oleh

Mendagri terbitkan SE soal penertiban PPKM & percepatan vaksinasi

Slot SimakNews.com

Mendagri terbitkan SE soal penertiban PPKM & percepatan vaksinasi

,

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat “Konferensi Pers Evaluasi Pelaksanaan PPKM Darurat”, Sabtu (17/7/2021). ANTARA/HO-Kemendagri/pri.

Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang penertiban pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) & percepatan pemberian vaksin bagi Masyarakat.

Mendagri Tito Karnavian di Jakarta, Minggu, menerbitkan SE bernomor 440/3929/SJ itu pada 18 Juli 2021 untuk ditujukan pada kepala daerah, gubernur, bupati/wali kota di seluruh Indonesia.

Gubernur, bupati/wali kota diminta supaya mengerjakan beberapa langkan dalam rangka mendukung pelaksanaan PPKM demi mencegah penyebaran COVID-19 dengan tetap mengedepankan kesehatan/keselamatan rakyat & percepatan pemberian vaksin bagi masyarakat.

Pertama, mengevaluasi secara reguler penertiban pelaksanaan PPKM di wilayahnya untuk mengetahui tingkat efektivitas menekan penularan kasus COVID-19.

Kedua, memerintahkan jajaran Satpol PP di daerah masing-masing untuk mengutamakan langkah-langkah yg profesional, humanis & persuasif dalam pelaksanaan PPKM.

Penertiban pelaksanaan PPKM sebagaimana yg sudah diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang PPKM, yakni penegakan hukum/disiplin yg tegas namun santun & simpatik bagi masyarakat yg melanggar ketentuan PPKM & dilarang mengpakai kekerasan yg berpotensi pelanggaran hukum.

Baca juga: Mendagri: Penegakan hukum PPKM harus tegas namun humanis & manusiawi

Baca juga: Kemendagri minta fungsi posko COVID-19 di PPKM darurat dioptimalkan

“Dalam pelaksanaan di atas, supaya tetap bersinergi dengan jajaran TNI/Polri & unsur Forkopimda lain yg terkait,” bunyi poin 2 huruf c dalam surat edaran itu.

Ketiga, kepala daerah juga diminta untuk menolong masyarakat yg kesulitan secara ekonomi sebagai akibat terkena akibat pandemik COVID-19 & akibat pelaksanaan PPKM.

Antara lain, caranya dengan memberikan masker, hand sanitizer atau penyanitasi tangan, bantuan sembako & suplemen makanan sehat, disesuaikan dengan kondisi/kemampuan keuangan daerah.

Keempat, SE mendorong pelaksanaan percepatan pemberian vaksin bagi masyarakat. Gubernur berwenang mengalihkan alokasi kebutuhan vaksin dari kabupaten & kota yg kelebihan alokasi vaksin kepada yg kekurangan
alokasi vaksin.

Gubernur juga berwenang memerintahkan dinas kesehatan untuk tidak menyimpan/menimbun stok vaksin & segera menyuntikkan vaksin kepada masyarakat sesuai skala prioritas.

Kelima, mengerjakan pengenalan penerapan 5M (mengpakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan & mengurangi mobilitas) secara masif & mendistribusikan masker kepada masyarakat luas dengan mengpakai anggaran yg tersedia.

Kepala daerah juga diminta untuk melaporkan pelaksanaan surat edaran menteri tersebut kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri.

Baca juga: Kemendagri ingatkan kepala daerah supaya tidak takut berinovasi

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2274574/mendagri-terbitkan-se-soal-penertiban-ppkm-dan-percepatan-vaksinasi

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *