oleh

Mengenang kembali sejarah pembebasan Irian Barat 58 tahun yg lalu

Tangkapan layar sejumlah kelompok masyarakat & barisan tentara berpawai pada Rapat Tri Komando Rakyat pada bulan Desember 1961 sebagaimana didokumentasikan oleh Kementerian Penerangan Wilayah Jawa Tengah 19501965 (Dokumentasi No. 637), yg kemudian dikutip oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dalam bukunya “Guide Arsip Pembebasan Irian Barat 19491969”. ANTARA/HO-Arsip Nasional Republik Indonesia

Soekarno memerintahkan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yg dipimpin oleh Brigjen Soeharto selaku Panglima Komando Mandala.Jakarta (ANTARA) – Di Palembang, Sumatera Selatan, pada tanggal 10 April 1962, presiden perdana Republik Indonesia Soekarno berjanji akan segera membebaskan Irian Barat (sekarang Provinsi Papua Barat) dari cengkeraman kolonialisme Belanda & menjadikannya bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yg merdeka.

Dalam pidatonya, yg berjudul Seluruh Rakyat dari Sabang hingga Merauke Bertekad Membebaskan Irian Barat dalam Tahun Ini Juga, Soekarno mengatakan bahwa Indonesia terlalu lunak kepada imperialisme Belanda di Irian Barat. Ia saat itu berseru bahwa Indonesia tidak akan lagi membiarkan Belanda mengulur-ulur waktu & bersiap untuk mengerahkan segala upaya demi mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi.

“Kita malahan sudah terlalu lama memberi ampun kepada imperialisme di Irian Barat. Terlalu lama! Sekarang datanglah saat yg kita dalam tahun ini pula, tidak memberi ampun kepada imperialisme di Irian Barat,” mengatakan Soekarno, Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat, saat berkunjung ke Palembang untuk memeriksa kesiapan pembangunan Jembatan Musi.

Upaya mempertahankan kedaulatan Indonesia di Irian Barat berawal setelah Belanda menolak mengakui bahwa wilayah itu adalah bagian dari NKRI dalam perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB).

Delegasi Indonesia & Belanda memiliki disparitas pandangan saat KMB berlangsung pada tanggal 23 Agustus 1949 hingga 2 November 1949. Delegasi Belanda berpendapat bahwa Irian Barat tidak memiliki hubungan dengan wilayah Indonesia yg lain sehingga mereka mengharapkan daerah itu diberikan status khusus. Namun, delegasi Indonesia berpendapat bahwa Irian Barat merupakan bagian dari Indonesia Timur yg masuk dalam wilayah Republik Indonesia Serikat (RIS).

Dalam pertemuan itu, Arsip Nasional Indonesia mencatat dua pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah lewat negosiasi lebih lanjut antara Kerajaan Belanda & RIS satu tahun setelah penyerahan kedaulatan pada 27 Desember 1949.

Akan tetapi, satu tahun setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, perundingan mengenai status Irian Barat tidak menemui titik terang.

Arsip Nasional Republik Indonesia dalam publikasinya berjudul Guide Arsip Perjuangan Pembebasan Irian Barat 1949—1969 mencatat dua pertemuan sudah digelar di Jakarta pada bulan Maret 1950 & di Den Haag pada bulan Desember 1950.

Dua pertemuan itu bertujuan mengumpulkan fakta mengenai Irian Barat, kemudian akan dilaporkan ke Uni Indonesia-Belanda. Namun, dua pihak menyerahkan dua laporan berbeda sehingga upaya itu buntu.

Alhasil, Indonesia menempuh jalur konfrontasi politik & ekonomi, di antaranya memutus hubungan Uni Indonesia-Belanda pada tanggal 15 Februari 1956, membatalkan persetujuan KMB secara sepihak pada tanggal 27 Maret 1956, & membentuk Provinsi Otonomi Irian Barat pada tanggal 15 Agustus 1956. Indonesia juga menasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda mulai dari maskapai penerbangan, pelayaran, bank, pabrik gula, hingga perusahaan gas.

Setidaknya, ada sekitar 700 perusahaan Belanda atau campuran modal Belanda-Indonesia yg dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia dengan total nilainya mencapai 1.500 juta dolar AS.

Aksi Indonesia pun dibalas dengan penguatan militer Belanda di Irian Barat, salah satunya dengan pengiriman Kapal Induk Karel Doorman ke perairan Indonesia di wilayah timur.

M. Cholil dalam bukunya Sejarah Operasi-Operasi Pembebasan Irian Barat (1979) mencatat pengiriman kapal induk itu pun menambah ketegangan hubungan diplomatik Indonesia & Belanda.

Puncaknya, Indonesia pun memutuskan hubungan diplomatik dengan Kerajaan Belanda pada tanggal 17 Agustus 1960.

Konfrontasi Militer

Setelah putusnya hubungan diplomatik itu, Soekarno sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kian gencar mempersiapkan punggawa perang & menyusun operasi militer untuk mengusir imperialisme Belanda di Irian Barat.

Pemerintah Indonesia pada tahun 1961 mengirim sejumlah anak muda dari berbagai daerah di Papua yg pro-NKRI ke Irian Barat.

Langkah itu, menurut M. Cholil, merupakan balasan atas aksi Belanda yg mengusir kelompok masyarakat pro-NKRI serta mendatangkan warga anti-Indonesia ke Irian Barat selama 1950—1960. Selama periode itu, Belanda mengerahkan sekitar 10.000 polisi di Irian Barat untuk menghalang-halangi warga setempat atau masyarakat di pulau sekitar yg pro-NKRI datang ke Irian Barat.

Belanda juga menyiapkan armada lautnya, seperti kapal induk Karel Doorman, dua buah kapal perusak, & dua kapal selam di Laut Karibia.

Indonesia membalas aksi Belanda dengan mengerjakan kunjungan ke sejumlah negara sahabat & meminta dukungan dari komunitas internasional.

Menteri Keamanan Nasional Jenderal A.H. Nasution, misalnya, di akhir 1960 melawat ke Uni Soviet, kemudian menandatangani perjanjian pembelian senjata. Uni Soviet saat itu setuju senjata dibeli dengan kredit jangka panjang sehingga tidak terlalu memberatkan bagi perekonomian Indonesia.

Dari Uni Soviet, Indonesia mendapatkan tidak cuma senjata berat, tetapi juga kapal penjelajah Sverdlov, kemudian diberi nama “KRI Irian” & pesawat peluncur bom jarak jauh Tupolev-16.

Martin Sitompul dalam artikelnya Ongkos Pembebasan Irian Barat yg terbit di Historia.id pada tahun 2020 menulis Tim Logistik untuk Pembebasan Irian Barat bekerja cepat menyiapkan gudang-gudang peralatan perang di pelosok hutan, peralatan tempur, lapangan udara, bahan bakar, bahkan hingga pabrik roti. Pabrik roti itu sengaja dibuat untuk jadi sumber konsumsi para teknisi dari Uni Soviet.

Tim logistik juga menyiapkan mesin & alat konstruksi buatan Inggris, serta tangki-tangki terapung untuk mengisi bahan bakar buatan Jerman.

“Penggalangan kekuatan fisik militer berlangsung terus sehingga pada ulang tahun XVI Proklamasi, 17 Agustus 1961, Republik Indonesia merasa kuat dalam konfrontasi dengan Belanda di segala bidang,” mengatakan M. Cholil dalam bukunya.

Indonesia, pada penghujung 1961, membentuk Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat (KOTI) & Soekarno sebagai panglima tertinggi juga mengumumkan Tri Komando Rakyat (Trikora): 1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda Kolonial; 2. Kibarkanlah Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia; 3. Bersiaplah untuk mobilisasi biasa mempertahankan kemerdekaan & kesatuan Tanah Air & bangsa.

Persetujuan New York

Ketegangan antara Indonesia & Belanda memasuki babak baru setelah Belanda menyerang tiga kapal Indonesia di Laut Arafuru/Aru.

Dalam pertempuran itu, Komodor Yos Sudarso bersama seluruh awak kapalnya gugur setelah memutuskan menjadikan Kapal Komando KRI Macan Tutul sebagai target tembak dua kapal perusak Belanda, yg diduga adalah HRMS Utrecht & Evertsen.

Yos Sudarso berbuat begitu supaya KRI Macan Kumbang & KRI Harimau, yg saat itu tengah berpatroli bersama KRI Macan Tutul di Laut Aru, punya kesempatan melepaskan diri dari serangan Angkatan Laut Belanda.

Gugurnya awak KRI Macan Tutul di Laut Aru pun meneguhkan niat Indonesia mempercepat operasi militer di Irian Barat.

Soekarno memerintahkan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yg dipimpin oleh Brigjen Soeharto selaku Panglima Komando Mandala untuk menjalankan tiga tahapan operasi militer, yaitu penyusupan, serangan terbuka, & konsolidasi atau menegakkan kekuasaan secara penuh di Irian Barat.

Namun, sebelum pertempuran itu pecah, Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy menunjuk Jaksa Agung Robert F. Kennedy untuk mempertemukan dua pihak. Rencana untuk berunding itu juga dimotori oleh diplomat AS Ellsworth Bunker. Ujung dari rencana itu adalah terselenggaranya perundingan di New York, yg menghasilkan Persetujuan New York pada tanggal 15 Agustus 1962.

Persetujuan itu, yg difasilitasi oleh Amerika Serikat & Perserikatan Bangsa-Bangsa, memerintahkan Belanda menyerahkan pemerintahan di Irian Barat kepada penguasa sementara PBB-Otoritas Eksekutif Sementara PBB (UNTEA) pada tanggal 1 Oktober 1962, kemudian UNTEA secara resmi mengembalikan kedaulatan Indonesia di Irian Barat ke pemerintah Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963.

Syaratnya saat itu Indonesia harus mengadakan referendum atau Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) sebelum akhir 1969. Pepera kemudian berlangsung pada tanggal 14 Juli 1969 di Merauke & berakhir pada tanggal 4 Agustus 1969 di Jayapura.

Hasilnya saat itu Irian Barat tetap jadi bagian dari Indonesia.

Pemerintah Indonesia pun melaporkan hasil Pepera pada Sidang Umum Ke-24 PBB & seluruh hasilnya diterima dalam sidang biasa PBB pada tanggal 19 November 1969.

Setelah rangkaian peristiwa itu, pemerintah Indonesia kemudian menetapkan 1 Mei 1963 sebagai Hari Peringatan Pembebasan Irian Barat guna mengingat kembali pengorbanan para patriot yg gugur serta untuk meneguhkan sikap bahwa Papua & Papua Barat akan sering tergabung dalam wilayah NKRI.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2134418/mengenang-kembali-sejarah-pembebasan-irian-barat-58-tahun-yang-lalu

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *