa dari kebutuhan anggaran senilai 124.995.000.000 dolar AS, sudah teralokasi sejumlah 20.747.882.720 dolar AS pada Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah Khusus Tahun 2020-2024.

Pasal 3 ayat 4 dijelaskan selisih dari Renbut sejumlah 104.247.117.280 dolar AS yg akan dipenuhi pada Renstra Tahun 2020-2024.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2185446/menhan-diminta-transparan-soal-rancangan-perpres-alpalhankam

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *