oleh

Mendagri sempurnakan Inmendagri PPKM darurat

Slot SimakNews.com – Mendagri sempurnakan Inmendagri PPKM darurat,

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto & Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikit meninjau PPKM darurat di Bandung, Jawa Barat, Kamis (8/7/2021). ANTARA/HO-Divisi Humas Polri/am.

Sektor kritikal meliputi kesehatan, keamanan, & ketertiban masyarakat dapat beroperasi 100 persen staf tanpa ada pengecualian.Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 18 Tahun 2021 sebagai penyempurnaan untuk aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

Mendagri Tito Karnavian di Jakarta, Kamis, menandatangani aturan aturan tersebut sebagai perubahan kedua atas Inmendagri Nomor 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat COVID-19 di Wilayah Jawa & Bali.

Penyempurnaan di Inmendagri Nomor 18 Tahun 2021, yakni terkait dengan pengaturan pada diktum ketiga, Huruf c, angka 1 & 3 jadi tiga sektor, esensial, kritikal, & konstruksi.

Pertama, sektor esensial, yakni keuangan & perbankan cuma meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, & lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan atau customer).

Sektor itu dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen staf untuk letak yg berkaitan dengan pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung pelayanan, sedangkan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional cuma diperkenankan maksimal 25 persen.

Baca juga: ACT Purwokerto bantu keluarga prasejahtera jalani isolasi mandiri

Terhadap sektor esensial lainnya, pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan atau customer & berjalannya operasional pasar modal secara baik), teknologi informasi & komunikasi meliputi operator seluler, data center dapat beroperasi dengan dengan kapasitas maksimal 50 persen staf.

Begitu pula bidang internet, pos, & media terkait penyebaran informasi kepada masyarakat & perhotelan nonpenanganan karantina.

Sementara itu, untuk sektor esensial berbasis industri orientasi ekspor, pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen pemberitahuan ekspor barang (PEB) selama 12 bulan terakhir atau dokumen lain yg menunjukkan rencana ekspor & wajib memiliki izin operasional & mobilitas kegiatan industri (IOMKI).

Sektor tersebut dapat beroperasi dengan maksimal 50 persen staf cuma di fasilitas produksi/pabrik, sedangkan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional cuma diperkenankan 10 persen.

Sektor kedua, sektor kritikal meliputi kesehatan, keamanan, & ketertiban masyarakat dapat beroperasi 100 persen staf tanpa ada pengecualian.

Terhadap sektor kritikal lainnya, yakni penanganan bencana energi logistik, transportasi, & distribusi, khususnya untuk kebutuhan pokok masyarakat, makanan & minuman, serta penunjangnya, dapat beroperasi 100 persen maksimal staf cuma pada fasilitas produksi, konstruksi, & pelayanan kepada masyarakat.

Termasuk, bagian hewan ternak/peliharaan, pupuk & petrokimia, semen, & bahan bangunan, objek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi (infrastruktur publik), serta utilitas dasar (listrik, air, & pengelolaan sampah).

Baca juga: Polres Malang siapkan 19 titik supervisi selama PPKM Darurat

Untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25 persen staf.

Inmendagri Nomor 18 Tahun 2021 juga memuat perubahan pada diktum ketiga poin f, awalnya berbunyi, pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi & letak proyek) beroperasi 100 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Aturan itu kemudian diubah jadi pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi & letak proyek) beroperasi 100 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Inmendagri Nomor 18 Tahun 2021 merupakan bagian yg tak terpisahkan dari Inmendagri Nomor 15 Tahun 2021 & Inmendagri Nomor 16 Tahun 2021, & berlaku mulai 9 Juli hingga 20 Juli 2021.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2256046/mendagri-sempurnakan-inmendagri-ppkm-darurat

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *