oleh

Mendagri tegur 10 kepala daerah yg belum bayar insentif nakes

Slot SimakNews.com – Mendagri tegur 10 kepala daerah yg belum bayar insentif nakes,

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. ANTARA/HO-Puspen Kemendagri/pri

Mendagri sangat memberi perhatian kepada nakes karena merekalah salah satu ‘front liner’ penanganan COVID-19 di daerahJakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegur 10 bupati-wali kota yg masih belum membayarkan insentif tenaga kesehatan.

Stafsus Mendagri Kastorius Sinaga dalam keterangannya lewat pesan elektronik di Jakarta, Selasa, mengatakan realisasi pos belanja insentif tenaga kerja kesehatan daerah (Innakesda) merupakan salah satu fokus perhatian Mendagri Tito di dalam memonitor realisasi belanja APBD.

“Kebijakan refocusing APBD 2021 sudah menggariskan bahwa 8 persen dana alokasi biasa (DAU) & DBH (dana bagi hasil) tahun anggaran 2021 ini diperuntukkan untuk penanganan COVID-19, termasuk pembayaran insentif nakes daerah” mengatakan dia.

Artinya, lanjut Kastorius Sinaga faktor ketersediaan dana semestinya terjamin untuk Innakesda. Namun hasil pemantauan rutin Kemendagri, yg datanya sudah cek kembali ke data Kemenkeu & Kemenkes, masih terdapat banyak daerah yg belum membayarkan innakesda.

Bahkan, lanjut dia di beberapa daerah yg termasuk PPKM level 4, dimana penyebaran COVID-19 masuk zona merah, insentif para nakes belum direalisasikan oleh kepala daerah.

“Mendagri sangat memberi perhatian kepada nakes karena merekalah salah satu ‘front liner’ penanganan COVID-19 di daerah,” ucapnya.

Baca juga: HUT Ke-76 RI, Sosiolog soroti insentif nakes yg tertunda di daerah

Baca juga: Dinkes sebut dana insentif nakes Tikep belum terbayar

Karena itu, Kastorius Sinaga mengatakan pada 30 Agustus 2021, Mendagri Tito Karnavian sudah menanda-tangani surat teguran kepada 10 kepala daerah (bupati & wali kota) yg belum membayarkan insentif kepada nakes di daerahnya.

“Hari ini surat teguran Bapak Menteri bernomor 904 tertanggal 26 Agustus 2021 akan langsung dilayangkan ke 10 bupati & wali kota yg belum membayarkan innakesdanya,” ujarnya.

Kastorius Sinaga menjelaskan 10 kepala daerah tersebut yakni Wali Kota Padang, Bupati Nabire, Wali Kota Bandar Lampung, Bupati Madiun, Wali Kota Pontianak, Bupati Penajem Paser Utara, Bupati Gianyar, Wali Kota Langsa, Wali Kota Prabumulih, & Bupati Paser.

Dalam surat teguran yg ditembuskan ke Presiden tersebut, Mendagri meminta para kepala daerah tersebut untuk segera membayarkan innakesda.

Kemudian, bila daerah belum mengerjakan refocusing anggaran sebagai sumber belanja innakesda, kepala daerah dapat mengerjakan perubahan peraturan kepala daerah (Perkada) dengan memberitahukan kepada pimpinan DPRD sehingga pembayaran innakesda tidak terhambat.

Kemendagri sangat serius mengawasi realisasi belanja anggaran oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Bahkan, secara langsung, Mendagri memerintahkan jajaran eselon 1 Kemendagri, utamanya Inspektorat Jenderal & Dirjen Keuangan Daerah mengerjakan monitoring mingguan realisasi APBD.

Monitoring mingguan realisasi dari 548 pemerintah daerah seluruh Indonesia itu berkaitan dengan faktor pengungkit pemulihan ekonomi di daerah serta penanganan COVID-19 di daerah.

Baca juga: Ketua DPR minta pemda segera bayar insentif bagi nakes

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2361342/mendagri-tegur-10-kepala-daerah-yang-belum-bayar-insentif-nakes

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *